JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak menyetujui rencana Menteri tenaga Kerja, Hanif Dhakiri yang akan melarang Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk profesi guru dan dosen teologi dan agama masuk ke Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan oleh ketua MUI bidang pendidikan, Anwar Abbas. Ia mengatakan, tindakan pemerintah tersebut terlalu berlebihan. Selain itu, ancaman radikalisme agama bukan hanya dapat dibawa oleh guru dan dosen agama saja, tetapi juga bisa dibawa oleh guru dan dosen bidang studi lain seperti guru fisika, matematika dan lain sebagainya.

“Kok rasanya terlalu berlebihan sehingga harus melarang semua guru dan dosen agama yang berasal dari luar negeri untuk mengajar di indonesia. Oleh karena itu menurut saya, kebijakan ini sangat mudah disiasati karena terlalu menyederhanakan masalah,” ujar Anwar Abbas kepada Republika, Sabtu (3/1).

Sebab, kata dia, kalau ada orang yang mau masuk membawa ideologinya ke suatu negara, berbagai cara pasti akan ditempuh. Misalnya, dengan mengubah modusnya dengan memasukkan guru dan dosen bidang studi lain seperti bidang studi ekonomi, komputer dan lain-lain. Sehingga ideologi mereka bisa berkembang.

Ia menjelaskan, yang lebih penting dilakukan oleh pemerintah yakni bagaimana bisa meningkatkan pertahanan diri agar bangsa Indonesia tidak mudah di rusak oleh ideologi yang datang dan tidak sesuai dengan pancasila.

Menurutnya, langkah ini dapat ditempuh dengan cara melakukan fungsionalisasi kemitraan antara pemerintah dan elemen-elemen masyarakat seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagaianya. Cara seperti ini akan lebih penting dan ampuh untuk menanggulangi radikalisme daripada melarang TKA.

Ia juga mengatakan, Ideologi radikalisme akan sangat mudah tumbuh dan berkembang di masyarakat yang tingkat kemiskinan, ketidakadilan dan diskriminasinya tinggi.

“Oleh karena itu kalau pemerintah mau membendung radikalisme, tidak perlu sampai melarang guru-guru dan dosen agama dari luar negeri masuk ke negara kita. Tetapi cukup kita bekerja keras menghapus masalah kemiskinan, ketidakadilan dan diskriminasi di negeri ini secara serius dan sungguh-sungguh,” katanya.

Ia menambahkan, selama pemerintah tidak bisa memperlihatkan keseriusan dan menunjukkan hasil dalam menghapus kemiskinan, ketidakadilan dan diskriminasi maka ideologi Indonesia akan selalu terancam dan digerogoti.

Republik.co.id, Sabtu, 03 Januari 2015, 11:46 WIB

***

 

Larangan Pengajar Asing Mengajar Agama di Indonesia, Sama Saja Melarang Ustad Dan Syaikh Datang Mengajar Islam dengan Benar!

 

 

 

Revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 40 Tahun 2012 yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melarang Tenga Kerja Asing (TKA) untuk mengajar agama apapun di Indonesia dinilai Ketua Komisi VII DPR tidak tepat. Dengan begitu, tidak akan ada lagi, misalnya, ustaz, dosen, maupun guru agama Islam pada institusi-institusi pendidikan di Indonesia.

Menurut Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, regulasi tersebut tidak tepat. “Saya kira, aturan itu tidak tepat,” ujar Saleh  Partaonan Daulay yang dilansir Republika di Jakarta, Ahad (4/1).

Menurutnya, daripada pelarangan sama sekali terhadap TKA pengajar agama, lebih baik Kemenaker mengadakan seleksi yang sangat ketat terhadap individu TKA yang hendak bekerja di Indonesia. Sebab, kata Saleh, tidak semua TKA berpaham radikal.

Pemerintah juga harus membuat kajian yang dalam tentang kompetensi yang dimiliki TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Pemerintah juga harus mencari tahu secara rinci, apa latar belakang dan kompetensi keilmuan orang per orang TKA itu. Serta, alokasi kebutuhan TKA pengajar agama.

“Sebelumnya mesti memakai kajian yang mendalam. Agar, kualitas lembaga pendidikan Indonesia yang memang masih butuh tenaga dari luar (TKA) tidak menurun,” kata Saleh.

Dengan kajian tersebut, kata Saleh, pemberlakuan revisi Permenaker itu tidak merusak tata pendidikan yang sudah ada pada, misalnya, pesantren-pesantren atau madrasah yang memang sering mendatangkan pengajar dari luar. Jangan sampai Kemenaker semata-mata hanya melihat pendidikan agama sebagai ‘lumbung’ paham radikalisme.

Saleh pun mempertanyakan alasan Kemenaker tidak ikut menyasar lembaga lain yang juga tidak luput dari memasukkan TKA ke Indonesia. Sebab, persebaran radikalisme bisa saja terjadi pada institusi lain di luar pendidikan.

Sumber : Sumber: fimadani/ http://www.suaranews.com

 

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 419 kali, 1 untuk hari ini)