• Semua UU yang disasar Muhammadiyah dikatakan berpotensi inkonstitusional dan menguntungkan pihak tertentu, utamanya asing

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membubarkan BPMigas karena pasal dalam UU Migas yang mendasari terbentuknya regulator hulu minyak dan gas tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Kini, Muhammadiyah pun telah mengumumkan tengah mempersiapkan uji materi beberapa UU lainnya yakni UU Minerba, UU Investasi, UU Geothermal, dan UU Perguruan Tinggi.

Menurut Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, semua UU yang disasar oleh Muhammadiyah itu memang sudah sejak lama diidentifikasi sebagai berpotensi inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Prinsip Pancasila.

Gunawan mengatakan kerap disebut bahwa UU itu lebih beraroma kepentingan asing. Hanya penting diluruskan bahwa anti kepentingan asing di sini bukan sikap anti kepada orang asing sebagaimana sikap golongan chauvinis dan kaum  fasis.

“Tetapi anti terhadap bentuk imperialisme baru dan neo kolonialisme yang membawa perekonomian indonesia tidak untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya sendiri,” kata Gunawan di Jakarta, malam ini.

“Semua UU yang disasar Muhammadiyah memang berpotensi inkonstitusional. Kita tahu sendiri UU Minerba sebenarnya telah diajukan permohonan uji materi oleh beberapa LSM sejak bertahun lalu.”

Walau demikian, menurut Gunawan, tak bisa dipungkiri bila gerakan Muhammadiyah itu akan memancing kontroversi terkait kecurigaan adanya motif politis tertentu.

Sebab adalah fakta bila melihat bila transisi demokrasi, khususnya semakin kencang di dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, selalu diwarnai dua hal. Yakni konflik elit yang berkepanjangan serta konsolidasi demokrasi menjadi demokrasi prosedural guna liberalisasi ekonomi dan politik yang didukung lembaga-lembaga keuangan internasional.

Dalam kondisi itu, kata dia, praktis upaya menolak konflik elit dan liberalisasi selama ini justru dipelopori oleh organisasi-organisasi gerakan advokat pembela hak-hak konstitusional, gerakan tani, gerakan buruh, dan gerakan nelayan.

“Tetapi bisa dikatakan justru kurang diperankan oleh Muhammadiyah di bawah pimpinan Din Syamsuddin,” kata dia.

Secara historis, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modernisasi Islam guna melawan kolonialisme. Akan tetapi kader-kader Muhammadiyah yang jadi legislator nampaknya tidak memerankan perlawanan terhadap liberalisasi, imperialisme baru, dan neo kolonialisme.

Kecurigaan selanjutnya adalah soal kemungkinan meningkatnya citra politik Din Syamsuddin pasca dikabulkannya permohonan uji materi UU Migas. Kecurigaan bisa timbul karena niat baik membenahi sistem itu tak diikuti dengan pengerahan kerja politik kader Muhammadiyah di DPR dalam rangka pembaruan hukum melalui agenda prolegnas.

“Menjadi penting dan utama bagi Muhammadiyah agar dapat mencegah kadernya di parpol, DPR, dan Pemerintah untuk tidak bertindak inkonstitusional,” kata dia.

Cacat lainnya yang potensial menjadi sumber kecurigaan adalah fakta bahwa justru amandemen Konstitusi yang diawali di era Amien Rais, mantan Ketua PP Muhammadiyah, selalu dikenal sebagai pembuka jalan liberalisasi.

“Tapi terlepas dari itu semua, kita positive thinking saja berharap niat itu tulus. Karena memang kita butuh menghabiskan semua aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi,” tegas Gunawan.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Ayyi Achmad Hidayah/ beritasatu.com Kamis, 15 November 2012 | 21:24

Ilustrasi voaislam

***

Kongkalikong calo lokal dan tengkulak asing memangsa Indonesia

  • 95 persen sumber daya alam Indonesia sudah dikuasai asing selama 195 tahun, dan itu dampak dari amandemen UUD ’45.
  • Itu akibat dari: 82,5 persen UUD ’45 sudah menjadi liberal dari hasil amandemen.
  • Itu akibat dari: Sekarang, terjadi ”mutualisma-simbiosa” antara pemimpin partai, penguasa dan pemiliki modal. Tentu yang menjadi “King maker” adalah para pemilik modal. Inilah demokrasi di Indonesia, yang dikendalikan oleh kaum pemilik modal alias kaum kapitalis.
  • Segala hal yang akan memuluskan pemilik modal maka dilakukan. Di antaranya langsung ke jantungnya yaitu:
  1. Bahwa Partai Demokrat Amerika telah mengeluarkan biaya $ 45 juta dollar, guna membiayai amandemen UUD ’45.
  2. Bahwa 82,5 persen UUD ’45 sudah menjadi liberal dari hasil amandemen.
  3. Hasilnya:
  4. Bahwa 95 persen sumber daya alam Indonesia sudah dikuasai asing selama 195 tahun, dan itu dampak dari amandemen UUD ’45.
  • Akibatnya, rakyat 200-an juta manusia dapat dibilang hampir gigit jari, sedang para calo yang terdiri dari penguasa, elit partai dan rekanannnya mengganyang fee ataupun komisi, saling menaikkan fasilitas dan gaji, sambil korupsi serta menunggu janji-janji para tengkulak asing.
  • Sedang para trengkulak asing tinggal mengontrol sambil mengacung-acungkan cemeti dan lainnya.

