.

 

 Dalam statemennya, Kapolri Sutarman menilai Polwan yang tidak berjilbab tidak akan berdosa.

Pendapat tersebut menuai reaksi keras dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua MUI Ahmad Cholil Ridwan mengimbau Kapolri menggunakan jabatannya agar selaras dengan ibadah kepada Allah SWT. Cholil mencontohkan polwan di negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia yang banyak menggunakan jilbab. “Sangat ketinggalan zaman jika polwan tidak diizinkan untuk menggunakan jilbab,” kata Cholil.

Inilah beritanya.

***

PBNU-MUI Kecam Sikap Kapolri

 TERKAIT ATURAN POLWAN BERJILBAB

DUTAonline, JAKARTA – Pernyataan Kapolri Jenderal Sutarman saat menghadiri acara di Yogyakarta, Kamis (13/3) lalu, terkait polisi berjilbab (Polwan) menuai kecaman. Dalam statemennya, Sutarman menilai Polwan yang tidak berjilbab tidak akan berdosa.

Pendapat tersebut menuai reaksi keras dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua PBNU, Maksum Machfoedz, menyatakan Kapolri jelas bukan ahli syariat sehingga tidak berhak menentukan fatwa jilbab bagi Polwan. “Sejak kapan Kapolri menjadi ahli syariat ya? Soal jilbab itu pilihan bagi Polwan dan titik berat pilihan tidak terletak pada merasa berdosa atau tidak. Itu bukan titik pentingnya dan sama sekali bukan urusan Kapolri!” kata Maksum, kemarin.

Menurutnya, titik terpentingnya adalah toleransi terhadap keberagaman beragama. Jadi, sangat disayangkan kalau seorang pejabat tega-teganya melarang hak seseorang untuk menjalankan syariat.

Maksum menilai, Kapolri jelas telah menyakiti hati dan keimanan sekelompok orang, sehingga tentu pantas dipertanyakan kredibilitasnya. Apalagi kalau itu menyangkut perangkat penegak hukum.

Sebab, dalam pilar-pilar hak asasi manusia (HAM) menurut NU, dasarnya cukup jelas, yakni Al-Kulliyyat Al-Khams. Jadi, pernyataan Kapolri itu justru menodai pilar pertama, yaituhifdzu ad-diin atau perlindungan atas keberagamaan.

Kecaman serupa juga disampaikan, Ketua MUI Ahmad Cholil Ridwan. Ia mengimbau Kapolri menggunakan jabatannya agar selaras dengan ibadah kepada Allah SWT. Cholil mencontohkan polwan di negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia yang banyak menggunakan jilbab. “Sangat ketinggalan zaman jika polwan tidak diizinkan untuk menggunakan jilbab,” kata Cholil.

Kapolri, sebut Cholil, tidak punya kapasitas dalam menyatakan soal berdosa atau tidak berdosa. Kapolri bukan ulama. Kecuali jika pernyataan Kapolri mengutip ulama atau berdasarkan salah satu ayat di Alquran.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Drs H Choirul Anam mengatakan, pernyataan kapolri tidak bisa dianggap ditujukan seutuhnya pada muslimah. “Karena tidak semua polwan itu Muslim,” kata dia. Tetapi, kalau memang polwan adalah seorang Muslim, memang lebih baik menutup aurat.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman saat berkunjung di Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/3) lalu, menyatakan pemakaian jilbab merupakan hak asasi setiap anggota masyarakat. “Tapi menjadi anggota jangan banyak menuntut. Berbuatlah yang terbaik demi bangsa dan negara, bukan menuntut,” katanya.

Sepanjang aturan masih tidak memperkenankan pemakaian jilbab, mantan Kabareskrim ini meminta agar anggota polwan tetap mematuhi aturan yang ada. “Insya Allah tidak berdosa karena termasuk kita merelakan hak asasi kita ini, karena memproklamirkan diri menjadi anggota polri,” katanya. * rol/jn

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.890 kali, 1 untuk hari ini)