• HMI kecam pembantaian muslim Rohingya
  • Anggota DPR menilai Pemerintah Indonesia lambat tanggap dan menunjukkan ketidaktegasan
  • Kerasnya permusuhan orang Budha yang musyrik itu terhadap Muslimin nyata-nyata sebagaimana kejamnya Yahudi terhadap Islam.

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. (QS Al-Maaidah/5: 82).

  • Apakah sikap tak peduli terhadap nasib ummat Islam itu menandakan sudah banyak antek Yahudi ataupun rekanan kaum musyrikin di suatu negeri, belum ada yang angkat bicara. Dan ulama pun belum terdengar menyarankan untuk berdoa qunut nazilah, padahal dari Masjidil Haram setiap malam terdengar qunut nazilah dibaca Imam tarawih Masjidil Haram Makkah pada Ramadhan 1433 H ini atas penderitaan Muslimin yang dibantai yahudi, Syi’ah, dan Musyrikin di Palestina, Suriah, dan Burma Myanmar. Apakah para Ulama Indonesia sudah terlalu sibuk dengan dunianya, wallahu a’lam. Yang jelas, ormas Islam terbesar di Indonesia yakni NU sekarang dipimpin Said Aqil Siradj mantan jajaran kepengurusan MATAKIN Konghucu, agama kemusyrikan yang diresmikan Presiden Gus Dur, sedang MATAKIN itu semacam Majelis Ulama kalau di Islam.

Seorang wanita muslim Rohingya Myanmar berada dalam sebuah perahu bersama bayinya dalam pelariannya ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan antara umat Buddha lokal dan Muslim Rohingya. Muslim Rohingya ini dicegat oleh otoritas perbatasan Bangladesh di T/ AP Photo

Sejumlah wanita suku Rohingya, yang bisanya tinggal di perbatasan Myanmar Bangladesh, berjalan untuk mengambil air di kamp pengungsian di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto disiarkan hari ini (13/3). AP/Pavel Rahman/ tmp

***

Amnesty: Pembantaian Muslim Rohingya Berlanjut  

Yangoon – Ibadah Ramadan tak bisa dilakukan dengan tenang oleh etnis Rohingya yang mayoritas muslim di Myanmar. Kekerasan komunal terus berlangsung di Myanmar barat, enam minggu setelah pemerintah mengumumkan keadaan darurat. Amnesty International mengklaim minoritas muslim Rohingya dipukuli, diperkosa, dan dibunuh.

Kelompok hak asasi ini menuduh pasukan keamanan dan etnis Buddha Rakhine melakukan serangan baru terhadap Rohingya yang dianggap sebagai orang asing oleh mayoritas etnis dan disangkal kewarganegaraannya oleh pemerintah karena menganggap mereka pemukim ilegal dari negara tetangga Bangladesh.

Setelah serangkaian pembunuhan sejak akhir Mei, pertempuran berdarah menyebar dengan cepat di banyak negara bagian Rakhine di pesisir Myanmar.

Pemerintah mengumumkan keadaan darurat pada tanggal 10 Juni, mengirim pasukan untuk memadamkan kerusuhan dan melindungi masjid dan biara-biara. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 78 orang tewas dan ribuan rumah milik kaum Budha dan muslim dibakar atau hancur.

Sejak itu, kekerasan komunal terus berlanjut, meskipun intensitasnya semakin berkurang. Amnesty mengatakan serangan itu sekarang diarahkan sebagian besar pada populasi Rohingya.

“Kekerasan dalam enam minggu terakhir ini menyasar umat Islam umumnya dan Rohingya secara khusus menjadi target dan korban,” kata Benjamin Zawacki, seorang peneliti Amnesty International, mengatakan kepada Associated Press. “Kekerasan dilakukan baik oleh aparat maupun etnis Rakhine Buddha. Namun pasukan keamanan justru menutup mata dalam beberapa kasus.”

