• Pemerintah benar-benar tidak memihak terhadap nasib rakyat jelata. Rakyat jelata hanya diberi janji-janji palsu (JJP), saat kampanye. Dengan berbagai retorika yang muluk, tetapi semuanya itu hanya pembohongan dan  penipuan terhadap rakyat.
  • Apalagi, di zamannya Meneg BUMN, dibawah Dahlan Iskan, yang hanya memiliki latar belakang wartawan diangkat menjadi Meneg BUMN, semakin mengarah kepada rezim yang sangat kapilistik. Bukan mengabdi kepada rakyat jelata.
  •  Mereka yang menjadi pejabat publik itu, dulunya hakekatnya juga rakyat jelata, tetapi ketika mereka menjadi pejabat, watak mereka justeru sangat kapitalistik, dan sangat borju. Tidak ingat lagi jati diri mereka. Mereka semuanya berlomba-lomba menggerogoti uang milik rakyat yang membuat menderita rakyat.
  • Kemudian mereka berpesta-pora diatas tetesan keringat, belulang, dan cucuran air mata, rakyat jelata. Justeru mereka menikmati dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat jelata itu. Jeritan dan penderitaan rakyat jelata itu, mereka rasakan seperti nyanyian merdu dan gambar-gambar yang indah, dan mereka ingin terus menikmatinya.
  • Kebijakan itu dinilai sebagai hal yang licik. Sebab, saat menaikkan tarif sebelumnya dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.000 untuk rute Jakarta/Kota-Bogor, PT KAI sempat berjanji akan menghilangkan KRL Ekonomi dengan catatan tidak menaikkan tarif commuter line.
  • Kenaikan tarif ini juga dianggap mencekik kantong rakyat. Apalagi jika mereka yang sehari-harinya menggunakan KRL ekonomi kemudian mau tidak mau harus beralih ke commuter line AC.
  • PT Kereta Api Indonesia (KAI) menaikkan tarif KRL commuter line sejak 1 Oktober 2012. Kebijakan yang tidak bijak itu sudah jauh-jauh hari disoroti bahwa itu hanya mencekik nasib rakyat.

Oleh karena itu begitu dinaikkan tariff yang menyengsarakan rakyat itu langsung ada desakan untuk dibatalkan.

Sorotan dari awal dan kemudian disusul desakan untuk dicabut kenaikan tarif itu, beritanya sebagai berikut.

***

Jum’at, 05 Oct 2012

Harga Karcis KRL dan Nasib Rakyat Jelata?

Jakarta (voa-islam.com) Rakyat jelata kembali terhenyak. Pemerintah bukan hanya tidak mengerti nasib rakyat jelata, tetapi pemerintah benar-benar tidak memihak terhadap nasib rakyat jelata.

Sudah seharusnya pemerintah melindungi rakyatnya dengan sepenuh hati, sepenuh tanggung jawab. Tidak malah menyengsarakan rakyatnya dengan cara-cara atau kebijakan yang sama sekali tidak berempati.

Sejatinya pemerintah mampu. Dengan APBN sebesar Rp 1600 triliun, sektor publik dapat disubsidi, khususnya bagi rakyat kecil. Justru sektor publik, yang sebenarnya berkaitan langsung kehidupan rakyat jelata, semuanya menuju swastanisasi, dan subsidi dihapus. Rezim ini  benar-benar rezim kapilistik, yang tidak  berpihak kepada rakyat.

Dengan swastanasasi sektor publik itu, maka membuat rakyt jelata, yang secara ekonomi, tingkat incomenya (pendaptannya) sangat kecil, bisa terlindungi. Sikap keberpihakan terhadap rakyat kecil alias jelata, seharusnya menjadi “political will” (kehendak politik) pemerintah.

Tetapi, pemerintah tidak bersikap memihak rakyat, dan justeru mendorong sektor publik, diarahkan menjadi usaha yang bersifat “profit oriented” (mengejar keuntungan) semata. Apalagi, di zamannya Meneg BUMN, dibawah Dahlan Iskan, yang hanya memiliki latar belakang wartawan diangkat menjadi Meneg BUMN, semakin mengarah kepada rezim yang sangat kapilistik. Bukan mengabdi kepada rakyat jelata.

