Nadiem Rajin Ngurusi Seragam Sekolah, tetapi Nol Visi Pendidikan

 


Ilustrasi. SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah dinilai sekuler, sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, dan melemahkan keimanan dan ketaqwaan, padahal iman dan taqwa itu jadi tujuan pendidikan di Indonesia dalam UU. Jadi SKB 3 Menteri soal ‘Pakaian Seragam di Sekolah Negeri’ Menabrak UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Foto/ytb

  • Bermasalahnya Nadiem Makarim ini sebenernya sudah dimulai sejak 2020 silam, ketika tiga lembaga besar: PGRI, NU dan Muhammadiyah, menyatakan mundur dari program POP.
  • Awalnya Nadiem Makarim berjanji menunda POP ini ke bulan Januari 2021, namun hari ini malah terlibat polemik tidak penting dengan mengurusi seragam sekolah.
  • Mungkin publik terheran-heran, kenapa saat presiden Jokowi meresufle kabinet kemarin Mendikbud tidak masuk di dalamnya, padahal saat itu banyak publik mengira Nadiem akan di resufle, karena tidak ada prestasi membanggakan, bahkan tidak bisa memberi solusi teknologi saat pandemi menghantam dunia pendidikan.

***

*Nadiem Rajin Ngurusi Seragam Sekolah, tetapi Nol Visi Pendidikan (?)*

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., m.A*

lihat foto

Istimewa

KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon 

 

Buntut persoalan jilbab di SMKN 2 Padang berlanjut, setelah sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya memberikan komentar via video singkat. Nadiem Makarim, Mendikbud, serasa tidak puas dengan komentar sederhana tanpa menindaklanjuti dengan peraturan.

Sekarang persoalan itu pun berlanjut menjadi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

 

SKB 3 Menteri menjadi amunisi bagi Nadiem Makarim. Ia mengatakan, pelanggaran terhadap keputusan bersama ini akan berhadapan dengan sanksi, yang akan diberikan secara berjenjang, mulai dari kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) hingga praktisi pendidikan (lembaga sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik).

 

Ancaman Kemendikbud menjurus pada soal bantuan, terkait penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana bantuan lain (Kompas, 4 Februari 2021). Artinya, sumber penghasilan sekolah dari pemerintah terancam punah. Karenanya, sekolah negeri wajib taat aturan dengan cara tidak mewajibkan atau melarang seragam beratribut agama. Itu syarat mutlak dari Kemendikbud agar dana BOS dan dana bantuan lain bisa lancar mengalir.

Publik meraung. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengkritik Surat SKB 3 Menteri tersebut. Menurutnya, berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UUD ’45 Indonesia harus menjadi negara religius, bukan sekuler. Karenanya, Pemerintah maupun sekolah harus mewajibkan siswa/i mereka untuk mengenakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.

 

Keresahan hati representasi MUI, Anwar Abbas, tentang sekularisasi cukup beralasan. Buktinya, Denny Siregar (Pegiat Media Sosial) mengatakan bahwa dengan adanya SKB 3 Menteri maka Perda-perda Syariat yang berlaku di sekolah-sekolah negeri berguguran. Ia sampaikan di akun Twitternya @Dennysiregar7, Rabu, 3 Februari 2021.

 

Hemat penulis, sejak Nadiem Makarim
terjun terlalu jauh mengurusi urusan seragam ini, mulai dari soal SMKN 2 Padang hingga SKB 3 Menteri, persoalan bukan tambah adem-anyem melainkan tambah memanas dan publik terpolarisasi.
Sebagian kubu melihat SKB 3 Menteri sebagai upaya sekularisasi, dan sebagian kubu bersyukur karena Perda Syariah dapat dibabat habis sampai ke akar-akarnya.

 

Perlawanan terhadap Perda Syariah bukan wilayah kerja otoritas pusat melainkan dinamika internal daerah. Penolakan terhadap Perda Syariah hanya absah dilakukan oleh mekanisme politik daerah. Sebaliknya, Otoritas Pusat yang terlalu jauh mengatur dan ikut campur urusan daerah bertentangan dengan semangat otonomi daerah itu sendiri.

