Muhammadiyah Konsisten Tolak RUU Pesantren Meskipun Sudah Disahkan DPR

 


Logo Muhammadiyah (Foto: istimewa)/dtk

 

  • Selain Persyarikatan Muhammadiyah, Ormas Islam lain meminta pemerintah menunda pengesahan RUU Pesantren. Di antaranya seperti Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla’ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), dan Pondok Pesantren Darunnajah, juga meminta pemerintah menunda pengesahan tersebut.
  • RUU Pesantren dinilai tidak mengakomodasi aspirasi seluruh ormas Islam.

 

JAKARTA – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya konsisten menolak rancangan undang-undang (RUU) Pesantren yang baru saja disahkan DPR RI, Selasa (24/9/2019) siang.

“Ya tetap kami dan ormas islam lain konsisten menolak RUU Pesantren itu disahkan,” ujar Busyro saat dihubungi Tribun, Selasa (24/9/2019) sore.

Ia beralasan, pengesahan tersebut terkesan dipaksakan.

Ia menjelaskan RUU tersebut harusnya dibahas Komisi X DPR RI, tetapi pembahasan dilakukan Komisi VIII.

“Jadi tampak sekali siapa berkepentingan, untuk siapa kan bisa disimpulkan itu,” ucap dia.

Menurut dia, dengan disahkannya RUU tersebut, dikhawatirkan akan terjadi pemborosan anggaran.

Nantinya, menurut dia akan dibentuk kementerian tersendiri untuk mengurusi pesantren karena terpisah dari sistem pendidikan nasional yang sudah ada.

“Agendanya bukan RUU bukan tapi membikin undang-undang sendiri itu nanti merusak sistem tapi dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional gitu loh, rasional banget,” kata dia.

Busyro mengatakan, langkah terdekat yang akan dilakukan pihaknya adalah memusyawarahkan dengan ormas lainnya.

Ia menyebut, pihaknya juga bakal mempertimbangkan mengajukan judicial review terkait undang-undang tersebut.

“Nanti kami rembuk dengan ormas-ormas yang kemarin. Nah ini faktor politik sedang kental, wajah politik brutal, radikal sehingga kalau mau mengajukan judicial review sekarang ini kami harus mempertimbangkan seksama. Kami lihat situasi sangat chaos, yang membuat chaos itu partai politik dan istana,” jelasnya.

Sebelumnya, Muhammadiyah dan sejumlah ormas Islam meminta pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren.

Muhammadiyah keberatan lantaran RUU Pesantren, belum mengakomodir aspirasi Ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren.

Kemudian, materi RUU Pesantren harusnya dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Melalui surat tertanggal 17 September 2018, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Selain Persyarikatan Muhammadiyah, Ormas Islam lain seperti Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla’ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), dan Pondok Pesantren Darunnajah, juga meminta pemerintah menunda pengesahan tersebut.

 

DPR sahkan RUU Pesantren

Rancangan Undang-Undang Pesantren resmi telah disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, (24/9/2019).

“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Pesantren disahkan menjadi Undang-undang,” kata pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang kemudian disambut ‘setuju’ oleh peserta sidang.

Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong kemudian memaparkan hasil kerja panitia kerja RUU Pesantren. Menurutnya terdapat sejumlah poin krusial dalam RUU itu yang pembahasannya berjalan alot.

 

Pertama menurutnya yakn iperubahan nama RUU yang awalnya RUU tentang Pesantren dan pendidikan agama, menjadi RUU Pesantren.

Selain itu mengenai dana abadi Pesantren yang akan diambil dari dana abadi pendidikan. Selain itu, dengan adanya undang-undang pesantren, nantinya menurut Ali akan ada ijazah kelulusan yang memiliki kesetaraan dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

Sementara itu pemerintah yang diwakili, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dengan adanya RUU Pesantren, maka akan memperjelas pengakuan terhadap independensi pesantren.

