MUI Protes SKB 3 Menteri Larang Wajibkan Seragam Keagamaan: RI Bukan Negara Sekuler!


Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas tidak sepakat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) serta sekolah negeri mengatur seragam dan atribut siswa dengan kekhususan agama tertentu.

 

Menurutnya, Indonesia adalah negara yang beragama, bukan sekuler. Oleh karenanya, kata Abbas, perlu ditanamkan sejak dini cara berpakaian sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya masing-masing.

 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini seperti dikatakan dalam pasal 29 ayat 1 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini artinya negara kita harus menjadi negara yang religious bukan negara yang sekuler,” kata Abbas melalui pesan singkatnya, Kamis (4/2).

 

Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga mengingatkan, Undang-Undang, peraturan, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam semua bidang kehidupan termasuk dunia pendidikan harus didasarkan dan berdasarkan kepada nilai-nilai dari ajaran agama.

 

“Oleh karena itu, dalam hal yang terkait dengan pakaian seragam anak sekolah misalnya, karena para siswa dan siswi kita tersebut masih berada dalam masa formatife atau pertumbuhan dan perkembangan maka kita sebagai orang yang sudah dewasa terutama para gurunya harus mampu membimbing dan mengarahkan mereka untuk menjadi anak yang baik,” bebernya dikutip dari okezone.

 

Abbas menilai SKB tiga menteri tersebut tidak sesuai dengan landasan dasar negara. Ia meminta agar negara yang diwakili oleh pihak sekolah, tidak begitu saja membebaskan anak muridnya dalam berpakaian ke sekolah.

 

“Untuk itu negara atau dalam hal ini pihak sekolah bukannya membebaskan muridnya yang belum dewasa tersebut untuk memilih apakah akan memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya,” papar Abbas.

 

“Tapi negara atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing sehingga tujuan dari sistem pendidikan nasional yang kita canangkan yaitu untuk membuat peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya dapat tercapai,” sambungnya.

 

Sekadar informasi, pemerintah diwakili tiga menteri yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan SKB tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di sekolah. Salah satu poin dalam SKB tersebut, melarang Pemda atau sekolah mengkhususkan seragam dan atribut dengan keagamaan tertentu.

[PORTAL-ISLAM.ID] Kamis, 04 Februari 2021 BERITA NASIONAL

***

***

Point krusial SKB soal seragam sekolah berisi 6 point itu di antaranya di di sini.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. 

Demikianlah.

Poin ke 3 dan keempat dalam SKB soal seragam sekolah itu secara tidak langsung telah membuang agama
untuk diterapkan dalam hal pakaian seragam. Pembuangan agama dengan melarang dan akan mencabutnya (tidak boleh lagi sebagai landasan dalam pengaturan seragam sekolah) itu jelas bertentangan dengan sila pertama, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Demikian pula, ketika agama dibuang dan tidak dibolehkan menjadi landasan dalam penerapan pakaian sekolah, maka itu jelas menjauhkan anak didik dari tujuan pendidikan yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional di UU No. 20 th. 2003 yang berbunyi:

 

“Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

 

SKB berisi ancaman untuk mencabut seragam dan atribut dengan kekhususan agama itu mengembalikan ingatan sebagian Umat Islam adanya sejarah Surat PKI yang mengancam kyai agar mencabut keislamannya. (Silakan baca di bagian bawah, namun sebeumnya, mari kita simak enam keputusan SKB soal seragam sekolah berikut ini).

***

Enam keputusan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas; mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan pakaian, seragam, dan atribut di lingkungan sekolah.

SKB 3 menteri dikeluarkan atas pertimbangan sekolah berperan sebagai penjaga eksistensi ideologi negara dan berfungsi membangun wawasan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Seragam sekolah pun dianggap perwujudan dari moderasi agama.

Terdapat enam keputusan dalam SKB 3 menteri.

Pertama, berlaku bagi sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda).

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Karena hak ini untuk masing-masing individu, guru dan murid. Tentunya (murid) dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama,” ujar Nadiem dalam telekonferensi, Rabu (3/2).

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Kelima, ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar SKB, seperti pemda menghukum kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait; gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota terkait; Kemendagri memberikan hukuman kepada gubernur.

Kemudian, Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Adapun Kemenag memberikan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

“Jadi, ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar SKB ini,” ucapnya.

Keenam, para peserta didik, pendidik, dan kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB ini karena kekhususannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

alinea.id, Manda FirmansyahRabu, 03 Feb 2021 16:05 WIB

https://www.nahimunkar.org/mendikbud-sekolah-tak-boleh-larang-siswa-guru-gunakan-atribut-keagamaan/

***


Ini Ancaman PKI di Tahun 1953 Mirip Propaganda Musuh Islam Saat Ini


Posted on 2 Februari 2021

by Nahimunkar.org

 


Ini ancaman PKI di tahun 1953 mirip propaganda musuh-musuh Islam di masa kita. Tinggalkan agama Arab, kembali ke ajaran leluhur nusantara.



Tertanggal 25 Djuli 1953
Kepada
H. DJAHARI
Di
Tjibeureum


Bebas!
Dengan ini kami peringatkan kepada kamu, jang mempunjai kedudukan sebagai; Agen Agama ‘Arab, penjebar agama D.I, kawan/pembantu D.I, sebagaimana telah kami peringatkan pada rapat umum PKI di Lapang Oleh Raga Tjibeureum, SUPAJA SETERIMANJA PERINGATAN INI, SUPAJA TOBAT, SUPAJA MENGHENTIKAN SEMUA GERAKNJA, SUPAJA KEMBALI KEPADA AGAMA KARUHUN KITA SILIWANGI. Tentang Tuhan Allah jang kamu takuti tentang Muhammad penipu jang kamu pudja, biarkan kami jang menumpas/melawannja.


Kami menunggu bukti tobat kamu; AWAS AWAS, sekali lagi AWAS, Ingatlah pembalasan dari kami kaum PROLETAR.

Dari kami
RAKJAT PROLETAR TJIBEUREUN




Sejarah terulang, cuma dengan format yang beda.

Sumber : portalpiyungan.com – Minggu, 10 Januari 2016

Posted on 10 Januari 2016

by Nahimunkar.org

https://www.nahimunkar.org/ancaman-pki-tahun-1953-mirip-propaganda-musuh-islam-saat/

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 493 kali, 1 untuk hari ini)