 

Nadiem Makarim tampaknya “menjebak” Kemenag untuk ikut proyek penguatan otoritas Kemendikbud agar bisa mengontrol semakin jauh ke tingkatan daerah. Dengan logika bahwa Kemendikbud berjasa besar menggelontorkan dana BOS dan bantuan lainnya, Nadiem berpikir absah bila dirinya menjatuhkan sanksi kepada daerah. Apakah Nadiem lupa bahwa sumber pemasukan Pusat berasal dari Daerah?

 

Persoalan kebangsaan yang belum selesai adalah hubungan pusat dan daerah. Bahkan otonomi daerah diwacanakan adalah bertujuan “menyehatkan” hubungan pusat-daerah. Makna otonomi bukan saja menyangkut kebijakan politik dan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum. Apalagi produk hukum adalah ciptaan politik. Perda Syariah adalah produk dinamika politik lokal.

 

Hemat penulis, SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah dan Ancaman “Menghambat” aliran dana BOS maupun bantuan-bantuan lain, tidak sejalan dengan spirit desentralisasi. Dengan SKB ini, spirit sentralisasi kekuasaan akan kembali menguat. Hal ini baru satu kasus. Di masa-masa yang akan datang, cukup terbuka terjadi peraturan dan perundangan lain yang Pusat terbitkan untuk memberangus produk-produk politik dan hukum di tingkat daerah. Sehingga Daerah (provinsi hingga kabupaten) tidak berkutik, atau akan terkena sanksi.

 

Bagi penulis, syariatisasi melalui Perda Syariah ataupun sekularisasi melalui hukum sekular bukan perkara penting dan substansial. Lebih dari itu, hubungan Pusat dan Daerah harus sehat. Pusat harus bertindak di luar ranah dan wewenang Daerah. Jika Pusat dan Daerah berebut ranah yang sama maka yang terjadi adalah seperti perbuatan Nadiem Makarim yang mengajak Kemenag dan Kemendagri untuk berpolemik.

 

Publik akan terus dihantui oleh pertanyaan, apakah memaksakan seragam sekolah beratribut agama tertentu adalah implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD ’45, NKRI ataukah bentuk pelanggaran? Lebih jauh, apakah Perda Syariat bertentangan dengan Pancasila, UUD ’45, NKRI? Jawaban akan terus beragam. Masyarakat akan terpolarisasi. Sebab, sesuatu yang sudah jadi ranah daerah dicampuri oleh otoritas Pusat.

 

Rajinnya Nadiem Makarim menciptakan polemik tidak diimbangi penyampaian visi besar pendidikan di bawah rezimnya. Menurut Muhaimin Iskandar, Ketum PKB, mengatakan selama krisis pandemi Covid-19 Menteri Pendidikan yang sebelumnya diharapkan berkontribusi melalui teknologi yang dimiliki, sampai detik ini tidak ada tanda-tanda yang bisa diharapkan (Okezone, 1 Februari 2021).

 

Bermasalahnya Nadiem Makarim ini sebenernya sudah dimulai sejak 2020 silam, ketika tiga lembaga besar: PGRI, NU dan Muhammadiyah, menyatakan mundur dari program POP. Awalnya Nadiem Makarim berjanji menunda POP ini ke bulan Januari 2021, namun hari ini malah terlibat polemik tidak penting dengan mengurusi seragam sekolah. Mungkin publik terheran-heran, kenapa saat presiden Jokowi meresufle kabinet kemarin Mendikbud tidak masuk di dalamnya, padahal saat itu banyak publik mengira Nadiem akan di resufle, karena tidak ada prestasi membanggakan, bahkan tidak bisa memberi solusi teknologi saat pandemi menghantam dunia pendidikan. Wallahu a’lam bissowab.

*Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon.

 

TRIBUNNEWS.COM – Kamis, 4 Februari 2021 16:26 WIB

 

***

 

Point krusial SKB soal seragam sekolah berisi 6 point itu di antaranya di sini.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. 

