Sumber foto : Islamedia

MUI semakin yakin bahwa gerakan untuk memboikot produk AS dan Israel harus lebih disuarakan dan disosialisasikan agar menjadi gerakan bersama yang lebih masif dan merata di seluruh Indonesia, syukur-syukur nanti diikuti oleh masyarakat dunia.

Jakarta, CNN Indonesia — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kecewa atas sikap Amerika Serikat yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sekaligus mengabaikan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait status internasional Yerusalem.

MUI menilai AS sebagai negara yang mengusung tinggi demokrasi malah menunjukan anti demokrasi. Untuk itu, mereka pun mengharapkan PBB dapat menindak tegas sikap AS yang tidak mengindahkan resolusinya.

“PBB seharusnya memiliki keberanian untuk memberikan sanksi kepada AS atas pembangkangannya, sehingga tidak dilecehkan dan memiliki wibawa. PBB jangan menggunakan standar ganda, terhadap negara lain berlaku keras tetapi terhadap negara adi daya tidak berdaya,” kata Zainut Tauhid Sa’adi, selaku Wakil Ketua Umum MUI dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).

Di sisi lain, MUI turut menyatakan tak kecewa akan petisi mereka yang ditolak AS. Menurutnya, bila resolusi PBB saja diabaikan apalagi petisi MUI.

“MUI semakin yakin bahwa gerakan untuk memboikot produk AS dan Israel harus lebih disuarakan dan disosialisasikan agar menjadi gerakan bersama yang lebih masif dan merata di seluruh Indonesia, syukur-syukur nanti diikuti oleh masyarakat dunia,” tambahnya.

Meski demikian, di sisi lain MUI mengapresiasi peran pemerintah Indonesia sebagai salah satu yang menolak pengakuan soal Yerusalem tersebut.

“Sikap ini menunjukan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia bersama mayoritas dunia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari cengkeraman penjajah zionis Israel,” katanya

Dalam voting Majelis Umum PBB yang digelar pada Kamis (21/12) waktu setempat, sebanyak 128 negara, termasuk Indonesia mendukung resolusi PBB yang menolak pengakuan AS soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyerukan AS untuk mencabut keputusannya itu.

Ada sembilan negara yang menyokong keputusan AS dan 35 negara memilih abstain. Selain itu, 21 negara tidak hadir untuk memberikan suara dalam voting tersebut. (lav/asa)

Agniya Khoiri , CNN Indonesia | Sabtu, 23/12/2017 11:50 WIB

***

Pemerintah Indonesia tidak perlu sampai membuka hubungan diplomatik dengan Israel

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah tidak perlu sampai harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya untuk menjadi mediator konflik Palestina dan Israel.

Sebab, untuk menjadi penengah konflik, menurutnya, suatu negara harus memiliki kapasitas finansial dan sumber daya yang memadai. Selain itu, masih banyak cara bagi pemerintah untuk tetap bisa berkontribusi dalam memajukan perdamaian di Timur Tengah.

Hikmahanto menilai, selama ini Indonesia sudah menjadi mediator dan berupaya aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Bahkan, Kementerian Luar Negeri juga berkomunikasi dengan sejumlah negara Arab dan negara Barat.

“Jadi pemerintah tidak perlu sampai membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya untuk menjadi mediator konflik. Apakah Indonesia mau mengakui negara yang kita anggap sendiri sebagai penjajah? Saya rasa tidak,” kata dia.

Isu Palestina dan Israel kembali memanas terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkeras mengakui Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, selama ini Yerusalem merupakan sumber konflik antara Israel dan Palestina.

Kedua negara memperebutkan kota suci bagi Islam, Kristen, dan Yahudi itu sebagai ibu kotanya.

Sumber : cnnindonesia.com – Sabtu, 23/12/2017

(nahimunkar.org)

(Dibaca 425 kali, 1 untuk hari ini)