 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

Tribunnews.Com, Selasa, 24 September 2019 19:26 WIB

 

***

2019/09/20 07:12:33 WIB

Ini Dasar Muhammadiyah Dkk Minta Pengesahan RUU Pesantren Ditunda

Kanavino Ahmad Rizqo – detikNews

 

Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama sejumlah ormas Islam meminta pengesahan RUU Pesantren ditunda. Muhammadiyah merasa keberatan atas definisi pesantren dalam peraturan tersebut.

“Muhammadiyah berkeberatan dengan definisi pesantren yang ada dalam UU. Selain itu ada banyak pasal lain yang harus dirubah sebagai turunan dari definisi pesantren tersebut,” kata Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Permintaan penundaan pengesahan RUU Pesantren itu disampaikan Muhammadiyah lewat surat yang dikirimkan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Surat diteken Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti tanggal 17 September 2019.

Selain Muhammadiyah, ormas Islam yang turut meminta penundaan pengesahan RUU Pesantren yaitu Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla’ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) dan Pondok Pesantren Darunnajah. Surat juga dilampiri dengan pendapat ormas Islam yang meminta penundaan pengesahan RUU Pesantren. RUU Pesantren dinilai tidak mengakomodasi aspirasi seluruh ormas Islam.

“Setelah mengkaji secara mendalam RUU Pesantren, dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis, dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami menyampaikan permohonan kiranya saudara Ketua DPR RI berkenan menunda pengesahan RUU Pesantren menjadi Undang-undang karena, pertama: belum mengakomodir aspirasi ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren, kedua: materi RUU Pesantren diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” demikian petikan surat tersebut.

 


Sejumlah ormas Islam itu melampirkan alasan meminta pengesahan RUU Pesantren ditunda. Berikut selengkapnya:

Setelah mengkaji secara mendalam terhadap RUU Pesantren, memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis, dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami berpendapat RUU tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Hidup dan Instrumen Pemersatu Bangsa yang hidup dalam kebhinekaan, perlu kita pertahankan melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, sehingga semua yang dibangun di negeri ini perlu menghargai keberagaman yang ada sebagai keunikan bangsa yang kita miliki bersama.

2. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang “.

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai undang-undang organik dari Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut di atas, telah mengatur secara komprehensif mengenai sistem pendidikan nasional yang mencakup dan memadai untuk pengembangan pesantren, antara lain seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 13 Ayat (1): “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya “;
b. Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5):
(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis;
(5) Ketentuan mengenai pendidiiaturkan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Bahwa nomenklatur dan substansi yang diatur dalam RUU Pesantren tidak mencerminkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan Pesantren saat ini sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Bahwa RUU Pesantren ini apabila disahkan menjadi UU, berpotensi memunculkan tuntutan peraturan perundang-undangan yang sejenis dari pemeluk agama selain Islam, dan apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam kehidupan masyarakat, yang dapat berujung pada terjadi disintegrasi bangsa.

6. Bahwa ketentuan yang diatur dalam RUU Pesantren hanya mengakomodir dan mengatur pesantren yang berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin, dan belum mengakomodir keberagaman pesantren sesuai dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan pesantren.

Berdasarkan hasil kajian di atas, kami menyampaikan hal-ha1 sebagai berikut:

1.Kami berpendapat bahwa RUU Pesantren tidak dapat dipisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan demikian pengaturan yang lebih tepat, apabila diperlukan pengaturan lebih terperinci, maka dilakukan dengan memasukkan materi muatan RUU Pesantren dengan revisi Undang-Undang fiistem Pendidikan Nasional.

2. Rancangan Undang-Undang Pesantren yang dibahas di DPR RI berawal dari RUU inisatif DPR RI dengan nama Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Hal ini menunjukkan perbedaan nomenklatur RUU Pesantren yang dibahas saat ini. Adanya perubahan nomenklatur, menunjukkan perbedaan antara yang diusulkan DPR RI dan yang di usulkan Pemerintah. Kami berpendapat ada persoalan mendasar akibat perbedaan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang ini. Perubahan nomenklatur dan penghapusan ratusan pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, mengakibatkan RUU Pesantren kehilangan pijakan Naskah Akademik yang disusun untuk menghasilkan naskah RUU Pesantren.