Demikianlah.

Poin ke 3 dan keempat dalam SKB soal seragam sekolah itu secara tidak langsung telah membuang agama
untuk diterapkan dalam hal pakaian seragam. Pembuangan agama dengan melarang dan akan mencabutnya (tidak boleh lagi sebagai landasan dalam pengaturan seragam sekolah) itu jelas bertentangan dengan sila pertama, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Demikian pula, ketika agama dibuang dan tidak dibolehkan menjadi landasan dalam penerapan pakaian sekolah, maka itu jelas menjauhkan anak didik dari tujuan pendidikan yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional di UU No. 20 th. 2003 yang berbunyi:

 

“Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

 

SKB berisi ancaman untuk mencabut seragam dan atribut dengan kekhususan agama itu mengembalikan ingatan sebagian Umat Islam adanya sejarah Surat PKI yang mengancam kyai agar mencabut keislamannya. (Silakan baca di bagian bawah, namun sebeumnya, mari kita simak enam keputusan SKB soal seragam sekolah berikut ini).

***

Enam keputusan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas; mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan pakaian, seragam, dan atribut di lingkungan sekolah.

SKB 3 menteri dikeluarkan atas pertimbangan sekolah berperan sebagai penjaga eksistensi ideologi negara dan berfungsi membangun wawasan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Seragam sekolah pun dianggap perwujudan dari moderasi agama.

Terdapat enam keputusan dalam SKB 3 menteri.

Pertama, berlaku bagi sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda).

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Karena hak ini untuk masing-masing individu, guru dan murid. Tentunya (murid) dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama,” ujar Nadiem dalam telekonferensi, Rabu (3/2).

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Kelima, ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar SKB, seperti pemda menghukum kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait; gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota terkait; Kemendagri memberikan hukuman kepada gubernur.

Kemudian, Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Adapun Kemenag memberikan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

“Jadi, ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar SKB ini,” ucapnya.

Keenam, para peserta didik, pendidik, dan kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB ini karena kekhususannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

alinea.id, Manda FirmansyahRabu, 03 Feb 2021 16:05 WIB

https://www.nahimunkar.org/mendikbud-sekolah-tak-boleh-larang-siswa-guru-gunakan-atribut-keagamaan/

***


Ini Ancaman PKI di Tahun 1953 Mirip Propaganda Musuh Islam Saat Ini


Posted on 2 Februari 2021

by Nahimunkar.org

 


Ini ancaman PKI di tahun 1953 mirip propaganda musuh-musuh Islam di masa kita. Tinggalkan agama Arab, kembali ke ajaran leluhur nusantara.



Tertanggal 25 Djuli 1953
Kepada
H. DJAHARI
Di
Tjibeureum


Bebas!
Dengan ini kami peringatkan kepada kamu, jang mempunjai kedudukan sebagai; Agen Agama ‘Arab, penjebar agama D.I, kawan/pembantu D.I, sebagaimana telah kami peringatkan pada rapat umum PKI di Lapang Oleh Raga Tjibeureum, SUPAJA SETERIMANJA PERINGATAN INI, SUPAJA TOBAT, SUPAJA MENGHENTIKAN SEMUA GERAKNJA, SUPAJA KEMBALI KEPADA AGAMA KARUHUN KITA SILIWANGI. Tentang Tuhan Allah jang kamu takuti tentang Muhammad penipu jang kamu pudja, biarkan kami jang menumpas/melawannja.


Kami menunggu bukti tobat kamu; AWAS AWAS, sekali lagi AWAS, Ingatlah pembalasan dari kami kaum PROLETAR.

Dari kami
RAKJAT PROLETAR TJIBEUREUN




Sejarah terulang, cuma dengan format yang beda.

Sumber : portalpiyungan.com – Minggu, 10 Januari 2016

Posted on 10 Januari 2016

by Nahimunkar.org

https://www.nahimunkar.org/ancaman-pki-tahun-1953-mirip-propaganda-musuh-islam-saat/

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 210 kali, 1 untuk hari ini)