Pejabat pemerintah Myanmar tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar. Amnesty juga mengatakan pasukan keamanan, termasuk polisi dan tentara, telah menahan ratusan orang Rohingya.

“Sementara pemulihan ketertiban, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia diperlukan, penangkapan tampaknya dilakukan sewenang-wenang dan diskriminatif, melanggar hak atas kebebasan dan kebebasan dari diskriminasi atas dasar agama,” kata Amnesti dalam pernyataannya.

Kekerasan, yang mencapai titik paling berdarah pada bulan Juni, merupakan  pertumpahan darah sektarian dan menimbulkan kekhawatiran internasional mengenai nasib Rohingya di Burma.

Presiden Burma, Thein Sein, mengatakan awal bulan ini solusi untuk permusuhan etnis di negara bagian Rakhine adalah dengan mengirim Rohingya ke negara ketiga atau Badan Pengungsi PBB, UNHCR, menjaga mereka. Kepala UNHCR, Antonio Guterres, mengatakan, bagaimana pun, itu bukan tugas pihaknya untuk memukimkan kembali Rohingya.

TEMPO.CO, SENIN, 23 JULI 2012 | 08:07 WIB

***

300.000 Pengungsi Rohingya Hidup Mengenaskan di Kutapalong 

Kondisi Tempat Pengungsian Rohingya, Kumuh, Kotor dan tak ada pencahayaan dimalam hari

Ahad, 22 Juli 2012

Hidayatullah.com–Dibulan Ramadhan hingga hari ini, Ahad (22/07/2012), pengungsi Muslim Rohingyah masih terkatung – katung. Nasib mereka belum mendapat kejelasan atas kelayakan hidup terutama dari Pemerintah Bangladesh yang diharapkan bisa menjadi tempat mereka sementara menetap.
Sebanyak 300.000 Pengungsi Rohingyah ini kita menetap di daerah Kutapalong, di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Aljazeera English Channel Nicolas Hague melaporkan bahwa kondisi para pengungsi sangat mengenaskan.

Selain tidak mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Para pengungsi juga tidak mendapat listrik untuk pencahayaan malam juga kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Anak-anak kecil Rohingya sendiri mengalami gizi buruk dan krisis nutrisi yang serius.

“Seandainya dunia tahu bagaimana mengenaskannya nasib para pengungsi Rohingya, hingga hari ini pemerintah Bangladesh belum memberikan perhatian apa-apa terhadap para pengungsi,” jelas Nicolas seperti yang dikutip oleh Aljazeera.com.

Rumah-rumah para pengungsi hanya dibangun diatas tanah. Yang ketika hujan turun tanah itu menjadi lumpur yang sangat becek. Sedangkan dinding-dinding rumah hanya ditutupi kayu sekedarnya dan plastik-plastik hitam yang dipasang sebagai dinding juga atap rumah.

Saat ini, kondisi cuaca sendiri tidak menentu. Hujan bahkan sering turun didaerah pengungsian. Hal ini, membuat para pengungsi mau tidak mau harus tetap tidur beralaskan lumpur.

Brad Adam salah satu aktivis hak asasi manusia international sendiri menyampaikan rasa keprihatinannya. Adam sangat mengkritisi sikap Pemerintah Bangladesh yang menutup mata terhadap pengungsi Rohingya.

“Tragedi Rohingya adalah tragedi pembantaian etnis yang takkan terlupakan, dan PBB belum juga mengambil tindakan apapun atas apa yang terjadi. Padahal pada saat yang sama, setahun lalu PBB sudah mencairkan dana sebenar 33 milliar US Dollar untuk program sosial pemerintah Bangladesh,”

jelas Adam mengkritisi sikap PBB dan Pemerintah Bangladesh yang lambat dalam membantu pengungsi Rohingya.

