• Menganulir putusan hukuman mati terhadap Hillary K Chimezie menjadi hukuman penjara 12 tahun.
  • Publik memang bertanya-tanya dengan ringannya hukuman terhadap para pelaku narkoba yang dijatuhkan dalam putusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK) di MA. Amidhan heran, pelaku narkoba yang jelas-jelas merusak bangsa, bisa melenggang karena rendahnya putusan hukuman dari MA. 

“Seharusnya hakim agung menjatuhkan vonis yang lebih berat dari vonis di pengadilan negeri. Kalau ternyata lebih ringan, maka rakyat sangat curiga ada apa terhadap hakim agung tersebut.”

  • Kalangan anggota DPR menuntut pecat terhadap Hakim Agung Suwardi, Timur Manurung, dan imran Anwari. Mereka diduga yang telah meringankan atau membebaskan hukuman bagi pengedar narkoba, baik melalui kasasi atau Peninjauan Kembali di MA.
  • Contoh terbaru dari keanehan putusan MA adalah putusan majelis hakim PK yang terdiri dari Timur Manurung, Imran Anwari dan Suwardi, yang menganulir putusan hukuman mati terhadap Hillary K Chimezie menjadi hukuman penjara 12 tahun.

Inilah beritanya.

***

MUI: Tindak Hakim Agung Pemberi Keringanan Pelaku Narkoba

Ahad, 10 Februari 2013

MUI_8324232673537

Hidayatullah.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Komisi Yudisial (KY) segera bertindak terhadap para hakim agung yang menjatuhkan hukuman ringan kepada para pelaku narkoba.

Ketua MUI KH Amidhan menyatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap para pelaku narkoba yang justru lebih ringan dibanding putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, patut dicurigai.

“Vonis hakim agung itu dilakukan karena ada kasasi dari terpidana narkoba. Jadi seharusnya vonisnya jangan ringan. Sebab pelaku telah merusak moral anak bangsa. KY harus segera mengambil tindakan,” kata Amidhan di Jakarta, Sabtu (9/2/2013).

Menurutnya, publik memang bertanya-tanya dengan ringannya hukuman terhadap para pelaku narkoba yang dijatuhkan dalam putusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK) di MA. Amidhan heran, pelaku narkoba yang jelas-jelas merusak bangsa, bisa melenggang karena rendahnya putusan hukuman dari MA.

“Seharusnya hakim agung menjatuhkan vonis yang lebih berat dari vonis di pengadilan negeri. Kalau ternyata lebih ringan, maka rakyat sangat curiga ada apa terhadap hakim agung tersebut,” tegasnya, dalam laman JPNN.

Sementara anggota Komisi Pendidikan DPR, Dedi Gumelar menyoroti sikap ambigu pemerintah yang tak konsisten dalam pemberantasan narkoba.

Politisi PDI Perjuangan yang lebih beken dengan panggilan Miing itu menyatakan, di satu sisi pemerintah berkoar-koar tentang bahaya narkoba. Anehnya di sisi lainnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru belakangan ini mengumbar grasi kepada para terpidana mati kasus narkoba.

“Presiden malah memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba seperti Corby (Schapelle Leigh Corby). Ini sangat jelas ambigu. Di satu sisi pemerintah mau berantas narkoba, tapi di sisi lain diberikan grasi,” pungkasnya.*

Rep: Insan Kamil

Red: Syaiful Irwan/ hdytllh

***

DPR Minta Hakim Agung Pro Narkoba Dipecat

INILAH.COM, Jakarta – Kalangan anggota DPR menuntut pecat terhadap Hakim Agung Suwardi, Timur Manurung, dan imran Anwari. Mereka diduga yang telah meringankan atau membebaskan hukuman bagi pengedar narkoba, baik melalui kasasi atau Peninjauan Kembali di MA.

Hakim Agung seperti itu tidak layak lagi meneruskan karier di MA karena justru membahayakan bangsa dan negara dari ancaman narkoba.

Anggota Komisi I DPR, Nuning Kertopati menegaskan, dirinya mendukung upaya penindakan tegas terhadap hakim yang bermain mata dengan bandar narkoba. “Hakim Agung yang memperingan hukuman itu harus dipecat,” tegas Nuning Kertopati, Sabtu (9/1/2013).

Anggota dewan dari Fraksi Hanura ini menambahkan, peredaran gelap narkoba sudah tidak dapat ditolelir lagi oleh para penegak hukum. Sebab, narkoba sudah menjadi bagian musuh utama negeri ini. Akibat narkoba, generasi muda menjadi rusak dan enggan berkreasi untuk membangun negeri.

“Narkoba harus kita perangi, karena dapat merusak generasi muda bangsa. Pengedarnya harus dihukum berat, supaya kapok. MA sebagai palang pintu hukum negara untuk menghukum seberat-beratnya pengedar, jangan malah ikut memudahkan peredaran narkoba. Bagaimana nasib bangsa ini?” tandasnya.

Contoh terbaru dari keanehan putusan MA adalah putusan majelis hakim PK yang terdiri dari Timur Manurung, Imran Anwari dan Suwardi, yang menganulir putusan hukuman mati terhadap Hillary K Chimezie menjadi hukuman penjara 12 tahun.

Seharusnya MA -sebagai palang pintu terakhir dalam menetapkan hukuman bagi penjahat narkoba- memberikan putusan lebih berat terhadap penjahat dan gembong narkoba. Sehingga MA masih bisa menjadi andalan penegakan hukum, di tengah ketidakpercayaan rakyat terhadap penegakan hukum di negara ini.

