Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin yang berasal dari Banten mengatakan norma sosial di provinsi terbarat Pulau Jawa itu memang tidak membolehkan masyarakat untuk berjualan makanan saat bulan puasa.

Aturan sosial itu sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Banten. Untuk itu, Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tidak perlu ditinjau ulang karena sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal.

Pemkot Serang akan konsisten mempertahankan perda larangan warung makan buka siang hari saat Ramadhan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang Drs H Mahmudi, Ms.I menegaskan, Perda ini dibuat bukan untuk memiskinkan masyarakat, akan tetapi jikalau masyarakat beriman dan yakin bahwa rezeki itu sudah diatur Allah Subahanahu wa ta’ala. Apalagi memang sehabis waktu ashar itulah orang banyak membeli sehingga justru memberikan banyak rezeki kepada para pedagang.

Hal ini juga berjalan di daerah-daerah lain yang mayoritas muslim seperti Makassar, Medan, Padang bahkan seperti di negara-negara lain seperti Arab Saudi.

Inilah beritanya.

***

Berbagai Elemen Umat Islam Dukung Pemkot Serang Pertahankan Perda

Pemkot Serang akan konsisten mempertahankan perda larangan warung makan buka siang hari saat Ramadhan.

Silaturahim sejumlah elemen umat Islam ke Pemkot Serang, Banten

Silaturahim sejumlah elemen umat Islam ke Pemkot Serang, Banten, Selasa, 9 Ramadhan 1437 (14/06/2016).

Hidayatullah.com– Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jihad Kasemen, Serang, Muhammad Nasehuddin bersama sejumlah elemen ormas Islam mendatangi Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, Selasa, 9 Ramadhan 1437 (14/06/2016).

Kedatangan mereka untuk bersilaturahim dan memberikan dukungan kepada Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, terkait Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat.

“Untuk men-support sepenuhnya Walikota dan Satpol PP, jangan sampai lemah. Jangan gara-gara Ibu Saeni, Perda ini jadi dihilangkan. Kalau perlu lebih dipertegas lagi, siapa pun yang tidak mau taat aturan perda silakan keluar dari Kota Serang,” ujarnya kepada wartawan di Masjid Agung Ats-Tsaurah, Jl Maulana Yusuf, Serang.

Sayangnya, Wali Kota Serang sedang tidak ada di lokasi saat dikunjungi oleh sejumlah tokoh Islam Serang itu.

“Wali Kota sedang dipanggil sama Dirjen Otda (Otonomi Daerah) Kemendagri,” ujar Asda II Kota Serang, Moch. Poppy Ariadi, saat menyambut para tokoh Islam. [Baca: Soal Saeni, MUI Banten: Umat Tetaplah Fokus Jalani Ramadhan!]

Meskipun terlihat ada tekanan kepada Wali Kota, Poppy Ariadi menyatakan pihak Pemkot Serang akan konsisten mempertahankan perda tersebut.

Sementara itu, Nasehuddin yang juga Ketua DPW FPI Kota Serang menegaskan, FPI akan menjadi garda terdepan bersama para tokoh agama untuk membela perda-perda yang mendukung syariah.

“Apabila Pemkot Serang seiring dan sejalan dengan ‘perda syariah’, kami akan terus mendukung. Di Ramadhan ini siap berdoa dan bekerja, kalau Pemkot tidak mau menjalankan Perda No. 2 Tahun 2010. Harus kita kawal,” kata dia.

Rabu, 3 Ramadhan 1437 (08/06/2016) lalu, petugas Satpol PP Serang menertibkan sejumlah warung dan rumah makan, termasuk milik Saeni di Cimuncang, Serang. [Baca: Buta Huruf, Saeni Mengaku Tidak Tahu Soal Perda Larangan Jualan]

Penertiban itu dilakukan karena Saeni terbukti melayani konsumen pada siang hari saat Ramadhan. Saeni melanggar Perda No 2 Tahun 2010 tersebut.

Perda ini di antaranya berbunyi: “Setiap pengusaha Restoran atau Rumah Makan atau Warung dan Pedagang Makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang yang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan.”JITU/Fajar Shadiq, Fajar Aditya

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur/hidayatullah.com/Selasa, 14 Juni 2016

***

MUI Nilai Perda Kota Serang Sudah Tepat

INILAHCOM, Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sudah tepat diterapkan di Kota Serang, Banten, meski berbau kontroversi.

