Gonjang-ganjing Setelah  MK Mengabulkan Uji Materi UU Perkawinan, Dikhawatirkan Dorong Zina

Ketua MUI: Nikah siri halal, tapi kontroversi kalau anak hasil kumpul kebo harus diakui Negara

  • Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU Perkawinan menimbulkan polemik di kalangan ulama. Sebagian ulama menilai putusan itu baik karena melindungi nasib anak-anak dari potensi ditelantarkan sang bapak. Di bagian lain, para ulama memandang putusan ini justru melegalkan praktek perzinaan atau kumpul kebo.
  • Ada baiknya jika putusan MK itu terbatas pada yang sudah menikah siri saja. Sedangkan anak yang lahir karena hubungan badan diluar pernikahan tetap tidak diberi keistimewaan.
  • Kalau tidak adanya pembatasan aturan kepada siapa aturan itu dijalankan bakal mendorong perzinaan dan kumpul kebo. Perbuatan yang melanggar hukum agama atau hukum formal. Bagi pasangan yang terlibat kumpul kebo, wajib dijatuhi hukuman.
  • Keputusan MK bisa dijadikan tameng untuk bisa seenaknya menghamili perempuan-perempuan tanpa ikatan pernikahan.

Inilah beritanya.

***

Senin, 20 Februari 2012 , 08:30:00

Ulama Pecah Jadi Dua

Pasca MK Mengabulkan Uji Materi UU Perkawinan

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU Perkawinan menimbulkan polimik di kalangan ulama. Sebagian ulama menilai putusan itu baik karena melindungi nasib anak-anak dari potensi ditelantarkan sang bapak. Di bagian lain, para ulama memandang putusan ini justru melegalkan praktek perzinaan atau kumpul kebo.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa Ma”ruf Amin di Jakarta kemarin (19/2) mengatakan, secara kelembagaan MUI belum mengambil sikap terkait putusan ini. Tapi, secara pribadi dia mengatakan memang putusan MK ini menimbulkan dua perbedaan di kalangan ulama sendiri.
Secara pribadi, Ma”ruf mengatakan, fatwa MK itu positif jika niatnya untuk melindungi anak-anak hasil nikah siri. Untuk masalah perlindungan anak, dia menegaskan jika para ulama kompak mendukung anak memiliki hak perdata kepada pihak ibu dan bapak. “Anak memang harus dilindungi,” ujarnya.

Ma”ruf beranggapan, ada baiknya jika putusan MK itu terbatas pada yang sudah menikah siri saja. Sedangkan anak yang lahir karena hubungan badan diluar pernikahan tetap tidak diberi keistimewaan. Dia lantas menuding keputusan MK mengabulkan gugatan karena yang memohon adalah Machica Mochtar.

Bukan persoalan dia tokoh atau artis, yang dimaksud Ma”ruf adalah statusnya dengan almarhum Moerdiono pernah menikah siri. Dia tidak yakin keputusan yang sama bakal muncul kalau yang memohon adalah orang yang melakukan zina. “Karena secara agama pernikahan mereka sah. Otomatis hak anak diakui secara agama,” urainya.

Ujung-ujungnya, dia menyebut kalau tidak adanya pembatasan aturan kepada siapa aturan itu dijalankan bakal mendorong perzinaan dan kumpul kebo. Perbuatan yang disebut Ma”ruf melanggar hukum agama atau hukum formal. “Bagi pasangan yang terlibat kumpul kebo, wajib dijatuhi hukuman,” jelasnya.

Kekhawatiran itu dijelaskan oleh Amidhan, petinggi MUI lainnya. Dia lantas memberi contoh tentang pria berkantong tebal. Menurutnya, keputusan MK bisa dijadikan tameng untuk bisa seenaknya menghamili perempuan-perempuan tanpa ikatan pernikahan. Entah itu nikah secara resmi dengan dicatatkan di KUA, atau nikah secara siri.

