• RUU Ormas semakin represif, semakin membawa negara kepada orientasi otoritarianisme dan ini kami katakan sangat bertentangan dengan substansi Undang Undang Dasar 1945
  • RUU Ormas yang akan disahkan pada bulan April 2013 mendatang penuh dengan kerancuan nalar yang cukup serius.

 muhammadiyahtolakruuoramas

JAKARTA– Konferensi pers yang digelar Pengurus Pusat Muhammadiyah, menyampaikan pernyataan sikap mendesak DPR untuk menghentikan seluruh proses pembuatan Undang-undang Ormas.

Selain banyaknya kerancuan nalar yang merugikan Ormas, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA, menilai RUU Ormas justru semakin represif.

“RUU Ormas yang baru ini, walaupun maksudnya ingin mengubah Undang Undang No. 8 Tahun 1985 tapi justru semakin represif, semakin membawa negara kepada orientasi otoritarianisme dan ini kami katakan sangat bertentangan dengan substansi Undang Undang Dasar 1945,” kata Din Syamsudin, kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (28/3/2013).

Untuk itu, dengan tegas PP Muhammadiyah menolak pengesahan RUU Ormas sebagaimana tertuang dalam tiga poin penting pernyataan sikap Muhammdiyah.

  1. Draft RUU Ormas yang dibahas DPR, potensial membatasi kebebasan berserikat, memperlemah kreativitas dan perilaku represif dari aparatur pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
  2. Muhammadiyah mendesak kepada DPR untuk menghentikan seluruh proses pembuatan Undang-undang Ormas. Pembahasan UU Ormas potensial menimbulkan kegaduhan dan instabilitas politik, terutama menjelang pemilu 2014 yang memerlukan suasana yang kondusif, stabil dan dinamis.
  3. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, pemerintah hendaknya berusaha melaksanakan Undang-undang Yayasan, sebagaimana mestinya dan memprioritaskan penyelesaian RUU Perkumpulan. Pembahasan RUU Ormas tidak urgent dan tidak diperlukan oleh masyarakat.

Apabila, DPR dan pemerintah memaksakan diri, Din Syamsudin menyatakan PP Muhammadiyah bersama Ormas-ormas lain akan memprakarsai judicial revew terhadap UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

“Jadi kalau DPR, pemerintah memaksakan diri tanpa mendengar suara masyarakat untuk mengesahkan Undang Undang ini, Muhammadiyah akan memprakarsai bersama semua Ormas yang lain untuk melakukan judicial revew kepada Mahkamah Konstitusi,” tegasnya. [Ahmed Widad] (voa-islam.com) Kamis, 28 Mar 2013

 

***

Kerancuan Nalar, Parpol di DPR Diskriminatif dalam Menyusun RUU Ormas

JAKARTA (voa-islam.com) – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA, menilai RUU Ormas yang akan disahkan pada bulan April 2013 mendatang penuh dengan kerancuan nalar yang cukup serius.

Kerancuan nalar tersebut bisa merugikan Ormas-ormas pada umumnya dan khususnya Ormas Islam seperti Muhammadiyah yang usianya lebih tua dari Republik Indonesia.

“Pada intinya RUU tentang Ormas ini kami nilai mengandung kerancuan nalar yang cukup serius dan terdapat banyak pasal yang merugikan Organisasi Masyarakat itu sendiri termasuk Muhammadiyah, sebagai Organisasi Masyarakat yang bahkan usianya lebih tua dari negara ini. Ini tentu nantinya akan menghambat partisipasi kami, partisipasi Ormas-ormas dalam rangka ikut membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini,” kata Din Syamsudin saat mengawali konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).

Din Syamsudin menjelaskan kerancuan nalar yang tidak disadari oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri, maupun oleh partai-partai politik dan DPR dalam RUU Ormas adalah kategori tentang ormas itu sendiri.

“Sesungguhnya istilah Ormas itu adalah istilah baru pada tahun 1980-an di era Orde Baru yang dimunculkan untuk dibedakan dengan Orpol, sebelumnya tidak ada dalam khazanah konsep maupun praktek berbangsa dan bernegara di tanah air kita. Muhammadiyah, NU dan banyak organisasi lain sudah ada jauh sebelum kemerdekaan, ikut berjuang menegakkan kemerdekaan tidak pernah menyebut dirinya dan juga oleh negara apa yang disebut ormas,” jelasnya

Ia mengungkapkan di balik kerancuan nalar sebagaimana terjadi di masa Orde Baru itu sebenarnya adalah upaya depolitisasi masyarakat.

“Kategori Ormas oleh orde baru sesungguhnya merupakan sebuah bagian dari depollitisasi masyarakat, jadi dalam rangka depolitisasi masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, partai politik di DPR menurut Din Syamsudin telah bersikap diskriminatif dalam menyusun RUU Ormas.

“Pada saat yang sama partai-partai politik di DPR sana melakukan tindakan diskriminatif; kecuali yang berafiliasi pada partai politik, ini tidak dianggap sebagai ormas yang diatur oleh RUU ini. Ini kan kerancuan nalar, ini sangat-sangat merugikan masyarakat dan merugikan negara,” tandasnya. [Ahmed Widad] Kamis, 28 Mar 2013

(nahimunkar.com)

(Dibaca 396 kali, 1 untuk hari ini)