.

“OJK Temukan Penyalahgunaan Asuransi TKI Rp 197 Miliar”

Dua tahun sudah, kabar ditemukannya uang sebesar Rp 1,5 miliar dalam kardus durian di Gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berlalu. Meski nama Menakertrans, sempat disebut, namun Muhaimin lskandar masih “aman”. Belum lama ini Muhaimin, kembali menunjuk tiga konsorsium asuransi TKI Agustus lalu setelah konsorsium sebelumnya dibekukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beredar kabar Muhaimin pernah menerima DP Rp 2,5 miliar dari pemenang konsorsium asuransi TKI hingga kecipratan duit dari konsorsium yang mengutip 50% dari premi asuransi yang dibayarkan TKI. Tak heran bila OJK menemukan penyalahgunaan duit asuransi TKI sebesar Rp 197 miliar. Selain menikmati lezatnya duit asuransi TKI, disebutkan juga Muhaimin menyunat 35% Anggaran Program Pelatihan Kejuruan tahun 2011 senilai Rp 120 miliar. Benarkah?

Pengurusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sepertinya tak pernah beres. Hampir tiap bulan, kita mendengar ada saja TKI yang pulang ke Indonesia dengan berbagai masalah. Mulai dari pulang karena tidak digaji, mendapat pelecehan seksual, penyiksaan hingga terpaksa membunuh majikan demi membela diri. Namun sederet penderitaan yang dibawa TKI ke Indonesia itu, jarang ada yang mendapatkan perlindungan dari asuransi. Padahal sebelum TKI bertolak dari Indonesia, mereka harus membayar premi asuransi TKI sebesar Rp 400 ribu tiap orangnya.

Dari data yang diperoleh The Politic, statistik premi klaim proteksi TKI periode 7 September 2010 hingga 31 Juli 2011 diketahui jumlah peserta yang mengikuti selama 10 bulan tersebut, sebanyak 1.241.907 jiwa. Dengan premi sebesar Rp 400 ribu, maka total premi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 160.398.300.000. Namun yang mengherankan meski begitu banyaknya TKI yang pulang dengan berbagai masalah, nyatanya hanya 2.909 TKI yang mendapatkan klaim asuransi dengan total nilai Rp 7.670.677.157. Dari data tersebut, terlihat jika premi yang dibayarkan hanya 4,8% dari jumlah premi yang diterima.

Namun berbeda dengan data Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang pernah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada para TKI yang bermasalah di Balai Pelayanan Kepulangan TKI Selapanjang, Bandara Soekarno Hatta, Jakarta setahun lalu. Hanya dalam waktu tiga bulan pendampingan saja, AAI berhasil mendampingi sekitar 5.889 TKI bermasalah. Yang mengejutkan jumlah premi yang dibayarkan pada para TKI bermasalah tersebut sebesar Rp 4.777.829.658.

Dari kedua data tersebut, terlihat perbedaan yang signifikan antara jumlah TKI yang bisa mendapat klaim dan besarnya klaim yang diperoleh TKI tanpa didampingi advokat dan saat didampingi advokat. Dari temuan di lapang seperti ada cara tersistem yang dijalankan konsorsium asuransi TKI agar premi yang keluar tiap tahun tak lebih dari 10%.

Seperti dikatakan Humphrey Djemat, Ketua AAI pada The Politic di kantornya. “Banyak TKI yang bermasalah seperti kabur itu tidak mendapatkan klaim asuransi. Hal ini dikarenakan Petugas Balai Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Bandara Soekarno Hatta yang mencatat TKI bermasalah tersebut tidak menjelaskan alasan TKI tersebut kabur. Padahal mereka kabur karena tidak digaji selama 13 bulan, tidak diberi makan, disiksa hingga mendapat pelecehan seksual. Dari petugas BNP, TKI tersebut menuju ruang tempat klaim asuransi. Nah bila di kertas formulir tertulis alas an kepulangan karena kabur atau keinginan sendiri, sudah dipastikan TKI tersebut tidak berhak mendapatkan klaim asuransinya. Karena itu setelah kita dampingi dan dirinci alasan pulang ke Indonesia, maka semakin banyak TKI bermasalah yang mendapat klaim asuransinya,” jelas Humphrey.

