Menteri Perdagangan Rachmat Gobel meluncurkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015terkait Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diteken pada 16 Januari 2015. Hal ini dia lakukan untuk merespon keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol sudah meresahkan di lingkungan mereka terutama untuk anak di bawah umur.

“Tadinya masih boleh menjual minuman beralkohol dengan kadar di bawah 5 persen tapi sekarang tidak boleh sama sekali,” tegasnya.

Di balik itu ternyata ada yang ngotot untuk membolehkan penjualan minuman beralkohol. Di antaranya Ahok gubernur DKI Jakarta. Alasannya pun tampaknya tak mempedulikan keselamatan anak negeri apalagi generasi anak-anak. Ahok bilang: “… Saya kasih tahu, kalau kamu susah kencing, disuruh minum bir, lho,” kata Ahok di Balaikota, Senin (6/4/2015).

“Kalau enggak boleh jual alkohol, ya sudah, kalau begitu kamu enggak boleh minum obat batuk, kan alkohol juga itu,” kata Ahok.

Tampaknya, Ahok cari-cari alasan, bukannya mengharapkan obat batuk yang masih beralkohol untuk diganti bahannya agar masyarakat terbebas dari pengaruh alkohol, justru menjadikan kasus obat batuk beralkohol itu sebagai dalil.

Soalnya, sepertinya Ahok tak peduli keselamatan generasi bangsa terutama anak-anak, tetapi hanya keselamatan pabrik minuman beralkohol. Karena, Pemprov DKI diketahui memiliki saham sebesar 26,25 persen di BUMD PT Delta Djakarta (di Bekasi). Perusahaan daerah ini merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional, seperti Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout, menurut berita suaraislam online.

 

Silakan masyarakat bahkan DPR dan DPRD menilai, mau merusak masyarakat dengan mengikuti ngototnya Ahok atau pihak pejabat yang menyayangi masyarakat dengan membuat aturan yang akan menyelamatkan bangsa terutama generasi muda dan anak-anak.

Inilah beritanya.

***

 

 

Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum23:15 WIB | Rabu, 28 Januari 2015

Kemendag Larang Minimarket Jual Minol Mulai April

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (Foto: Diah A.R/ satuharapan.com).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Perdagangan Rachmat Gobel meluncurkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015 terkait Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diteken pada 16 Januari 2015. Hal ini dia lakukan untuk merespon keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol sudah meresahkan di lingkungan mereka terutama untuk anak di bawah umur.

“Peraturan Kemendag ini dibuat setelah kami mendengar banyak masukan dari masyarakat dan kami temukan beberapa bahwa penjualan minuman beralkohol sudah sangat menggangu serta tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan,” kata Rachmat dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat (28/1).

Menurutnya penjualan minuman beralkohol termasuk miras oplosan sudah menyalahi aturan apalagi hingga merenggut nyawa seseorang. Inilah sebab mengapa Kemendag mengeluarkan peraturan yang sama sekali melarang penjualan minol di minimarket.

“Tadinya masih boleh menjual minuman beralkohol dengan kadar di bawah 5 persen tapi sekarang tidak boleh sama sekali.”

Selain itu Rachmat mengungkapkan bahwa kebijakan ini dibuat untuk melindungi pasar domestik, kesehatan, meningkatkan ekspor, menjaga pasok dan inflasi.

Pemerintah memberi kesempatan kepada pengusaha dalam waktu tiga bulan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut agar segera menarik minol tersebut dari minimarket terhitung mulai 16 April 2015 mendatang.

Editor : Eben Ezer Siadari

 

 

‘Larangan Penjualan Miras akan Selamatkan Anak-anak’

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Larangan penjualan minuman keras (miras) dinilai dapat menyelamatkan anak-anak dan dunia pendidikan. Sebab, pendidikan seorang anak tidak hanya didapatkan dari sekolah dan orang tua, tapi juga lingkungan sosial.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengapresiasi peraturan pelarangan penjualan miras yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. “Kita ingin sistem sosial masyarakat kondusif untuk proses pendidikan, dalam konteks tersebut maka dibutuhkan kebijakan yang mendukung,” ujar Anies di Jakarta, Rabu (28/1).

Anies menjelaskan, sebaran minimarket di Indonesia mencapai 23 ribu dan sudah banyak yang berdiri di dekat sekolah serta lingkungan perumahan. Apabila minimarket tersebut menjual minuman beralkohol, maka akan mudah diakses oleh anak-anak usia sekolah.

“Penggunaan alkohol di usia muda dapat menimbulkan efek jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan otak anak,” ujar Anies.

Peraturan yang diterbitkan Kemendag tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan untuk menyelamatkan generasi muda. Menurut Anies, kebijakan ini penting untuk menyelamatkan anak-anak dan generasi muda agar mereka dapat tumbuh dengan sehat, baik secara fisik psikologis./ Karta Raharja Ucu28/01/2015

(nahimunkar.com)

(Dibaca 902 kali, 1 untuk hari ini)