Hakim Agung yang pronarkoba tersebut termasuk yang menganulir hukuman mati terhadap Hillary K. Chimezie, adalah tidak mempunyai komitmen moral.

Menurutnya, narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisir rapi. Mafia narkoba tidak sekadar untuk mencari keuntungan, melainkan juga menghancurkan kelangsungan bangsa.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mendesak Komisi Yudisial segera mengusut para hakim agung yang membebaskan narapidana narkoba. Pasalnya, sejumlah gembong narkoba divonis ringan. Seperti dalam kasus pemalsuan vonis Hengky Gunawan dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun oleh hakim Yamanie.

Selain kasus Hengky, perkara janggal lainnya adalah lepasnya hukuman mati terhadap narapidana narkotika Hallary K. Chimezie. Hillary yang ditangkap karena terbukti menjadi pemasok 5,8 kilogram heroin divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 23 Oktober 2003. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 12 Januari 2004 dan majelis kasasi Mahkamah Agung pada 19 Juli 2004.

Namun kemudian, dalam upaya langkah hukum luar biasa majelis Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan Hillary. Majelis hakim PK yang terdiri dari Imron Anwari (ketua majelis) serta Timur Manurung dan Suwardi sebagai anggota majelis membebaskan Hillary dari hukum mati dan hanya menjatuhkan hukuman 12 tahun.

Hillary K. Chimezie adalah seorang warga Nigeria. Ia dipenjara karena kedapatan membawa 5,8 kilogram heroin. Hillary yang kini mendekam di lapas Pasir Putih, salah satu dari tiga lapas di Nusa Kambangan, ditangkap lagi atas keterlibatannya dalam peredaran sabu 2,6 kilogram di luar penjara. Keterlibatannya terungkap dari catatan transaksi antara Hillary dengan AC, wartawati yang tertangkap memiliki sabu 2,6 kilogram.[jat]inoilah.com, Minggu, 10 Februari 2013 | 08:09 WIB

***

Terpidana Narkoba yang Dapat Pengurangan Hukuman

TEMPO.CO, Jakarta -Grasi terhadap terpidana narkotika Meirika Franola mengundang kritikan. Ola mendapatkan grasi dari Presiden SBY pada 26 September 2011 melalui Keputusan Presiden No 35 Tahun 2011. Ola mendapat keringanan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Siapa saja terpidana narkotika yang mendapat keringan hukuman?

1. Grasi Presiden

  • Schapelle Leigh Corby (WNA Australia)

Kasus: ditangkap karena membawa 4 kilogram ganja di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004

Pengurangan Hukuman: Mendapatkan keringanan hukuman selama lima tahun dari hukuman yang harus dijalani, yaitu selama 20 tahun.

Dasar Hukum: Keppres Nomor 22/G Tahun 2012

  • Peter Achim Franz Grobmann (WNA Jerman)

Kasus: Memiliki 4 gram sabu dan divonis selama lima tahun di penjara Denpasar, Bali.

Pengurangan Hukuman: Mendapatkan pengurangan hukuman selama dua tahun

Dasar Hukum: Keppres bernomor 23/G Tahun 2012

  • Meirika Franola (WNI)

Kasus: Menyelundupkan 3 kilogram kokain dan 3,5 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta

Pengurangan Hukuman: Mendapat pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi kurungan seumur hidup.

Dasar Hukum: Keppres Nomor 7/G/2012

  • Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid (WNI)

Kasus:Menyelundupkan 3 kilogram kokain dan 3,5 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta

Pengurangan Hukuman: Mendapat pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi kurungan seumur hidup

Dasar Hukum: Keppres Nomor 35/G/20122

  • Indra Bahadur Tamang (WNA Nepal)

Kasus: Penyelundupan 900 gram heroin

Pengurangan Hukuman: Mendapatkan grasi, karena alasan kemanusiaan yakni usia yang sudah tidak lagi muda. Sebelumnya mendapatkan hukuman mati tetapi mendapatkan pengurangan hukuman menjadi hukuman seumur hidup

Dasar Hukum: –

2. Vonis MA

  • Hillary K. Chimezie (WNA Nigeria)

Kasus: Kepemilikan sebanyak 5,8 kilogram heroin

Pengurangan Hukuman: Hukuman mati menjadi 12 tahun penjara

  • Tan Duc Thanh Nguyen (WNA Filipina).

Kasus: Merupakan salah satu anggota sindikat Bali Nine, Polisi menyita 8,2 kilogram heroin dari mereka.

Pengurangan Hukuman:  Hukuman mati menjadi seumur hidup

  • Si Yi Chen (WNA Cina).

Kasus: Merupakan salah satu anggota sindikat Bali Nine, Polisi menyita 8,2 kilogram heroin dari mereka.

Pengurangan Hukuman:  Hukuman mati menjadi seumur hidup

  • Matthew James Norman (WNA Australia)

Kasus: Merupakan salah satu anggota sindikat Bali Nine, Polisi menyita 8,2 kilogram heroin dari mereka.

Pengurangan Hukuman:  Hukuman mati menjadi seumur hidup

  • Henky Gunawan (WNI).

Kasus: Memproduksi sabu-sabu dalam jumlah besar di Perumahan Graha Family Surabaya

Pengurangan Hukuman: Hukuman mati menjadi 15 tahun penjara.

Sumber olah: Tempo, BNN, dan berbagai sumber, Driyan/PDAT

TEMPO.CO – Jum, 16 Nov 2012

(nahimunkar.com)

(Dibaca 410 kali, 1 untuk hari ini)