“Selama dia punya uang dan bisa memenuhi hak perdata anaknya, boleh berzina dong,” ujar salah satua ketua MUI itu. Itulah mengapa, pihak MUI menuntut ada tindak lanjut lebih rinci dari pemerintah. Dia khawatir kalau belum satu suara justru menyulitkan proses dibawah.

Bagi Amidhan, pokok utama dalam urusan ini adalah pernikahan. Urusan hak perdata anak merupakan cabang dari urusan pernikahan tersebut. Dia mengatakan penetapan hak perdata bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan ini masuk ranah fiqih. “Pada ranah fiqih ini sudah biasa muncul dua pandangan yang berbeda,” kata dia.

Untuk itu, MUI mendorong ada pertemuan lebih lanjut dengan pemerintah terkait putusan MK ini. Pertemuan ini diharapkan bisa mengambil langkah-langkah teknis sebagai tindak lanjut putusan MK tadi. Misalnya, apakah anak di luar nikah bisa mendapatkan akte lahir. Sebab, persyaratan akta lahir ini adalah adanya akte nikah.

Persoalan berikutnya, apakah ibu dan bapak yang bermasalah tadi harus disatukan dalam pernikahan resmi atau tidak sebelum mengurus akte anak. “Kita siap untuk berdialog untuk merumuskan ketentuan-ketentua berikutnya,” janji Amidhan.

Terpisah, Juru Bicara MK Akil Mochtar mengatakan kalau diskusi itu bisa dilakukan antar lembaga. Namun, dia tidak sepakat kalau keputusan MK Jum’at (17/2) itu dianggap melegalkan perzinahan. “Semangatnya pada perlindungan anak yang lahir karena perkawinan tidak tercatat secara sah,” katanya kepada Jawa Pos.

Dia beralasan kalau tindakan perzinahan atau kumpul kebo adalah tindakan orang tua yang tidak menurun pada anak. Artinya, lanjut Akil, anak tidak mungkin ada tanpa perbuatan. Bukan persoalan lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, melainkan faktor perbuatan ayah dan ibunya.

Sebelum mengetuk palu keputusan, diakui hakim kelahiran Putussibau Kalimantan Barat itu ada perdebatan di internal MK. Tapi, semua itu selesai karena sudah semangat untuk melindungi anak lebih kuat. Termasuk semangat MK agar para lelaki hidung belang tidak seenaknya sendiri meninggalkan hasil perbuatannya.

“Bukan pada melegalkan tindakan tidak halal itu. Selama ini, nikah siri atau berhubungan tanpa nikah, saat anak lahir kerap tidak ada beban bagi laki-laki,” tuturnya. Efeknya parah, karena meski belakangan hubungan terlarang itu terungkap, tetap tidak ada status hukum yang jelas bagi anaknya.

Akil lantas menyebut tidak ada anak yang mau dilahirkan akibat hubungan terlarang. Oleh karena itu, anak-anak itu harus diberi kepastian hukum supaya orang tua tidak seenaknya. Jawaban itu sekaligus menampik tudingan kalau keputusan itu lahir karena faktor Machica yang melapor.

Baginya, meski yang memohon adalah seorang ibu tanpa pernah menikah siri pun pertimbangan MK tidak akan berubah. Kalaupun menyebabkan faktor hukum lain, tidak ada kaitannya dengan keputusan kemarin. Karena yang diinginkan MK murni agar tidak memutus hubungan anak dan ayah.

Kalau ada masalah lain terutama yang menyangkut agama, Akil mengatakan biar agamanya yang memberi jalan keluar. MK, katanya, tidak memasuki ranah itu. Tetapi secara kenegaraan status hukum anak tidak terbengkalai. “Mahkamah memberi legalitas, agama berdampingan bisa memberikan jalan atas apa yang terjadi antara anak dan perbuatan orang tuanya,” tandasnya.

