Bandung. Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara tanpa disertai perintah penahanan atas kasus penyebaran video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Usai sidang, dia naik mobil komando dan berorasi di depan massa.

Buni naik ke atas mobil komando yang terparkir di depan lokasi sidang di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung di Jalan Seram, Selasa (14/11/2017) sore. Dia mengenakan peci warna putih dan serban merah yang melingkar di lehernya.

Sambil dipayungi karena hujan yang mengguyur lokasi, Buni Yani memulai orasinya. “Allahu Akbar! Allahu Akbar!” teriak Buni Yani.

Buni Yani mengucapkan terima kasih kepada massa yang setia hadir sejak awal sidang hingga sidang vonis hari ini. Dia menyatakan, tidak akan berhenti berjuang.

“Kita tidak akan berhenti menemukan perjuangan dan keadilan. Ini sudah kriminalisasi semua,” ujarnya. Buni Yani menegaskan akan melakukan upaya hukum lewat banding.

Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai M Sapton atas kasus postingan video Ahok. Buni dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terkait UU ITE. Meski begitu, hakim tidak memerintahkan Buni Yani untuk ditahan. (dtc)

http://www.medanbisnisdaily.com

***

Vonis Buni Yani, Fahira: Hakim Banyak Abaikan Fakta Sidang

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris.

BANDUNG — Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung banyak mengabaikan fakta persidangan dalam memutuskan vonis terhadap Buni Yani dalam kasus pelanggaran UU tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Dalam sidang yang digelar Selasa (14/11), Buni Yani divonis dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Fahira mengatakan, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara, yang menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersalah karena merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51, hakim secara tegas menyatakan tidak ada hubungan antara Buni Yani dengan Ahok. Namun menurutnya, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim PN Bandung.

“Ini sesungguhnya aneh. Oleh karena itu, saya mendukung langkah penuh Tim Kuasa Hukum Buni Yani mengajukan banding. Kami akan terus kawal Buni Yani menjemput keadilan,” katanya berdasarkan siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (24/11).

Selain itu, tuduhan jaksa yang dipatahkan oleh tim pengacara Buni Yani, yang juga dikuatkan oleh beberapa pakar hukum Indonesia, seperti Profesor Yusril Ihza Mahendera dan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Profesor Dr M Muzakir, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dan tetap menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Buni Yani merupakan tindakan melawan hukum.

Fahira dan elemem masyarakat lain yang sejak awal juga ikut mengawal kasus Buni Yani, sangat menyayangkan putusan Hakim PN Bandung yang menyatakan bahwa unggahan video oleh Buni Yani telah menimbulkan keresahan. Dimana sebelumnya, putusan hakim Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara secara tegas menyatakan, bahwa keresahan yang timbul di masyarakat terjadi karena ucapan Ahok yang mencederai perasaan dan memecah kerukunan umat.

“Dasar tuntatan JPU yang menuntut Buni Yani kan sama dengan kesimpulan-kesimpulan JPU kasus Ahok, yang saat membacakan tuntutan menyatakan bahwa unggahan video oleh Buni Yani telah menimbulkan keresahan. Dan seperti yang kita ketahui bersama kesimpulan ini dibantah tegas oleh hakim PN Jakarta Utara. Tetapi kenapa pendapat hakim PN Bandung malah bertolak belakang,” ujarnya.

Menurutnya, pertimbangan hakim bahwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, juga lari dari fakta persidangan. Sebagai seorang dosen komunikasi dan sangat memahami UU ITE, lanjut Fahira, Buni Yani membuat tanda tanya sebagai tanda mengajak warganet berdiskusi soal isi video.

“Jadi tidak ada mengedit apalagi mengubah isi video. Video tersebut memang sudah viral. Postingan ajakan diskusi adalah hal yang biasa, tidak melanggar hukum dan hal yang biasa di dalam sebuah negara demokrasi. Tetapi karena saat itu, Buni Yani berani mengkritisi seorang pejabat publik yang begitu berkuasa tetapi melakukan kesalahan fatal, Buni Yani menjadi sasaran kemarahan dan dendam,” jelasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan terhadap terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani pada Selasa (14/11). Buni Yani dinilai bersalah atas kasus penyebaran video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berpidato di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Bayu Hermawan

http://nasional.republika.co.id

***

Ahli Hukum Pidana: Buni Yani Harusnya Bebas Setelah Ahok Cabut Banding

Ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita, menilai keputusan Gubenur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, membatalkan upaya banding berdampak dengan perkara yang menimpa Buni Yani. Pasalnya, saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, Buni Yani dituding telah menyebarkan provokasi.

Batalnya banding Ahok menunjukan dia menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sedangkan dalam amar putusan hakim, kasus Buni Yani dan kasus Ahok dianggap sebagai dua hal yang berbeda.

“Karena itu, polisi harus dasar dakwaan baru jika masih ingin menjerat Buni Yani,” kata Romli saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Selasa (23/5).

Jika polisi tidak bisa memberikan bukti baru terkait tudingan menyebarkan provokasi yang dilakukan Buni Yani, maka seharusnya mantan dosen itu harus dilepaskan dari status tersangka.“Setelah tidak banding, otomatis Ahok mengakui kesalahannya menodai agama, bukan karena Buni Yani,” jelasnya.

Berkas perkara Buni Yani saat ini sudah berada pada Kejaksaan Negeri Depok. Namun, belum ada pelimpahan berkas ke pengadilan.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut, pihaknya sedang menunggu fatwa Mahkamah Agung untuk pemindahan lokasi sidang. Berdasarkan lokasi kejadian dugaan tindak pidana, Buni Yani seharusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Depok. Namun, Kejaksaan melihat perkara ini lebih baik diadili di Pengadilan Negeri Bandung. [GR / kmp]

http://www.jiromedia.com /  Jiro Media 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 144 kali, 1 untuk hari ini)