Institute for Development Research and Analysis (INDRA) menggelar diskusi Quo Vadis Revisi UU Terorisme di Hotel Gren Alia Cikini pada Selasa, (16/02/2016).


KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur An-Nashr Institute, Munarman menyatakan revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme secara teknis dinilai hanya berfokus pada dua aspek saja, salah satunya adalah pada perluasan kriminalisasi.

Perluasan kriminalisasi yang dimaksud di sini adalah, perbuatan-perbuatan yang tadinya bukan merupakan sebuah tindak pidana, bisa saja dikasuskan setelah undang-undang terorisme yang baru disahkan parlemen.

“Ada kemauan dari pembuat undang-undang terkait kriminalisasi, yaitu perbuatan apa saja yang sebelum ada revisi ini bukanlah suatu tindak pidana, dan setelah direvisi itu menjadi tindak pidana, jadi artinya perluasan perbuatan yang bisa dihukum,” ujar Munarman dalam acara diskusi publik ‘Quo Vadis Revisi UU Terorisme’ yang digelar di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, siang (16/2) tadi.

Ia mencontohkan, kegiatan dakwah bisa dimasukkan dalam kategori hate speech yang berlaku sekarang ini. Termasuk di dalamnya pengajaran tentang jihad, amar makruf nahi munkar, tauhid ke depannya bisa dipidanakan.

“Terkait dengan ucapan, atau yang selama ini bisa disebut hate speech, itu akan dimasukkan menjadi konten perluasan perbuatan yang bisa dikriminalisasikan dan dihukum oleh undang-undang baru ini,” kata dia

Munarman juga mengatakan, apapun bentuk undang-undangnya tetap saja tergantung pada siapa yang akan menegakkannya. Menurutnya, bisa jadi, pelajaran tentang bab jihad itu bisa dijadikan sasaran target pidana dari UU terorisme yang baru.

“Secara teknis, itu bisa dijadikan sasaran target dari uu terorisme yang baru, karena ini tergantung siapa yang akan menjalankan,” pungkasnya.

Reporter : Jundi Karim

Editor: Fajar Shadiq(kiblat.net)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.797 kali, 1 untuk hari ini)