Untuk contoh yang disampaikan MUI tentang lelaki kaya, Akil tidak mempermasalahkan. Sebab, kalau dicari contoh demi contoh akan sangat banyak. Dia juga menyebut bagaimana dengan anak korban pemerkosaan atau tindak kejahatan lain. “Apakah status hukum anaknya tetap dibiarkan tanpa kejelasan?,” tanya dia. (dim/wan)

***

MK pengacau agama?

Dengan adanya dua Ketua MUI berbicara menanggapi keputusan MK itu menjadi bukti bahwa keputusan MK ini mengandung berbagai masalah seperti disebutkan tadi. Dan bukan masalah ringan tetapi dikhawatirkan mendorong untuk berzina.

Sedang dari sisi lain, pihak MK mengatakan, Kalau ada masalah lain terutama yang menyangkut agama, Akil mengatakan biar agamanya yang memberi jalan keluar.

Itu perkataan apa? Agama sejak awal memagari jangan sampai orang berbuat zina. Kemudian MK membuat keputusan yang oleh Ulama dinilai membuka peluang untuk berzina. Lalu MK bilang, biar agamanya yang memberi jalan keluar. Astaghfirullah! Apakah ini bukan cara pengacau agama namanya!  

Sindiran kepada MK tentang keputusan itu berkaitan dengan seorang penyanyi dangdut, rupanya kena juga. Buktinya ditanggapi. Dan mungkin polemic ini akan ramai, karena masalah nikah sirinya seorang penyanyi itu masih jadi persoalan.

Inilah beritanya.

***

‘Moerdiono & Machica Mochtar Tak Pernah Nikah Siri’

Keluarga almarhum Moerdiono melalui kuasa hukum OC Kaligis menggelar jumpa pers terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai undang-undang Perkawinan. Menurutnya, Moerdiono tak pernah menikah siri dengan penyanyi dangdut Machica Mochtar.

OC Kaligis menegaskan putusan itu perlu kembali diluruskan. Ia menilai Machica telah memberikan keterangan yang salah kepada MK.

“Tanggal 18 Januari 2008 Machica minta pernikahan itu disahkan di PA Tigaraksa tapi ditolak majelis hakim. Machica tak jujur karena perkawinan sudah ditolak,” ungkapnya di kantornya di Jalan Majapahit No.18-20, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2012).

Perjuangan Machica soal hak asuh anak memang telah dikabulkan oleh MK. Namun, OC juga menilai itu bukan anak dari Moerdiono.

“Jadi surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bunda, tertulis ibunya Aisayah Muchtar dan ayahnya Agus Ibrahim. Jadi itu bukan anaknya almarhum Moerdiono,” tandasnya.

(nu2/mmu) Prih Prawesti Febriani – detikhot Selasa, 21/02/2012 14:26 WIB

***

Ada apa?

Satu kasus dari lakon penyanyi dapat membuat dirombaknya undang-undang perkawinan yang prosesnya dalam membuat undang-undang itu dulu sebegitu dahsyatnya, sampai gedung DPR pun diduduki oleh massa yang memiliki ghirah Islamiyah, karena dikhawatirkan undang-undang perkawinan –yang perkawinan itu dalam Islam sudah ada aturannya dari Allah Ta’ala–, yang dilahirkan akan bertentangan dengan Islam. Tahu-tahu kini cukup dianggap pasal tertentunya bertentangan dengan UUD 45 gara-gara permintaan seorang penyanyi berkaitan dengan lakonnya, yang lakonnya itu sendiri status hukumnya masih belum jelas.

Lhah, keputusan hukum bahkan membatalkan hukum yang sudah ada, kok hanya berlandaskan lakon penyanyi yang lakonnya itu sendiri belum jelas hukumnya. Ini lakon apa, saudara-sauadara?

Ada apa di MK?

(nahimunkar.com)

(Dibaca 617 kali, 1 untuk hari ini)