Hingga hari, pemerintah Bangladesh bahkan sering menyuruh para pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar. Padahal di Myanmar pembersihan (baca pembantaian) etnis Muslim Rohingya masih terus berlanjut.*
Rep: Thufail Al-Ghifari

Red: Cholis Akbar/ hidayatullah.com

***

HMI kecam pembantaian muslim Rohingya

JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-DKI Jakarta menuntut Pemerintah Myanmar untuk segera mengusut tuntas kasus pembantaian umat muslim Rohingya. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, HMI menyatakan kedubes Myanmar harus hengkang dari Indonesia.

“Terjadi pembantaian umat muslim di Ronghya. Tapi dibiarkan begitu saja. Aparat keamanan Myanmar diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini tindak kejahatan kemanusiaan yang keji,” ujar Agus Harta, Ketua HMI Jakarta Selatan, saat memimpin aksi damai di depan kantor Duta Besar Myanmar, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Selasa (24/7) seperti dirilis republika on line dan dikutip arrahmah.com.

HMI juga menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap tegas dan memberikan sanksi terhadap pemerintah Myanmar. Dan mendesak pemerintah Indonesia mengecam untuk mengecam insiden pembantaian tersebut.

“Jika pemerintah Indonesia tidak kunjung menggubrisnya, kami akan kerahkan seluruh kader HMI di Indonesia. Untuk mengusir kedubes Myanmar dari tanah air Indonesia,” kata Agus.

Meskipun tidak ada tanggapan dari pihak Kedubes Myanmar terhadap aksi yang digelar selama 30 menit itu, Agus dan rekan-rekannya tidak patah arang. Mereka bertekad akan menggelar aksi yang lebih besar jika pemerintah Myanmar tidak segera menangani kasus Rohingya.
Belum lama ini, Presiden Myanmar, Thein Sein, menyatakan, kaum Muslim Rohingya harus diusir dari negara itu. Dan dikirim ke kamp pengungsian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menolak mengakui komunitas Muslim Rohingya yang berjumlah hampir satu juta jiwa.

Pemerintah Myanmar mengklaim, Rohingya adalah imigran gelap dan bukan warga asli meskipun telah tinggal di negara itu sejak beberapa generasi sebelumnya.  Kekuatan oposisi Myanmar yang dipimpin Suu Kyi juga terkesan menghindar dari persoalan tersebut. Dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss, bulan lalu, Suu Kyi menyatakan tidak tahu bahwa Muslim Rohingya adalah warga negara Myanmar. bll/arrh

***

Pemerintah Diminta Tegas Soal Muslim Rohingya

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menegaskan agar pemerintah Republik Indonesia memberikan nota diplomatik atau teguran yang keras terhadap aksi pembunuhan penduduk muslim Rohingya di Myanmar.

“Diplomasi Internasional Indonesia sering kali terlambat dan menunjukkan ketidaktegasan. Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan negara muslim terbesar,” kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Pramono, aksi pembunuhan terhadap penduduk muslim yang minoritas Rohingya di Myanmar oleh kelompok mayoritas di negara tersebut, bukan lagi persoalan muslim non-muslim, tapi menyangkut persoalan bagaimana sikap pembelaaan Indonesia terhadap kelompok minoritas yang diganggu oleh kelompok mayoritas, yang sudah ternasuk pelanggaran HAM.

“Kita punya pengalaman di Indonesia, jika ada satu orang WNA (warga negara asing) apalagi warga negara Amerika Serikat, maka akan ada nota diplomatik yang keras dari pemerintah Amerika Serikat,” katanya.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan hal yang sama di dunia internasional maupun terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Nota diplomatik itu, kata dia, harus jelas pesannya, karena nota diplomatik yang disampaikan pemerintah Indonesia untuk persoalan tertentu sering masih abu-abu.

Redaktur: Hazliansyah

Sumber: Antara

Selasa, 24 Juli 2012, 21:03 WIB REPUBLIKA.CO.ID,

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.168 kali, 1 untuk hari ini)