Contoh kasus kepulangan TKI bernama Euis Herawati yang diperkosa majikannya di Saudi Arabia. Setelah mendapat pendampingan jasa advokat secara gratis dari AAI, akhirnya TKI tersebut mendapat klaim asuransi berupa uang tiket Rp 270 ribu dan uang santunan Rp 1,83 juta. Padahal menurut aturan buku premi konsorsium proteksi TKI, seorang TKI yang mendapat risiko kekerasan fisik, pemerkosaan atau pelecehan seksual berhak mendapatkan klaim Rp 50 juta. “Di sini jelas ada Permainan yang dilakukan pihak konsorsium TKI sehingga TKI bermasalah tak mendapatkan haknya secara penuh. Bahkan saat dimintai keterangan oleh pihak asuransi, TKI ditanya berputar-putar sehingga TKI lelah dan menerima bila ia tidak mendapatkan klaim atau jumlah klaim yang diberikan berdasarkan kebaikan manajemen asuransi,”jelas Humphrey.

Namun setelah tiga bulan AAI melakukan pendampingan pada para TKI, jumlah TKI yang mendapat klaim dan jumlah premi yang dibayarkan meningkat. Kinerja pihak asuransi pun membaik. Apalagi seelah ditemukan tak lebih dari 10% klaim yang diberikan pihak asuransi pada TKIbermasalah. Misal saja kasus pemerkosaan yang seharusnya TKI bisa mendapat klaim Rp 50 juta, maksimal TKI hanya bisa mendapat klaim paling besar Rp 5 juta. Setelah hasil kerja AAI tersebut itu dikumpulkan dan dilaporkan pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan dipublikasikan pada publik, namun sayang tidak mendapat respons dari Muhaimin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat adanya penyalahgunaan pengelolaan uang asuransi TKI. Dewan Komisioner OJK Bidang Industri Keuangan Non-Bank Ngalim Sawega mengatakan konsorsium TKI tersebut dibekukan karena ditemukan adanya pengelolaan dana yang tidak pantas senilai Rp 197 miliar, atau 45% dari pengelolaan premi oleh pialang konsorsium TKI yakni PT Paladin International.

Selanjutnya OJK meminta pihak Kemenakertrans untuk membentuk konsorsium baru yang mengelola dana premi TKI untuk menggantikan konsorsium yang lama yang tidak boleh lagi menjual asuransi. OJK juga meminta agar konsorsium yang baru bukan hanya satu, minimal dua di mana satu konsorsium tak lebih dari 10 perusahaan.

Sejak ditemukan adanya penyalahgunaan dan asuransi TKI, maka sejak 30 Juli 2013 lalu, Kemenakertrans telah menunjuk tiga konsorsium baru dengan anggota konsorsium 9-11 perusahaan. Adapun konsorsium tersebut di antaranya PT Jasindo yang diketui PT Asuransi Hasa Indonesia (Pesero) dan pialang PT Sarana Janesia Utama. Kedua, Konsorsium Astrindo dengan Ketua PT Asuransi Adira Dinamika dan pialang asuransi PT Senada Pasific Servicetama. Ketiga Konsorsium Mitra TKI dengan ketua PT Asuransi Sinarmas dan pialang PT Mitra Dhana Atmharaksha.

Menurut Humphrey tak ada perbedaan yang signifikan antara pembentukan konsorsium asuransi TKI yang baru dengan yang lama. “Kenapa masih ada pialang (broker) dalam konsorsium tersebut? Apa perannya? Bukankah semua teknis asuransi sudah diatur Menakertrans dalam Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2010? Yang mengejutkan, setelah kami telusuri ternyata broker atau pialang tersebut mendapatkan 50% dari setiap premi yang dibayarkan TKI. Ke mana larinya uang itu. Pantas saja, jumlah klaim asuransi yang diterima TKI tak lebih dari 10%, wong setengahnya sudah dikutip konsorsium,” jelas Humphrey kesal di kantornya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Yang jadi pertanyaan, ke mana lari uang yang dikutip broker asuransi tersebut? Benarkah ada permainan antara konsorsium asuransi TKI dengan pihak Kemenakertrans? Nah untuk menelusuri indikasi bagi-bagi hasil duit kutipan asuransi TKI tersebut, The Politic bertemu dengan seorang sumber yang pernah mengetahui persis adanya aliran dana asuransi hingga ke Menakertrans, Muhaimin Iskandar.

