MUI Temui Langsung Presiden di Istana Bogor, Jokowi Menolak Cabut UU Ciptaker


Rombongan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi, dikabarkan telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB.

 

Kabar pertemuan antara MUI dan Jokowi ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Najamudin Ramli.

 

Najamudin Ramli menjelaskan maksud pertemuan MUI dengan Jokowi. Ia mengatakan, pengurus MUI menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam kepada Omnibus Law UU Cipta Kerja.

 

Baca Juga: Aktivis KAMI Diborgol dan Pakai Baju Tahanan, Awi: Perlakuan ke Jendral Kasus Djoko Tjandra pun Sama

 

“Buya Muhyidin Junaedi menyampaikan bahwa undang-undang Cilaka, atau sekarang Cipta Kerja ini ditolak oleh umat dan berbagai elemen masyarakat dengan unjuk rasa,” ungkap Najamudin Ramli dalam webinar ‘Lintas Elemen Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Serius?’ yang digelar Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), Sabtu 17 Oktober 2020.

 

Dalam kesempatan itu pengurus MUI meminta agar Jokowi mencabut UU Cipta Kerja itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

 

Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jokowi.

 

Baca Juga: Taiwan Marah Usai Tiongkok Tunjukkan Rekaman Simulasi yang Diduga Invasi ke Sebuah Pulau

 

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com dalam artikel, “Ditemui di Istana Bogor, Presiden Jokowi Tolak Mentah-mentah Permintaan MUI”, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendorong agar MUI melakukan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“MUI meminta supaya presiden mengeluarkan Perpu di hadapan Pak Jokowi. Tapi pak Jokowi menyatakan mungkin dia tidak bisa. Beliau mendorong kepada mahkamah konstitusi dan beliau menjanjikan akan mengadopsi di aturan pemerintah,” ucap Najamudin.

 

Seperti diketahui, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Buruh dan mahasiswa terus menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.***(Muhammad Rasya/Jurnalgaya.com)

Tim PRMN 03

PIKIRAN RAKYAT – 18 Oktober 2020, 08:14 WIB

Foto /trendsmap

***

Fraksi Rakyat: Omnibus Law UU Cipta Kerja Tidak Sah!


Aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

JAKARTA, – Fraksi Rakyat Indonesia menegaskan, omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja yang ada saat ini tidak sah, sebab sudah melewati batas waktu penyampaian kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu merujuk pada Peraturan DPR 2/2020 tentang Pembentukan UU mengatur ‘Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama’.

Baca juga:Demo Ricuh di Berbagai Daerah, DPR Baru Hari Ini Kirim Draf RUU Ciptaker ke Presiden

“Sebagaimana kita ketahui bersama Rapat Paripurna yang menyetujui omnibus law UU Cipta Kerja adalah tanggal 5 Oktober. Artinya paling lambat penyerahan tersebut adalah pada 13 Oktober 2020 atau 1 hari yang lalu,” ujar Fraksi Rakyat Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2020. Hal ini sekaligus membantah ucapan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, yang mengatakan bahwa draf UU Ciptaker akan resmi menjadi UU hari ini, 14 Oktober 2020, setelah diserahkan pihaknya ke Jokowi.

Azis beralasan tenggang waktu untuk penyampaian UU Ciptaker ini akan jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya pukul 00.00 WIB, bukan 13 Oktober 2020. “Dengan demikian DPR telah terlambat menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Keterlambatan ini menambah banyak kecacatan sebelumnya sehingga RUU ini tidak memenuhi syarat formal untuk menjadi UU,” kata mereka.

Dengan dasar argumen ini, FRI menyatakan dua sikap mereka. Pertama, Omnibus Law UU Cipta Kerja cacat formil sehingga tidak memenuhi syarat untuk disahkan dan diundangkan. Kedua, Pemberlakuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja mereka sebut sebagai sebuah pelanggaran hukum dan konstitusi.

Hari ini, DPR memang baru direncanakan akan memberikan draf final UU Cipta Kerja yang mereka setujui pada Jokowi. Jumlah halaman draf UU ini diketahui beberapa kali berubah meski telah disetujui di Paripurna pada 5 Oktober 2020 lalu.

REQnews, Rabu, 14 Oktober 2020 – 20:02 WIB

 

(nahimunkar.org)