Kongkalikong seperti itu sama sekali tidak akan lepas dari pertanggungan jawab di akehart kelak. Cukuplah peringatan dalam agama telah menegaskan:

(( مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّة ))

‘Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya’.”  (HR Muslim – 203)

مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

“Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, kecuali tak bakalan mendapat bau surga.” (HR Bukhari – 6617)

Inilah sorotannya, editorial dari sebuah situs.

***

Masuk Jebakan Liberalisasi

Ternyata semuanya telah terperangkap dalam jebakan liberalisasi. Dalam seluruh aspek kehidupan. Kehidupan bangsa ini sangat liberal dibandingkan dengan negara indukanya, seperti Amerika Serikat.

Kehidupan liberal telah menjadi gaya hidup rakyat. Tak ada aturan yang sekarang dianut dan menjadi patokan. Lucunya, UUD’45 yang selama ini dikeramatkan seperti “kitab suci” ternyata sudah menjadi konstitusi yang liberal. Dengan memberi keleluasaan kepada kepentingan asing.

Ekonomi menjadi sangat liberal. Ekonomi bertumpu pada sistem pasar, di mana kaum pemilik modallah, yang menjadi penentu, tidak ada secuilpun ekonomi yang menggunakan landasan dari konstitusi UUD ’45. Ekonomi Indonesia hanyalah menjadi bagian dari sistem kapitalis global. Ekonomi kerakyatan yang diamanahkan dalam UUD’45 sudah tidak ada lagi. Siapa yang kuat, yang menang. Artinya para pemilik modal (kaum kapitalis) sepenuhnya menguasai ekonomi negara.

Kehidupan sosial sangat liberal. Benar-benar bebas.  Tidak ada lagi aturan dan hukum yang ditaati. Budaya yang dianut seratus persen budaya Barat. Bangsa Indonesia mengcopy paste budaya Barat. Free sek,  budaya pop,  dan pergaulan bebas serta hidup permisip telah mendarah dagaing dalam kehidupan.

Kehidupan politik bangsa benar-benar mengikuti cara-cara yang sangat absurd. Para pemilik modal (kaum kapitalis) menjadi penentu dalam berpolitik. Karena itu, partai politik, hanyalah menjadi alat para pemilik modal. Para pemimpin partai hanyalah menjadi “jongos” alias “kacung” para pemilik modal.

Partai politik yang sudah menjadi oligarki (sekelompok elit partai yang sangat berkuasa), dan sangat mudah dikendalikan para pemilik modal. Para elite partai itu hanya menjadi wayang, yang dimainkan oleh para pemilik modal. Semua elite partai ujung-ujungnya hanyalah menjadi perpanjangan tangan para kapitalis.

Sekarang, terjadi ”mutualisma-simbiosa” antara pemimpin partai, penguasa dan pemiliki modal. Tentu yang menjadi “King maker” adalah para pemilik modal. Inilah demokrasi di Indonesia, yang dikendalikan oleh kaum pemilik modal alias kaum kapitalis.

Tak heran kalau mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Kiki Sjahnakri, mengatakan, bahwa Partai Demokrat Amerika telah mengeluarkan biaya $ 45 juta dollar, guna membiayai amandemen UUD ’45.

Sedangkan mantan Rektor UGM, mengatakan, bahwa 82,5 persen UUD ’45 sudah menjadi liberal dari hasil amandemen.

Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mengatakan, bahwa 95 persen sumber daya alam Indonesia sudah dikuasai asing selama 195 tahun, dan itu dampak dari amandemen UUD ’45.

Dampak dari penguasaan sumber daya alam oleh asing maka terjadi pembusukan birokrasi dan korupsi yang semakin meluas di seluruh elemen bangsa.

Anies Baswedan mengatakan, lewat liberalisasi parpol, seluruh bangsa terjebak pada demokrasi untuk elite semata. Demokrasi tidak untuk seluruh bangsa, tetapi menjadi ajang bagi elite mencari uang yang secara langsung juga merugikan partai. ”Bila alokasi anggaran rakyat beririsan dengan dana untuk partai, ini bahaya,” kata Anies.

Kiki Syahnakri menekankan, bagaimana liberalisme telah merasuk berbagai elemen bangsa, termasuk dalam sistem kenegaraan. Padahal, berdasarkan sejarah, walau mengambil ide-ide universal, para bapak bangsa mengombinasikannya dengan kearifan lokal. Namun, reformasi telah memasukkan sistem liberal, sehingga seakan semuanya diserahkan kepada pasar.

Bagaimana Pancasilan dan UUD’45 yang menjadi dasar negara, dan sumber hukum di Indonesia telah kemasukan “roh” jahat bernama liberal.

Tetapi, anehnya sistem yang sudah kerasukan “roh” jahat masih diagungkan, dan meminta kepada rakyat untuk tetap percaya, yakin, dan menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, UUD’45 sudah kesusupan ”roh” liberal yang disusupkan oleh asing. Wallahu a’lam.

ERAMUSLIM > EDITORIAL

http://www.eramuslim.com/editorial/masuk-jebakan-liberalisasi.htm

Publikasi: Senin, 27/02/2012 20:35 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 852 kali, 1 untuk hari ini)