Siang itu The Politic meluncur menuju salah satu kompleks perumahan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tanpa basi-basi, sumber yang mengetahui praktik kotor Menakertrans terkait asuransi mengatakan saat pemilihan konsorsium tunggal asuransi TKI yang diketuai PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dengan pialang PT Paladin International, Muhaimin mendapat DP (uang muka,-red) sebesar Rp 2,5 miliar oleh konsorsium tersebut. “Dulu itu ada beberapa konsorsium, makanya untuk bisa menang, Muhaimin diberi DP oleh pemenang konsorsium. Itu yang bawa uangnya juga saya kenal. Cash diantar ke rumah Muhaimin.” jelas sumber itu.

Sebelum akhirnya konsorsium asuransi TKI PT ACA tersebut dibubarkan, maka Menakertrans melakukan perubahan pada sistem kedatangan TKI. Para TKI yang biasanya hanya bisa melalui terminal 4 pintu kedatangan khusus TKI, dan bagi TKI bermasalah bisa mengurus klaim asuransi, sejak beberapa bulan lalu, Menakertrans mengizinkan TKI pulang lewat semua pintu kepulangan di Bandara Soekarno Hatta. Dengan label TKI Mandiri, TKI bisa langsung pulang ke kampung halaman dan mengurus klaim asuransi di kampungnya masing-masing. “Jangankan mengurus asuransi di daerah, yang mengurus di Bandara Soekarno Hatta saja banyak yang nggak tahu dan malas karena lama, apalagi jika hal tersebut dikembalikan ke daerah, membuat hak TKI mendapat uang transpor dan klaim Asuransi semakin jauh dari harapan,” tutur Humphrey.

Masalah muncul ketika banyak keluhan dari TKI yang tidak puas dengan perlakuan Konsorsium Proteksi TKI tunggal yang enggan memberikan premi yang diklaim oleh TKI. Kebanyakan TKI mendapatkan ex grasia, bukan polis yang seharusnya mereka dapatkan. Konsorsium Proteksi TKI tunggal dianggap gagal memberikan proteksi kepada TKI karena memberikan klaim tidak sesuai dengan polis.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelumnya mengeluarkan aturan tentang asuransi TKI dalam Peraturan Menteri Nomor Per.07/MEN/ V/2010 yang menetapkan kewajiban untuk mengikuti program asuransi bagi TKI. Selain itu mengatur tentang pembentukan konsorsium asuransi, pialang asuransi besaran premi dan klaim yang dibayarkan oleh pihak asuransi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 209 tahun 2010 tanggal 6 September 2010 menunjuk Konsorsium Asuransi Proteksi TKI Tunggal yang diketuai oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dengan anggota 9 Perusahaan asuransi, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Jiwa Recapital, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, dan PT Asuransi Purna Arthanugraha. Sebagai Pialang (broker) adalah PT Paladin Internasional.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan porsi perlindungan asuransi terhadap TKI dimulai pada saat pra-penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan. Seiring dengan berjalannya pemberlakuan peraturan menteri ini ternyata masih jauh dari harapan pahlawan devisa. Penyelenggara Asuransi TKI dinilai masih sangat lemah terkait dengan rendahnya pelayanan konsorsium asuransi sebagai pihak penanggung terhadap pembayaran klaim terhadap TKI. Padahal keberadaan konsorsium asuransi pada prinsipnya adalah memberikan pelayanan yang maksimal dalam perlindungan TKI.

Menurut Dewan Komisioner OJK Bidang Industri Keuangan Non Bank, Ngalim Sawega saat ditemui The Politic Rabu (25/9) di kantor OJK lantai 14, alasan OJK membubarkan Konsorsium tunggal dan mengganti konsorsium lebih dari satu karena jika hanya satu konsorsium maka perusahaan itu kurang kompetitif dan seolah-olah memonopoli. Selain itu menurut Ngalim untuk memperbaikigovernance (pengelolaan perusahaan) yang lebih baik. “Kalau governance kurang bagus kasihan yang memegang polisnya. OJK mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat yang memegang polis untuk dilindungi. Jangan sampai perusahaan yang memilikigovernance kurang bagus malah orang pada masuk, nanti banyak korban,” ujarnya.

