Nasional.in ~ Setelah adanya fatwa dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah belanja di toko jejaring haram, kini muncul spanduk ajakan belanja di toko pribumi. Gerakan Pribumi Berdaulat Magelang Raya memasang spanduk di sekitar Muntilan dan sekitarnya itu.

Spanduk berisi ajakan untuk belanja di toko milik warga pribumiomo bertuliskan ”Pribumi Berdaulat Putera Daerah Berkarya” dan “Gerakan Belanja di Toko Pribumi. Lawan Penjajahan Asing dan Aseng”.

Tapi, umur spanduk ini hanya dua hari. Setelah spanduk ini di pasang di beberapa titik pada Rabu (14/12) lalu, Jumat (16/12) lalu, Polres Magelang mengerahkan aparat bersenjata laras panjang untuk mencopotnya.

Ketua Gerakan Pribumi Berdaulat Magelang Raya (GPBMR) Anang Imamudin menegaskan, pihaknya mengajak masyarakat berbelanja di toko-toko milik pribumi. Gerakan ini supaya menginspirasi umat Islam seluruh Indonesia.

”Dari Muntilan, Magelang, kami mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan berbelanja di toko, swalayan, supermarket milik orang asing dan aseng,” jelasnya.

Ia mengatakan, dari Magelang, gerakan ini agar menginspirasi Indonesia bahwa saatnya warga berdaulat didaerah sendiri. Jangan sampai penjajah asing menginjak-injak dan merebut semua yang dipunyai warga. Gerakan nyata dengan berbelanja ke toko-toko milik umat Islam dan pribumi sebagai bentuk perjuangan ekonomi kemasyarakatan.

”Jika aksi belanja kembali ke pasar tradisional, toko-toko kampung, perlahan sistem ekonomi kapitalis akan hancur,” ungkapnya.

Untuk itu, GPBMR melakukan aksi pasang 15 spanduk “Gerakan Belanja di Toko Pribumi” di beberapa titik. Pemasangan ini dilakukan beberapa perwakilan organisasi masyarakat di Kabupaten Magelang. FPI merupakan salah satu yang ikut aktif digerakan tersebut.

www.nasional.in

***

Haramkan Toko Jejaring, NU Desak Pemerintah Lindungi Pedagang Kecil

RADARJOGJA.CO.ID-Keputusan Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah memfatwakan haram toko jejaring bakal ditindaklanjuti sampai pemerintah pusat. PWNU bersama dengan Pengurus Besar NU di Jakarta akan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan regulasi perlindungan bagi pedagang kecil ini.

Wakil Ketua PCNU Kabupaten Magelang Ahmad Majidun menjelaskan, meski terlambat keputusan PWNU merupakan langkah yang bagus. Pemerintah harus menjamin sistem ekonomi berkeadilan. Jangan dibiarkan korporasi mengambil semua ruang usaha.

Baca juga: Toko Berjejaring Haram, Ayo Belanja di Warung Tetangga

“Harus ada regulasi yang adil dan melindungi usaha kecil. Termasuk usaha perorangan agar punya ruang usaha yang sehat. NU sebagai organisasi sosial keagamaan, yang anggotanya kelompok ekonomi lemah, harus memperjuangkan perlindungan terhadap kelompok usaha kecil. Termasuk juga sektor informal,” pintanya.

Majidun mengajak untuk melihat contoh di Pasar Rejowinangun, Kota Magelang sekarang sepi. Kosong melompong. Ratusan pedagang yang dulu hidup di pasar itu, sekarang tutup karena kalah bersaing dengan mal.

“Uang di desa ditarik dan diambil oleh korporasi besar. Ini sistem ekonomi yang tidak adil,” tegasnya.

Seperti telah diketahui, pertemuan ulama, tokoh, dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menghasilkan putusan fatwa haram terhadap izin pendirian toko berjejaring atau modern. Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Asnawi, Bandongan, Kabupaten Magelang tersebut menilai pemberian izin toko modern ini berdampak buruk terhadap pasar tradisional ataupun toko kelontong masyarakat.(ady/dem)

***

Toko Berjejaring Haram, Ayo Belanja di Warung Tetangga

RADARJOGJA.CO.ID-Pertemuan ulama, tokoh, dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menghasilkan putusan fatwa haram terhadap izin pendirian toko berjejaring atau modern. Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Asnawi, Bandongan, Kabupaten Magelang tersebut menilai pemberian izin toko modern ini berdampak buruk terhadap pasar tradisional ataupun toko kelontong masyarakat. Menurut Rais Syuriah PBNU KH  Said Asrori, fatwa tersebut diputuskan melalui musyawarah hukum Islam (bahtsul masail) berdasarkan keresahan jamaah melihat realitas di masyarakat.

“Pasar-pasar tradisional yang menyangga ekonomi kerakyatan mulai tergusur oleh pasar-pasar modern. Yang notabene milik para jutawan atau miliarder. Sehingga terjadi kesenjangan ekonomi,” KH Said Asrori.

Pria yang akrab disapa Gus Said ini menilai kalau kondisi ini dibiarkan oleh pemerintah, atau bahkan izinnya tidak dibatasi, bisa berbahaya.

“Bisa menjadi bom waktu bagi masyarakat. Karena itu, para kiai bermusyawarah atau bahtsul massail untuk mengkajinya,” tuturnya.

Setelah mengeluarkan fatwa itu, NU akan menyampaikan nota agar pemerintah membuat regulasi yang berkeadilan dan melindungi kelompok usaha maupun warung-warung kecil. NU akan gelorakan kampanye “Ayo Belanja di Warung Tetangga”. Hal ini agar masyarakat sadar tentang pentingnya perputaran uang dikawasan mereka, tidak disedot keluar oleh korporasi.

“Apalagi dengan UU nomor 6 tentang desa, dimana desa sebagai subyek pembangunan Desa Membangun. Maka kesadaran tentang pentingnya peredaran uang di desa menjadi bagian dalam upaya penguatan ekonomi desa,” jelas Wakil Ketua PCNU Kabupaten Magelang Ahmad Majidun

Menurut Majidun, meski terlambat keputusan PWNU merupakan langkah yang bagus. Pemerintah harus menjamin sistem ekonomi berkeadilan. Jangan dibiarkan korporasi mengambil semua ruang usaha.

Baca juga: Fatwa Haram Belanja di Toko Jejaring Akan Diikuti Muhammadiyah?

“Harus ada regulasi yang adil dan melindungi usaha kecil. Termasuk usaha perorangan agar punya ruang usaha yang sehat. NU sebagai organisasi sosial keagamaan, yang anggotanya kelompok ekonomi lemah, harus memperjuangkan perlindungan terhadap kelompok usaha kecil. Termasuk juga sektor informal,” pintanya.

Majidun mengajak untuk melihat contoh di Pasar Rejowinangun, Kota Magelang sekarang sepi. Kosong melompong. Ratusan pedagang yang dulu hidup di pasar itu, sekarang tutup karena kalah bersaing dengan mal.

“Uang di desa ditarik dan diambil oleh korporasi besar. Ini sistem ekonomi yang tidak adil,” tegasnya. (ady/dem)

https://www.radarjogja.co.id

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.103 kali, 1 untuk hari ini)