“Perda itu adalah aspirasi lokal, suara masyarakat. Kalau ada perda itulah yang diinginkan masyarakat, bukan sekadar dalam dimensi agama,” kata Ma’ruf di kantornya, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Perda Kota Serang yang belakangan kontroversial karena dikaitkan dengan dagangan warung tegal milik Saeni (perempuan, 53 tahun) itu mengatur soal berjualan makanan di bulan puasa.

Disebutkan, setiap pengusaha restoran, rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadan. Jika melanggar, sanksi kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp50 juta.

Regulasi lokal tersebut, kata dia, tidak hanya diberlakukan di Serang tapi juga di kota-kota lain seperti di wilayah Papua.

Di Papua terdapat perda soal larangan peredaran minuman keras karena masyarakat setempat mengetahui dampak negatif dari miras. Aturan lokal itu berasal dari dan untuk masyarakat Papua.

Ma’ruf yang berasal dari Banten mengatakan norma sosial di provinsi terbarat Pulau Jawa itu memang tidak membolehkan masyarakat untuk berjualan makanan saat bulan puasa.

Aturan sosial itu sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Banten. Untuk itu, Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tidak perlu ditinjau ulang karena sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal.

Terkait peraturan daerah yang membuat Saeni viral di media sosial, Ma’ruf mengatakan persoalan utama bukan pada regulasi lokal terkait larangan berjualan makanan tetapi cara penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang cenderung kurang santun.[tar]

Oleh : Ajat M Fajar/nasional.inilah.com/Selasa, 14 Juni 201

***

MUI: Perda larangan jualan siang Ramadhan usulan Ulama Kota Serang

Ketua MUI Kota Serang Drs H Mahmudi

Ketua MUI Kota Serang Drs H Mahmudi, Ms.I

SERANG (Arrahmah.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang Drs H Mahmudi, Ms.I menegaskan Perda No 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) yang jadi landasan hukum untuk merazia warung siang hari di bulan Ramadhan merupakan usulan para ulama Kota Serang.

“Perda tersebut merupakan inisiatif dari para tokoh-tokoh alim ulama di Serang Banten. Perda ini juga sudah disahkan oleh Mendagri dan telah berjalan selama 6 tahun,” ujar Mahmudi saat ditemui reporter Kiblat.net di kediamannya di Cimuncang, Kota Serang, Selasa, (14/6/2016).

Salah satu poin aturan Perda No 2 Tahun 2010 itu ialah larangan menjual makanan saat di siang hari bulan Ramadhan. Aturan tersebut memiliki sanksi hukuman dengan pidana selama 3 bulan atau denda Rp50 juta.

Menurutnya, setiap tahun Perda ini sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada masalah pada penerapannya, dalam hal ini razia-razia warga yang nakal.

“Akan tetapi, mungkin saat ini pemimpin kita condong tidak mendukung islam, maka baru tahun inilah masalah kecil tersebut diisukan macam-macam untuk mencari celah kesalahan dari umat Islam,” katanya.

MUI Kota Serang mendukung sepenuhnya Pemkot Serang dan Satpol Ppyang bekerja menegakkan aturan Perda. Pasalnya, Perda ini telah disosialisasikan oleh jajaran pemerintah jauh sebelum memasuki bulan Ramadhan.

“Setiap sebelum memasuki bulan Ramadhan kami selaku Ketua MUI kota Serang selalu mengadakan dialog terhadap tokoh-tokoh, ulama, lurah dan RT/RW. Kami sepakat bahwa perda ini harus tetap ada dan dijalankan, dilarang untuk membuka warung makan di siang hari hanya bolehnya sehabis Ashar dan seterusnya,” lanjut pengasuh Ponpes Al-Mubarok Cimuncang, Serang ini.

Mahmudi melanjutkan, Perda ini dibuat bukan untuk memiskinkan masyarakat, akan tetapi jikalau masyarakat beriman dan yakin bahwa rezeki itu sudah diatur Allah Subahanahu wa ta’ala. Apalagi memang sehabis waktu ashar itulah orang banyak membeli sehingga justru memberikan banyak rezeki kepada para pedagang.

Hal ini juga berjalan di daerah-daerah lain yang mayoritas muslim seperti Makassar, Medan, Padang bahkan seperti di negara-negara lain seperti Arab saudi.

“Tidak ada yang menjadi miskin jikalau yakin dengan Islam,” pungkas dia.

(azm/arrahmah.com/Rabu, 10 Ramadhan 1437 H / 15 Juni 2016)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 560 kali, 1 untuk hari ini)