Tak hanya itu, konsorsium proteksi TKI tunggal tersebut dibekukan OIK karena ditemukan adanya pengelolaan dana yang tidak pantas yakni Rp 179 miliar atau 45 persen dari pengelolaan dana premi oleh pialang konsorsium asuransi TKI yaitu PT Paladin Internasional. Berdasarkan OJK PT Paladin Internasional mengalokasikan dana tersebut untuk perwakilan luar negeri sebesar 19,40 persen dan sponsorship 19,28 persen dan untuk tanggung jwab social perusahaan 11,58 persen serta dana pembayaran pajak 1,23 persen.

Namun masalah baru kembali muncul. Berdasarkan data premi dan klaim yang diperoleh The Politic periode Juli 2011, jumlah TKI yang mendaftar menjadi peserta asuransi sebanyak 1.241.907 orang dengan total premi yang diperoleh PT Asuransi sebesar Rp 160.398.300.000, sedangkan jumlah TKI yang klaim hanya 2.909 orang dengan total pembayaran klaim Rp 7.670.677.137. Berdasarkan data ini berarti kurang dari 1 persen TKI yang mengajukan klaim terhadap konsorsium TKI. Padahal kalau kita melihat realitas di lapangan sangat banyak permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri.

  1.  Menurut Poempida Hidayatullah, politisi Partai Golkar dan anggota DPR RI Komisi IX yang membawahi permasalahan ketenagakerjaan, saat ditemui The Politic di Senayan Pada Selasa (24/9), Konsorsium Perusahaan Asuransi TKI berjalan tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur dan aturan yang berlaku. Ia menilai, perusahaan asuransi yang tergabung dalam sebuah konsorsium tidak menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Selain itu menurut Poempida, pihak konsorsium asuransi harus menjelaskan secara terbuka mengenai mekanisme investasi dan proyeksi keuntungan yang didapat dari pemungutan (collecting ) premi asuransi TKI. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh pihak konsorsium dan pialang asuransi. “Bila informasi ini tidak diketahui dapat diindikasikan bahwa pihak konsorsium asuransi sebagai penanggung selalu menutup diri dan cenderung hanya untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas pelayanan terhadap TKI,”jelasnya.

Poempida menilai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dinahkodai oleh Muhaimin Iskandar (Ketua Partai Kebangkitan Bangsa -red) gagal melindungi hak-hak TKI untuk mendapatkan perlindungan dengan tidak mendapatkan klaim yang sesuai. Sehingga Komisi IX DPR membuat Panja Asuransi TKI untuk melihat masalah dengan gamblang, “Komisi IX DPR meminta membubarkan konsorsium itu. Ketika Panja itu keluar Menteri santai saja, tidak mengindahkan. Sebenarnya kita ingin interpelasi,” kesal politisi partai berlambang pohon beringin ini.

Poempida mempertanyakan atas dasar apa Menteri langsung membentuk tiga konsorsium asuransi baru untuk menggantikan konsorsium lama. “Nah ini bagi DPR juga bermasalah. Seharusnya Menteri melaporkan dahulu hasil Panja kemudian Menteri memberikan solusi, bukan tiba-tiba dibubarkan lalu membuat yang baru. Ini Menteri kurang ajar. Kalau yang ditunjuk kelakuan sama saja ini percuma,”geramnya.

Untuk memperbaiki dan melindungi nasib TKI di luar negeri, menurut politisi Partai Golkar ini dibutuhkan political will yang sangat kuat terutama presiden sebagai kepala negara. Ia menawarkan tiga langkah, yakni pertama Pemerintah harus membuat sistem untuk menertibkan pendataan pengiriman TKI keluar negeri secara benarbenar tertib. “Sehingga kalau ada kasus kita gampang untuk melacak karena ada data yang lengkap, Dan kita juga tahu bagaimana menyelesaikannya,”ujarnya.

Kedua, setelah melakukan pendataan yang tertib, Pemerintah harus membuat sistem jaminan social yang didapat dari agen pengiriman TKI. Selama ini agen membayar kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi tidak tahu uang dan bunganya lari ke mana. Dari setoran agen-agen pengiriman TKI tersebut dibuat rekening khusus agar dana itu bisa digunakan untuk melindungi TKI yang sedang dililit masalah. Setelah itu yang ketiga Pemerintah harus menerapkan reward dan punishment terhadap agen-agen dan TKI yang membuat masalah agar menimbulkan efek jera.