3. RUU Pesantren perlu dilakukan kajian menyeluruh untuk dapat dilakukan pembahasan, dengan menyusun ulang Naskah Akademik RUU Pesantren yang salah satunya mengkaji pemisahan antara pengaturan Pendidikan Keagamaan Islam dengan Pendidikan Keagamaan Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu.

4. Kami berpendapat materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama (No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah; dan No. 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly) sudah memberikan ruang bagi berkembangnya Pesantren.

5. Kami mencermati naskah Rancangan Undang-Undang Pesantren yang saat int tengah dibahas, sebagaimana terlampir bersama Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum, dalam Rancangan Undang-Undang Pesantren perlu dilakukan pengkajian dan pendalam yang menyeluruh:

a. Tentang Judul perlu pengkajian mendalam merubah Judul menjadi RUU Pesantren, karena belum ada dasar Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terkait pemisahan dalam peraturan yang berbeda antara pendidikan keagamaan, hal ini dapat menimbulkan persoalan disintegrasi serta diskriminatif dalam pelaksanaannya karena ada pendidikan keagamaan yang disuboordinatkan. Pendidikan keagamaan Islam bahkan berada dalam dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang- Undang Pesantren, sedangkan Pendidikan Keagamaan selain Islam diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, dan merupakan turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. DIM No 1
b. Terkait DIM 144-148, penyetaraan pendidikan pesantren nonformal, Muhammadiyah memandang penyetaraan diperlukan dan diatur sesuai dengan pendidikan lanjutan yang akan ditempuh setidak tidaknya dalam bentuk matrikulasi.
c. Terkait DIM 144-148, terhadap pertanyaan apakah Akreditasi bagi seluruh pesantren muadalah dan non formal diperlukan, Muhammadiyah berpandangan Akreditasi perlu dilaksanakan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.
d. Kami memandang esensi Pasal 16 terkait dengan DIM 195, khusus Pasal 16 ayat (1) dapat dipertahankan, sehingga menjadi Pasal 16 saja.
e. Terkait DIM 976-984, Pengaturan tentang Pendanaan, Muhammadiyah menyetujui masukan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan penormaan harus menghindari limitasi dan penyebutan prosentase. Bahwa pesantren dinyatakan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga pesantren memiliki hak dalam 20% APBN, menegaskan bahwa pesantren berada dalam ranah Pendidikan sehingga pembahasan terhadap Pesantren perlu melibatkan Komisi X DPR RI. Pembagian anggaran APBN pendidikan perlu diperhatikan agar tidak terjadi diskriminasi, disintegratif dan subordinat, mengingat dipisahkannya pendidikan keagamaan Islam dengan pendidikan keagamaan non Islam, kemudian antara pendidikan keagamaan Islam dan Pendidikan Keagamaan Negeri.
f. Hasil kajian kami terhadap RUU Pesantren di luar DIM yang dikirimkan Sekretariat DPR RI hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada RUU Pesantren antara lain: Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, 7; Pasal 3 huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1); Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, yang terkait dengan pola pesantren yang terintegrasi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, pola pesantren yang didirikan oleh Perguruan Tinggi Umum atau Perguruan Tinggi Keagamaan, hal ini perlu diatur sebagai bentuk akomodasi terhadap perkembangan pesantren yang telah berkembang dan melakukan penyesuaian dengan pola pendidikan saat ini. Pesantren dan Ma’had Aly sebagaimana diatur dalam RUU Pesantren ini belum mengakomodasi keberadaan Pesantren dan Ma’had Aly yang dikembangkan baik oleh Muhammadiyah maupun Ormas atau Lembaga atau Yayasan atau bentuk lainnya, dalam hal pengembangan Pesantren yang terintegrasi baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum, serta bentuk Pesantren yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan formal. Untuk itu dalam Pengertian Pesantren perlu ditegaskan, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning, dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin, atau pola lainnya yaitu pesantren yang mengembangkan kurikulum berbasis dirasah
(knv/aud)

 

/detikNews

 

(nahimunkar.org)