ilustrasi

.

  • Apakah itu demi meyakinkan kepada kaum yang berideologi komunis, liberal, munafik, dan aliran sesat bahwa PDIP dengan Jokowinya memang alergi agama?

“Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP. Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu (penghapusan kolom agama) untuk kesejahteraan rakyat,” kata anggota tim ahli pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minoritas di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (18/6).

Baru saja PDIP menyakiti Umat Islam karena memata-matai masjid dan bertekad mau menghapus Perda yang dinilai berbau syariat, ternyata kini ditambah lagi dengan mau menghapus kolom agama di KTP.

Rangkaian penolakan PDIP terhadap hal-hal yang dinilai berbau Islam sudah banyak. Bahkan yang jelas menyakiti Umat Islam adalah gerakan PDIP memata-matai masjid. Semua itu menambah data kebencian partai PDIP terhadap Islam. (Setelah Memata-matai Masjid, PDIP Akan Melarang Perda Syariah By nahimunkar.com on 6 June 2014 https://www.nahimunkar.org/setelah-memata-matai-masjid-pdip-akan-melarang-perda-syariah/

Perlu diingat, di zaman Orba (orde baru), PDIP ini bernama PDI (dulunya bernama PNI). PDI merupakan fusi (peleburan/ gabungan) dari partai-partai nasionalis, Kristen, Katolik, dan sosialis. Partai itu di masa Orla (orde lama) berhadapan dengan partai Islam, Masyumi. Hingga ada nyanyian yang jadi lagu wajib (ada beberapa nyanyian yang disebut lagu wajib saat itu) dengan judul Nasakom bersatu hancurkan kepala batu. Nasakom maksudnya Nas -Nasionalis (PNI) a-(agama : NU), kom-(komunis) bersatu untuk menghancurkan kepala batu. Konon yang disebut kepala batu maksudnya adalah Masyumi yakni partai Islam atau golongan Islam. Jadi sejak dulu memang yang mau dihancurkan oleh golongan merah itu adalah kelompok Muslimin.

Tampaknya belakangan kelompok merah itu lebih ngedeng (terang-terangan) dalam memusuhi Islam. Apalagi dengan munculnya kaum munafikin yang sampai berani menentang syariat Islam bahkan menghalalkan homoseks akhir-akhir ini, maka kelompok merah itu semakin berani lagi.

 Dapat dilihat daftar lakon yang ditengarai merupakan ketidak senangannya terhadap apa saja yang dinilai berbau Islam, di antaranya:

PDIP menolak UU Pendidikan Nasional dengan memberi catatan khusus, menolak UU Perbankan Syariah, menolak UU Ekonomi Syariah, menolak UU Anti Pornografi, dan menolak UU Jaminan Produk Halal.

Sebaliknya jutru PDIP mendukung aliran sesat Syiah dan sebagainya hingga memasukkan dedengkotnya sebagai caleg. Bahkan membela pelacuran dengan menolak ditutupnya pusat pelacuran di gang Dolly Surabaya. (lihat artikel:Pantas, PDIP Menolak Pusat Pelacuran Ditutup, karena Kongres PDIP Untungkan PSK

By nahimunkar.com on 10 June 2014 https://www.nahimunkar.org/pantas-pdip-menolak-pusat-pelacuran-ditutup-karena-kongres-pdip-untungkan-psk/ )

Tentang PDIP mau menghapus kolom agama di KTP, inilah beritanya.

***

Jokowi-JK Bakal Hapus Kolom Agama di KTP

Kartu Tanda Penduduk (sumber: istimewa)

Jakarta – Kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) berpeluang dihapus. Hal itu terjadi jika pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Demikian ditegaskan anggota tim ahli pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minoritas di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (18/6).

“Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP. Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu (penghapusan kolom agama) untuk kesejahteraan rakyat,” kata Musdah Mulia.

Jokowi mengganggap kolom agama berpotensi merugikan bagi warga. Musdah menyatakan, penghapusan kolom agama dapat meminimalisir aksi sweeping (penyisiran) jika terjadi konflik.

Selain itu, Musdah menambahkan, kolom agama menyulitkan masyarakat melamar pekerjaan. “Contoh lain lagi, kalau melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi,” ucapnya.

Dia menegaskan, informasi terkait agama yang dianut, seharusnya hanya dicatat dalam pusat data kependudukan.

Penulis: C-6/MUT

Sumber:Suara Pembaruan/ beritasatu.com, Rabu, 18 Juni 2014 | 18:31

(nahimunkar.com)

(Dibaca 13.391 kali, 1 untuk hari ini)