Poempida sangat berharap pemangku kebijakan dan Pemerintah mengubah mindset dari persepsi pengiriman TKI yang bersifat komersial dan bisnis menjadi bersifat yang sosial dan melindungi’ “Kalau negara tidak berubah mindset, selamanya permasalahan TKI di negeri ini tidak akan selesai,” pungkasnya.

Muhaimin Bermain? Mantan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid angkat bicara mengenai karut marutnya urusan konsorsium asuransi proteksi TKI di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang enggan memberikan klaim sesuai dengan polis yang telah disepakati dalam perjanjian. Saat ditemui The Politic, Liliy Wahid menceritakan di setiap kementerian pasti ada tindak korupsi yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk memperoleh uang tambahan baik untuk institusinya (Partai Politik) atau untuk memperkaya pejabat yang bersangkutan. “Kalau di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi salah satunya
bermain kotor pada Asuransi Proteksi TKI. Permainan kotor ini sudah ada sejak dulu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi bermain sangat rapi. Pada saat Muhaimin Iskandar menjadi Menteri, permainan ini sangat kasar,” paparnya.

Menurut Lily Wahid, mengacu pada Peraturan Menteri, TKI membayar Rp 400 ribu sebagai premi asuransi dengan mendapatkan porsi perlindungan dimulai pada saat pra-penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan. Akan tetapi kalau melihat kenyataan Pemerintah (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tidak berbuat apa-apa, “Pra berangkat kenyataannya diurusi oleh perusahaan yang mengirim. Mereka berangkat tidak ada perwakilan luar negeri dari perusahaan asuransi. Tahap . purna, mereka juga tidak mengurus apa-apa. Kalau setelah purna para TKI datang diurus dong, bukan malah menjadi korban saat TKI di bandara,”ujarnya.

Menurut Lily, asuransi TKI sebesar Rp 400 ribu tersebut hanya untuk menambah pundi-pundi uang bagi Konsorsium Asuransi dan Pialang yang mengurusi persoalan tersebut, akan tetapi TKI tidak mendapatkan apa-apa. “Seperti contoh yang terjadi pada Darsiyem. Pada saat di luar negeri ditentukan harus membayar denda. Komisi 1 DPR mendesak Kementerian Luar Negeri, karena ini dalam hitungan hari. Kita semua terharu dan semua sepakat dan mendorong Kemenlu untuk mengeluarkan uang. Seharusnya ini yang menanggung Kementerian Tenaga Kerja. Ini adalah salah satu contoh bahwa Kementerian Tenaga Kerja tidak bekerja,” terangnya.

Dalam melancarkan aksinya bermain di Konsorsium TKI, menurut Lily, Muhaimin memiliki orang kepercayaan yang dulu menjadi staf pribadi dan sekarang menjadi anggota DPR RI Fraksi PKB menggantikan Lily Wahid yang di- PAW (Pergantian Antar Waktu) atas dasar tidak jelas, yakni Jazilul Fawaid. Konon dia adalah kasir Muhaimin dalam asuransi. “Saya tahu dia. Waktu Pileg saja saya menyumbang Rp 25 juta. Ketika dia mulai menjadi staf dia berubah. Mobilnya yang harganya miliaran ada tiga buah. Saya tahu saat dia menjadi Timses Wiranto dan Gus Sholah, setelah itu dia nyaleg kondisi ekonominya biasa saja. Akan tetapi setelah menempel dengan Muhaimin dengan mengurusi asuransi dia berubah menjadi kaya raya,” terang Lily.

Keterangan itu diperjelas oleh sumber The Politic yang merupakan salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PKB. Menurut sumber, saat pertama tender asuransi yang dimenangkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang ditunjuk sebagai Ketua Konsorsium adalah Muhaimin. Menurut sumber, Muhaimin menerima suap dari perusahaan asuransi yang dimenangkannya sebesar Rp 25 miliar. Uang tersebut diambil oleh Jazilul Fawaid dengan menggunakan mobil dinas Kementrian. “Pada waktu itu Jazil menggunakan baju safari,” ujarnya. Sumber menambahkan Jazil mengambil uang tersebut di jalan Diponegoro Jakarta, setelah itu ia langsung mengantar uang tersebut ke rumah dinas. ” Denger-denger uang itu hanya untuk DP (uang muka),”ucapnya.

