Din Syamsuddin


SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin mengimbau kepada umat Islam untuk tidak melakukan tindakan kekerasan pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU 22 mei.

Walaupun begitu, ia mengatakan menggelar aksi damai merupakan hak konstitusional warga.

“Bahwa mau demontrasi mau unjuk rasa sah di republik ini, telah terjadi di 411, 212 kita damai, jangan sampai ada kekerasan, ada anarkisme dan ada kemungkinan provokasi provokasi, itu yang harus dihindari,” katanya kepada Jurniscom, Rabu (15/5/2019) di Solo.

Lebih lanjut, Din tidak bisa menyalahkan apabila ada pihak yang melakukan aksi unjuk rasa menolak putusan KPU karena dianggap tidak jurdil.

“Tapi mau apa saja mau 10 juta mau 20 juta, itu dijamin oleh konstitusi itu sendiri, tapi jangan sampai ada bentrok karena itu akan berhadapan sesama umat Islam,” tandasnya.

Ia juga meminta warga agar mengawasi jalannya proses pemilu ini.

“Tapi yang paling penting pula jangan sampai kita membiarkan kecurangan kecurangan karena itu akan membuat cacat moral dan cacat konstitusional,” ungkapnya.

https://jurnalislam.com 16 Mei 2019 05:00:2618 Mei 2019  Reporter: Arie Ristyan  Redaktur: Mazaya

***

Aksi 22 Mei, Panitia Minta Gedung Sekitar Bawaslu Permudah WC

Massa pendukung Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, 10 Mei 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Koordinator Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Jumhur Hidayat mengimbau kepada para pemilik gedung di Jalan Jenderal Sudirman dan MH. Thamrin atau dekat kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, agar mengizinkan peserta aksi menggunakan toilet.

Jumhur juga berharap peserta aksi diizinkan beribadah di gedung-gedung sekitar Bawaslu tersebut.

“Kami mengimbau kepada para pemilik gedung di sekitar jalan Sudirman dan MH Thamrin untuk memberikan akses kepada peserta aksi misalnya untuk MCK (mandi, cuci, kakus) atau ibadah sehingga lebih meringankan peserta aksi,” tutur Jumhur saat konferensi pers di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Sabtu (18/5).

GNKR berencana menggelar aksi di depan kantor Bawaslu pada 21-25 Mei mendatang. Jumhur menargetkan peserta aksi sebanyak 1 juta orang. Dia pun tidak menutup kemungkinan massa yang hadir lebih dari target tersebut.

Jumhur mengatakan pihaknyatidak menyediakan tempat untuk menginap atau singgah. Peserta aksi, kata dia, bakal bermalam di depan kantor Bawaslu sepanjang 21 hingga 25 mei. Bahkan bisa lebih dari itu jika masih ada massa yang ingin menjalankan aksi.

“Di jalan itu saja. Kita lihat saja. Kalau 2-3 juta orang kehendaknya belum direspons dengan baik, boleh jadi tetap di situ. Kan kita ikhtiar,” ucap Jumhur.

Jumhur mengatakan mereka bakal mendesak Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mendiskualifikasi capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

Itu didesak, kata Jumhur, karena pihak mereka menuding dugaan kecurangan oleh kubu 01 bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Baik dari sebelum, saat, hingga sesudah pemungutan suara.

“Kami akan mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 sebagai peserta dalam pilpres kemarin sesuai dengan Pasal 463 UU no 7 tahun 2017,” ucap Jumhur di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Sabtu (18/5).

Jumhur mengklaim sudah memberitahu pihak kepolisian soal rencana aksi. Di samping itu, Jumhur juga tidak takut andai ada massa lain yang ingin menggelar aksi pada 22 Mei.

Dia berharap aksi berjalan lancar. Jumhur menegaskan bahwa pihaknya melancarkan protes secara damai. Tidak dengan cara-cara yang melanggar peraturan.

“Aparat kemananan bisa mengerti. Kalau niatnya ada pihak yang ingin rusuh bukan pihak kita. Kita ingin damai,” kata Jumhur. (bmw/kid)cnnindonesia.com CNN Indonesia, 19/05/2019

(nahimunkar.org)

(Dibaca 215 kali, 1 untuk hari ini)