• Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ibaratnya membuka ‘kotak pandora’ yang selama ini dijaga bersama bangsa Indonesia, yang sangat menjaga anak dan keluarganya dari perbuatan zina.
  • “Namun dengan putusan MK tersebut, maka akan melahirkan pemikiran yang nakal, yang membolehkan mempunyai anak, tanpa harus melalui pernikahan yang sah. Karena dengan putusan MK itu, maka anak hasil zina tetap memiliki hak nafkah, hak waris yang sama halnya dengan anak hasil pernikahan yang sah. Ini kan berbahaya.
  • Putuskan MK yang diumumkan pada 17 Februari 2012 memiliki konsekuensi yang sangat luas, yaitu mengesahkan hubungan nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
  • “Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Juga Fatwa MUI yang menyatakan ‘Anak Hasil Zina Tidak Mempunyai Hubungan Nasab, Wali Nikah, Waris dan Nafaqah dengan Lelaki yang Menyebabkan Kelahirannya.
  • Bila anak hasil zina sederajat dengan anak hasil perkawinan yang sah secara agama, maka fungsi lembaga perkawinan jadi tidak berwibawa, dan ini merupakan pintu untuk membuka perzinaan

Inilah berita-beritanya.

***

MUI: Putusan MK Overdosis dan Melanggar Ajaran Islam

JAKARTA, – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2010 (berdasarkan nomor register), yang diumumkan pada 17 Februari 2012, isinya bertabrakan bahkan bisa merusak tatanan syariah Islam, yang sudah lama berlaku di masyarakat. Untuk melindungi umat Islam, dari kesimpangsiuran informasi yang berkembang, MUI memandang perlu untuk memberikan tanggapan atas putusan tersebut.

“Tanggapan MUI, putusan MK tersebut sudah melampaui wewenang, sangat berlebihan atau overdosis. Awalnya putusan itu memberi pengakuan keperdataan anak dengan bapak yang menikah dengan ibu anak itu, tapi tidak dicatatkan di KUA. Namun akhirnya meluas, menyentuh hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya,” kata Ketua  MUI KH Ma’ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI Jl Proklamasi Jakarta Pusat, sore ini.

Menurut Ma’ruf, putuskan MK tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas, yaitu mengesahkan hubungan nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

“Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Juga Fatwa MUI yang menyatakan ‘Anak Hasil Zina Tidak Mempunyai Hubungan Nasab, Wali Nikah, Waris dan Nafaqah dengan Lelaki yang Menyebabkan Kelahirannya,” papar Makruf.

Dalam kesempatan yang sama,  Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Dr Asrorun Ni’am Sholeh MA mengatakan secara logika hukum, adalah tidak logis bila anak hasil zina jadi sama derajatnya dengan anak hasil perkawinan yang sah.

“Logika sederhana saja, misalnya HP anda dari hasil curian, apakah fair bila dimata hukum dianggap sama dengan HP yang dibeli dengan cara yang halal. Namun perlu juga kita tegaskan bahwa anak hasil zina itu tidak menanggung dosa zina orang tuanya. Ini jangan salah dipahami,” kata Asrorun.

Menurut dia bila anak hasil zina sederajat dengan anak hasil perkawinan yang sah secara agama, maka fungsi lembaga perkawinan jadi tidak berwibawa, dan ini merupakan pintu untuk membuka perzinahan

( Hartono Harimurti / CN26 / JBSM ) 13 Maret 2012 | 15:45 wib suaramerdeka.com

***

13 Maret 2012 | 16:55 wib

MUI Minta MK Lakukan Peninjauan Kembali

JAKARTA, suaramerdeka.com – MUI memahami bahwa sistem hukum nasional Indonesia, tidak mengenal upaya hukum lagi bagi putusan MK. Namun khusus untuk putusan MK No. 6/PUU-VIII/2010, karena berdampak luas bagi umat, maka MUI tetap meminta MK melakukan Peninjauan Kembali (PK).

“Demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka MK kami minta melakukan Peninjauan Kembali atas putusannya,” kata Ketua MUI KH Ma’ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI Jl Proklamasi, sore ini.

Selain itu MUI meminta MK, agar apabila terdapat permohonan pengujian UU yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, maka hendaknya MUI diberitahu dan diundang untuk hadir dalam sidang pengujian undang-undang, guna menyampaikan sikap dan pendapatnya.

“Dengan tetap menghargai independensi MK, MUI mengharapkan kiranya sembilan hakim konstitusi senantiasa berhati-hati dan merenungkan secara mendalam, kemungkinan terjadinya dampak ekstrem langsung maupun tidak langsung dari isi putusannya. Sehingga kemaslahatan umat dan bangsa dapat terjaga,” kata Ma’ruf.

( Hartono Harimurti / CN26 / JBSM )

***

13 Maret 2012 | 16:30 wib

Putusan MK Buka ‘Kotak Pandora’

JAKARTA, suaramerdeka.com – Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhwan Sam mengatakan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut ibaratnya membuka ‘kotak pandora’ yang selama ini dijaga bersama bangsa Indonesia, yang sangat menjaga anak dan keluarganya dari perbuatan zina.

“Namun dengan putusan MK tersebut, maka akan melahirkan pemikiran yang nakal, yang membolehkan mempunyai anak, tanpa harus melalui pernikahan yang sah. Karena dengan putusan MK itu, maka anak hasil zina tetap memiliki hak nafkah, hak waris yang sama halnya dengan anak hasil pernikahan yang sah. Ini kan berbahaya ,” kata Ikhwan, dalam konferensi pers di MUI, sore ini.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Dr Asrorun Ni’am Sholeh MA, mengatakan bahwa MK telah keliru menilai, seolah-olah anak hasil hubungan zina tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang benar adalah, anak hasil zina tetap mendapat perlindungan hukum yang tidak sama dengan anak hasil pernikahan yang sah.

“Anak hasil zina tetap memiliki hubungan keperdataan (nasab, waris dan nafaqah) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan secara hukum, sebenarnya pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina, dengan kewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak hasil zina, serta memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah,” paparnya.

Yang perlu ditegaskan lagi, adalah hukuman tersebut untuk melindungi anak hasil zina yang memang tidak menanggung dosa, bukan mensahkan hubungan zina.

( Hartono Harimurti / CN26 / JBSM )

(nahimunkar.com)

(Dibaca 357 kali, 1 untuk hari ini)