Untuk mengonfirmasi kebenaran berita tersebut, selasa (24/9) The Politic menyambangi kantor Jazilul Fawaid di Gedung Parlemen Senayan, Lantai 18. Saat menyambangi beberapa kali kantor Fraksi PKB terlihat sangat lengang. Yang terlihat beberapa Pamdal sedang sibuk menjaga keamanan ruangan. Setelah mengisi buku tamu The Politic menanyakan keberadaan Jazilul Fawaid. Menurut Pamdal, sejak pagi Muhaimin tidak tampak ke ruangan. Keesokan harinya The Politic kembali menanyakan keberadaan politisi PKB tersebut namun juga tidak ada di tempat,

Saat The Politic menghubungi staf pribadinya (Fahmi Budiman -red) ternyata bosnya sedang ada di luar kota. “Sejak kemarin Bapak kunker spesifik di Kalteng, setelah itu Bapak langsung balik ke Jawa Timur,” ujarnya. Saat The Politic berusaha menghubungi melalui telepon dan SMS, politisi PKB tersebut tidak merespons tudingan yang dialamatkan padanya terkait asuransi yang masuk ke kantong Ketua Umum PKB itu. Amir Fiqi

Muhaimin Punya Hubungan Spesial dengan Nunik, Anggota DPR RI?

Tidak bisa dimungkiri, saat ini Kementerian terus disorot terkait berbagai dugaan korupsi oleh oknum-oknumnya. Seperti terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikomandani oleh Muhaimin Iskandar. Dana-dana yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat justru dijadikan pundi-pundi uang bagi oknumnya. Sumber The Politic, orang internal PKB menyatakan bahwa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 memiliki program yang dinamakan Program Pelatihan Kejuruan untuk Pemberdayaan Masyarakat seperti kursus menjahit, kursus merajut, dan montir yang diberikan kepada lembaga-lembaga atau yayasan.

Pada masa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum Muhaimin menjabat, yakni tahun 2004 sampai 2009, proyek tersebut tidak dikuasai oleh satu partai akan tetapi dibagikan kepada semua partai dengan komposisi yang sudah ditentukan. Namun pada kepemimpinan Muhaimin Iskandar, sejak tahun 2009 proyek tersebut dikuasai oleh satu partai yakni PKB.

Program kejuruan ada 1.200 paket yang disebar di seluruh Indonesia. Dana masing-masing paket itu sebesar Rp 100.000.000. Menurut sumber, program itu ternyata tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan untuk menyejahterakan rakyat namun menjadi bancakan kader-kader dari PKB yang dekat dan loyal kepada Muhaimin. “Dana itu sampai kepada masyarakat hanya 50 persen. Selebihnya dipotong oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 35 persen, kepada calo 10 persen dan kepada calo yayasan 5 persen. Yang terdengar kencang beritanya adalah rebutan program kejuruan di Kementerian Tenaga Kerja. Nominalnya ada RP 100- an juta dengan 1.200 paket untuk tahun 2011,” ujarnya.

Chusnunia Chalim atau disapa Nunik disebut-sebut merupakan orang. yang sangat berperan dalam penguasaan proyek tersebut. Sumber The Politic mengabarkan Nunik juga memiliki hubungan dekat (asmara) dengan Muhaimin. Saking dekatnya, semua orang di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahu sehingga dia sangat leluasa untuk mengajukan proposal sebanyak-banyaknya. “Jadi orang di Kementerian tidak pernah protes jika stafnya Nunik membawa sejumlah proposal. Sampai ada lima staf yang datang meminta. Biasanya satu staf membawa 25 proposal. Setelah stafnya sudah, Nunik juga membawa proposal sendiri,” jelas sumber.

Sumber sempat melihat Nunik membuat LPJ program pelatihan kejuruan tersebut hingga 300 paket di ruang kerjanya di Gedung DPR Senayan. “Kalau sudah dibuat sendiri biasanya kalau yang mengerjakan orang DPR atau orang dalam sudah jelas pembagiannya 60:40,” ujarnya. Inilah pundi-pundi uang Muhaimin yang diperoleh, sedangkan Nunik mendapatkan keuntungan itu hingga 10 persen. Setelah laporan dibuat, pelaksanaannya juga tidak jelas apakah di lapangan program itu berjalan atau tidak.

