JAKARTA (VoA-Islam) – Percaya atau tidak, jika tuntutan bangsa Moro di Filipina Selatan sebelumnya menghendaki kemerdekaan, kini dikabarkan lebih memilih otonomi khusus, seperti halnya di Aceh. Perundingan demi perundingan menghasilkan sebuah kesepakatan yang menghantarkan Bangsa Moro kepada Pemerintahan Islam. Akankah terwujud?

Setelah melalui pertikaian berdarah selama 40 tahun, dan berbagai upaya perundingan perdamaian sejak tahun 1996, akhirnya dalam Perundingan Perdamaian putaran ke-32 antara Panel Perunding Pemerintah Filipina dan Panel Perunding MILF (Front Pembebasan Islam Moro) di Kuala Lumpur (pada tanggal 2-7 ktiober 2012), akhirnya telah berhasil disepakati satu framework of Agreement atau “Kerangka Persetujuan”.

Demikian terungkap dalam konferensi pers di secretariat PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62, Jakarta-Pusat, Selasa (9/10) siang. Hadir dalam jumpa tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Sudibyo Markus (Wakil Ketua Hubungan Internasional PP Muhammadiyah), Rifqi Muna (Litbang), dan Rudi Iskandar.

Keberhasilan mencapai kesepakatan perdamaian dalam perundingan damai putaran ke-32 yang berakhir pada Ahad siang dan dipimpin oleh fasilitator Tengku Dato Abdul Ghaffar dari Kantor Perdana Menteri Malaysia. Atas kesepakatan itu, disampaikan secara luas ke dunia internasional oleh Presiden Filipina Benigno Aquino, pada hari Ahad itu juga, langsung dari Istana Malacanang di Manila.

Kesepakatan damai yang dicapai pada hari Ahad di Kuala Lumpur tersebut dapat tercapai berkat komitmen dari berbagai pihak, sejak dari Presiden Aquino sendiri yang telah bersedia langsung bertemu secara rahasia dengan Ketua MILF Murad Ibrahim di Tokyo pada tanggal 4 Agustus 2011. Sikap saling memberi dan menerima dari kedua Panel Perunding dari Pemerintah Filipina yang dipimpin oleh Mervic Leonen dan Panel Perunding MILF yang dipimpin Muhagher Iqbal.

Berkat keuletan fasilitator Malaysia serta pendampingan dari Internasional Contact Group (ICG), dimana Muhammadiyah merupakan salah satu anggota, disamping The Henry Dunant Centre(Geneva), The Asia Foundation (Manila), dan Conciliation Resource (UK) serta perwakilan dari empat negara, yakni Inggris, Jepang, Turki, dan Saudi Arabia.

Kerangka persetujuan antara Pemerintah Filipina dan MILF tersebut terdiri atas 9 bab, yang meliputi (I) Pembentukan Pemerintahan Bangsa Moro, (II) Pembentukan Basic Law bagi Bangsa Moro, (III) Political Sharing, (IV) Revenue dan Wealth Sharing, (V) Perluasan Wilayah, (VI) Hak-hak Dasar Bangsa Moro, (VII) Pelaksanaan Mekanisme Transisi, (VIII) Normalisasi, dan (IX) hal-hal lain.

Kesepakatan melalui “Kerangka Persetujuan” yang berisikan berbagai kesepakatan dasar ini, lebih menguntungkan daripada kesepakatan yang gagal pada bulan Agustus 2008, apa yang disebut Memorandum of Agreement of the Ancestral Domain (MOA AD) yang dibatalkan oleh Mahmakah Agung Filipia dan menyebabkan perang terbuka terbesar yang pernah terjadi di zaman modern, yang menyisakan 900 ribu pengungsi di Mindanao.

Beberapa hal penting, tapi belum tuntas disepakati antara lain, Hubungan antara Pemerintah Moro dalam format kementerian dengan Pemerintah Pusat, masalah posisi kepolisian Bangsa Moro, masalah hubungan antara Mahkamah Agung/Pengadilan Umum dengan Mahkamah Syariah, juga dalam perhimpunan seumber-sumber keuangan bagi Bangsa Moro dan lain-lain.

Dalam masa transisi disepakati akan dibentuk Komisi Transisi yang terdiri atas 7 orang wakil pemerintah Filipina dan 8 orang wakil Bangsa Moro, termasuk ketuanya, yang akan bekerja sampai bulan Mei 2015, dengan tugas membuat Basic Law Bangsa Moro dan sejak Mei 2015 hingga 2016 akan dibentuk Pemerintahan Sementara dalam format kementrian.

Segera setelah “Kerangka Persetujuan” ini ditandatangani oleh kedua Panel Perunding di depan Presiden Filipina pada tanggal 15 Oktober 2012, maka tugas ICG yang semula melaksanakan peran pendampingan dalam Perundingan Damai, akan beralih menjadi peran pemantau atau monitoring, bersama lembaga lainnya, yakni International Monitoring Team (IMT), dimana Pemerintah Indonesia juga terwakili disana, disamping dari European Union, Malaysia, dan Brunei.

Sementara itu Muhammadiyah sudah menyusun Road Map Muhammadiyah 2020, dimana Muhammadiyah akan mengambil peran dalam memajukan Bangsa Moro di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Desastian

(nahimunkar.com)

(Dibaca 292 kali, 1 untuk hari ini)