Ilustrasi rri.co.id

  •  MUI akan mempelajari mengapa terjadi penolakan Undang-undang Zakat. Kalau memang penolakan itu memiliki dasar yang kuat, dan memiliki nilai maslahat bagi umat, maka MUI akan mendukung sepenuhnya dilakukan judicial review.
  • UU Zakat dipersoalkan Ummat Islam karena mewajibkan pembayaran zakat harus kepada amil dari lembaga amil zakat yang terdaftar. Jika mengabaikan hal itu, maka yang bersangkutan terancam denda Rp 50 juta atau kurungan penjara selama satu tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 41.

Inilah beritanya:

***

Soal UU Zakat, MUI Minta Sikapi dengan Kepala Dingin

Selasa, 08 November 2011 15:15 WIB

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta semua pihak untuk berkepala dingin dalam menyikapi pengesahan UU Zakat yang baru. Kalau memang tidak puas dengan pengesahan tersebut sebaiknya menggunakan jalur judicial review sehingga umat tidak dirugikan.

Ketua MUI Ma’ruf Amin menilai UU Zakat merupakan produk hukum yang harus dihargai. Kalau memang diperlukan, MUI akan memberikan pendapatnya soal UU Zakat tersebut. “Saya kira, hormatilah produk UU itu, nanti MUI akan berikan rekomendasinya,” kata Ma’ruf kepada Republika.co.id, Selasa (8/11).

Untuk itu, lanjut dia, MUI akan mempelajari mengapa terjadi penolakan. Kalau memang penolakan itu memiliki dasar yang kuat, dan memiliki nilai maslahat bagi umat, maka MUI akan mendukung sepenuhnya dilakukan judicial review.

Undang-Undang Zakat yang baru saja diparipurnakan DPR, Kamis (27/10), dinilai akan menyulitkan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat. UU ini mewajibkan pembayaran zakat harus kepada amil dari lembaga amil zakat yang terdaftar.

Pasal 38 undang-undang tersebut menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat, tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pejabat tersebut berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan lembaga amil zakat milik Ormas, serta lembaga amil zakat yang berafiliasi kepada Baznas. Jika mengabaikan hal itu, maka yang bersangkutan terancam denda Rp 50 juta atau kurungan penjara selama satu tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 41.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID

***

Ada duitnya, diurusi, tidak ada duitnya, tak ditoleh-toleh

Dalam hal menghalangi Islam dan agar manusia menjauhi ketaatan pada Islam, negeri ini telah berpengalaman. Sehingga produk yang model itu semakin dianggap efektif saja, tampaknya.

Ketika telah seolah sukses menjadikan manusia agar lebih suka  melacur daripada poligami dengan cara dihalangi lewat aturan yang mempersulitnya, yang bermuatan membenci syari’at Islam, maka model aturan yang sejenis itu tampaknya ditempuh pula oleh pembenci-pembenci Islam walau masih mengaku Muslim.

Itu disamping kerakusan mereka yakni urusan Islam kalau ada duitnya maka sebegitu diurusi bahkan agar dapat mereka monopoli dengan aneka aturan yang dibikin. Contohnya haji dan zakat. Sebaliknya, kalau tidak ada duitnya, maka sama sekali tidak ditoleh-toleh. Mana ada terlintas di kemauan mereka untuk mengurusi Ummat Islam agar shalat, puasa, Jum’atan; yang semua itu dianggap tidak ada duitnya. Kalau menghalangi ya sudah biasa. Hingga hari Jum’ saja ada yang bikin aturan agar Ummat Islam tidak pakai pakaian putih yang disunnahkan, maka disuruh pakai batik, misalnya.

Semoga Allah Ta’ala menyadarkan manusia-manusia durjana lagi menghalangi Islam. Atau terserah Allah saja apa yang akan diadzabkan kepada mereka.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 729 kali, 1 untuk hari ini)