Untuk mengonfirmasi kebenaran berita tersebut, Selasa (24/9) The Politic menyambangi Chusnunia Chalim di kantornya Gedung Parlemen Senayan, Lantai 18. Saat menyambangi beberapa kali di kantor Fraksi PKB terlihat sangat lengang. Yang terlihat Pamdal yang sedang sibuk menjaga keamanan ruangan. Setelah mengisi buku tamu The Politic menanyakan keberadaan perempuan yang akrab dipanggil Nunik. Menurut Pamdal sejak pagi Nunik tidak tampak ke ruangan. Keesokan harinya The Politic kembali menanyakan keberadaan politisi PKB tersebut namun juga tidak ada di tempat.

The Politic lalu menghubungi staf pribadi Nunik bernama Muas, yang menyatakan bosnya sedang ada di luar kota. “Ibu lagi kunjungan ke Lampung, bisa Mas kirim apa yang ditanyakan melalui email,” ujarnya. The Politic pun melayangkan pertanyaan tentang keterlibatannya dalam proyek di Kemenakertrans dan kabar adanya hubungan asmara dengan Muhaimin Iskandar. Namun sampai berita ini diturunkan tidak ada balasan email dari Nunik.

Muhaimin Cuek. Selasa malam (24/9) The Politic menyambangi rumah dinas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Widya Chandra Jakarta Selatan. Situasi rumah orang nomor satu di PKB itu tidak seperti biasanya, rumah itu terlihat ramai dan banyak karangan bunga ucapan selamat ulang tahun. Pada saal itu Muhaimin berulang tahun yang ke- 47.

Setelah azan salat Magrib berkumandang, rumah Muhaimin semakin ramai dikunjungi oleh tamu-tamu yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang Menteri. Di antaranya artis seperti raja dangdut Rhoma Irama beserta anaknya Ridho Roma yang akan menjadi calon legislative dari Partai PKB, artis dangdut yang terkenal dengan lagu Cindai dan Laksamana Raja di Laut Iyeth Bustami (caleg PKB dari Riau) dan beberapa artis lain yang juga akan menjadi calon legislatif PKB. Ketua NU KH Said Aqil Siradj juga hadir untuk memimpin doa, dan tampak hadir mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada ulang tahun yang ke-47, Muhaimin terlihat cerah dengan mengenakan baju batik warna cokelat dan celana bahan hitam ditemani istri yang mengenakan baju warna senada. Ia mendapat kejutan dari sejumlah artis yang memberikan hadiah kue ulang tahun. Di sela-sela acara juga dimeriahkan dengan suara emas Iyeth Bustami dan Ridho Roma.

Dalam acara tersebut The Politic berusaha untuk mengonfirmasi berita tentang keterlibatan Muhaimin dalam masalah asuransi TKI dan permainan proyek di Kemenakertrans. Namun, hingga acara itu selesai Muhaimin terlihat cuek berbincang dengan tamu-tamunya. Selain itu Muhaimin juga tidak merespons surat yang telah dikirim ke Kementerian dan ke rumah dinasnya. Saat The Politicmenyambangi Kantor Kemena kertrans, Kamis (26/9) Muhaimin tidak berada di ruangan dan menurut petugas keamanan Kementerian, Muhaimin berada di luar kota. Amir Fiqi.

Lily Wahid
Muhaimin Punya Pawang Hukum

Di era reformasi partai-partai baru mulai subur tumbuh, Warga NU yang diwakili oleh alm. Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah politik warga Nahdiyin. Pada saat itu alm. Gus Dur mengajak anak-anak muda NU untuk bergabung memajukan partai orang NU tersebut. Menurut Lily Wahid, saat pertama bergabung di PKB Muhaimin adalah sosok yang baik. Seiring berjalannya waktu sikap rakusnya terhadap kekuasaan sangat terlihat dengan melengserkan Gus Dur dengan cara tidak benar. Menurut Lily Wahid, setelah PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin menjadi partai yang pragmatis. PKB dijalankan hanya sesuai dengan kehendaknya. Sebagai bukti PKB sekarang tidak kritis terhadap pemerintahan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. “Muhaimin adalah sosok yang menghancurkan PKB dan menghancurkan NU. Dia pragmatis, hanya memikirkan kemauannya sendiri tanpa melihat Partai atau NU,” ujarnya .

Lebih jauh menurut Lily Wahid, kepemimpinan Muhaimin sangat otoriter dan tidak ada AD/ART yang ia jalankan. “Jadi Partai PKB di bawah kepemimpinannya seperti paguyuban, berjalan semaunya Muhaimin saja,” ucapnya. “Di bawah kepemimpinan Muhaimin PKB tidak akan maju dan akan mengalami kehancuran,” lanjut Lily. Menurut prediksinya PKB tidak akan mencapai 2,5 persen suara dalam Pemilu 2014 nanti pasalnya setiap yang dicalonkan PKB bukan orang yang tahu tentang PKB dan NU, seperti artis dan segala macam padahal PKB berdiri sebagai wadah politik warga Nahdiyin.

Lebih jauh Lily Wahid mengatakan, dorongan Muhaimin adalah harta dan kekuasaan. Mantan politikus perempuan dari PKB ini menilai sosok Muhaimin bukan seorang pemimpin yang bisa mengayomi dalam memimpin. Namun, dia adalah sosok pemimpin yang hanya bisa mengatur dan penyuruh. “Selama memimpin ia tidak pernah mengatur Partai dengan baik, yang ada hanya memerintah dengan kehendak sendiri. Tidak ada musyawarah untuk mendapatkan masukan dari bawah,” ucapnya.

Pawang Hukum. Lily Wahid bahkan menuding Muhaimin adalah sosok yang menghalalkan segala cara, sehingga ia memainkan hukum untuk menyelamatkan kasus-kasusnya dengan memberikan suap. Menurutnya Muhaimin memiliki pawang hukum yakni Bahrudin Anshori, mantan anggota Komisi III Fraksi PKB yang baru-baru ini tertangkap oleh wartawan sedang memberikan suap di toilet saat pemilihan Hakim Agung di DPR.

Dalam kasus PPID (Proyek Peningkatan Infrastruktur Daerah), lanjut Lily, Muhaimin sebenarnya juga menerima dana suap, akan tetapi kasus ini dijadikan penyidik KPK mesin ATM. Menurut sumber yang bercerita kepada Lily Wahid bahwa KPK sengaja memetieskan kasus tersebut karena mendapat perintah dari mantan Ketua KPK pada saat itu berdasarkan telepon dari mantan Ketua MK yang mempunyai kedekatan dengan Muhaimin dengan harapan akan menjadi Capres dari PKB.

Untuk mengetahui tanggapan Muhaimin Iskandar mengenai beberapa pernyataan dari Lily Wahid tersebut, pada 26/ 9 / 2013 The Politic menuju rumah Muhaimin di Kompleks Kementerian Widya Chandra. Terlihat dua orang sedang menyapu garasi depan rumah dan 1 orang lagi menyapu di sebelah kiri rumah. Di pos penjagaan ada dua orang satpam yang sedang berjaga. Menurut salah satu satpam, Muhaimin baru saja berangkat ke kantor.

Lalu The Politic menuju gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Setelah memberikan surat berisi beberapa pertanyaan kepada petugas Kementrian di Lantai 2 yang ditujukan kepada Muhaimin, The Politickembali ke lobi lalu masuk ke ruang pers, Setelah menunggu sekian lama di ruangan pers, baru kemudian pukul 16.30, Muhaimin Iskandar keluar lobby.Ia memakai baju cokelat garis-garis dipadu dengan celana warna hitam didampingi oleh ajudannya. The Politicberusaha untuk mendekati Muhaimin tetapi selalu dihalang-halangi oleh ajudannya, dan tanpa menghiraukan The Politic, Muhaimin langsung masuk ke dalam mobilnya.

Pada 28/9/2013 The Politic kembali ke rumah dinas Muhaimin di Widya Chandra pukul 11.15. Terlihat dua orang satpam sedang siaga menjaga rumah dinas tersebut. Tak terlihat ada mobil yang terparkir di garasi depan rumah. Menurut satpam, Muhaimin sedang berada di luar negeri. The Politic lalu mendatangi rumah pribadinya di Ciganjur pada esok harinya, terlihat di halaman rumah sebuah mobil Suzuki Swift warna hitam no. B 1701 SZS, satu buah motor Scoopy, dan satu motor Suzuki Thunder. Selain itu ada sebuah meja biliar. Menurut Iip, penjaga sekaligus merawat rumah tersebut Muhaimin sudah satu tahun ini tidak pernah datang karena sibuk dengan urusan politik. D. Ramdani, Amir Fiqi, Sipri

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.014 kali, 1 untuk hari ini)