Sebenarnya, pemerintah bisa bertindak dengan sangat berempati terhadap rakyat, dan melakukan langkah-langkah konkrit. Seperti memberikan subsidi terhadap sektor angkutan publik. Sektor angkutan atau transportasi, seharusnya diambil alih (take over) pemerintah. Seperti jasa kereta api, jasa angkutan bus, dan angkutan umum, yang digunakan aktivitas rakyat jelata sehari-hari.

Tetapi, semuanya itu tidak dilakukan pemerintah. Janji-janji di saat berlangsungnya kampanye pemilihan, baik pemilihan legislatif maupun presiden, semuanya tak ada yang direalisasikan dalam praktek kebijakan. Rakyat jelata hanya diberi janji-janji palsu (JJP), saat kampanye. Dengan berbagai retorika yang muluk, tetapi semuanya itu hanya pembohongan dan  penipuan terhadap rakyat.

Rakyat jelata tidak merasakan apapun bagi kehidupan mereka sehari-hari. Ada pemerintahan dengan tidak ada pemerintahan nasib mereka sama saja. Tidak ada yang berubah. Rakyat jelata tetap jelata. Sekalipun ada partai dan pemimpin yang mengaku sebagai partainya “wong cilik”, tetapi mereka itu tak lebih hanya sekedar sensasi belaka. Pernah pemimpin partainya “wong cilik” mengadakan ulang tahun cucunya, di hotel Ritz Carlton, yang menghabiskan uang banyak,  sungguh sangat menyakitkan bagi rakyat jelata.

Sekarang mana ada para pemimpin sesudah reformasi ini, yang semuanya ingin menjadi antitesa dari rezim Soeharto, ternyata mereka tidak lebih baik dari Soeharto. Mereka yang tumbuh di era reformasi ini, para pemimpin partai politik, dan pejabat, serta penguasa di negeri, hanyalah menjadi “copypaste”, dari rezim Soeharto, yang hanya memihak segelintir orang, khususnya para pengusaha dan orang-orang kaya. Tidak ada satupun yang nampak, mereka ini berpihak kepada rakyat jelata.

Coba sekarang renungkan dengan kenaikan KRL, yang pasti akan membuat rakyat jelata semakin tercekik. KRL yang mula-mula hanya Rp 1.500 menjadi Rp 2.000. Sedangkan komuter yang sebelumnya Bogor Jakarta 7000 menjadi Rp 9000. Sedangan komuter yang dari Depok ke Jakarta biasanya Rp 7000 menjadi Rp 8000. Berapa gaji “take home pay” (gaji yang dibayar) mereka?

Bandingkan dengan anggaran yang digunakan plesiran para pejabat, dan anggota DPR ke luar negeri atau kunker (kunjungan kerja) ke daerah. Berapa anggaran mereka? Kalau anggaran yang digunakan plesiran para pejabat, anggota DPR, serta kegiatan lainnya, dialokasikan mensubsidi angkutan umum, yang menjadi nadi kehidupan rakyat jelata, pihak jasa angkutan termasuk kereta, tidak perlu menaikkan harga karcis. Harga karcis atau tiket kereta KRL atau Komuter, bisa rata-rata Rp 2500. Itu akan sangat membantu bagi rakyat secara signifikan bagi kehidupan  mereka.

Padahal, jasa angkutan yang murah itu, justeru akan membuat mobilitas rakyat jelata, khususnya dalam mencari kehidupan di pusat-pusat ekonomi akan semakin tertolong.

Tetapi, karena pemerintah ini, dasarnya tidak berpihak kepada rakyat jelata, mungkin di kepala mereka, ingin semakin banyak rakyat jelata itu, semakin miskin, semakin susah, dan tidak bisa lagi makan, dan perlahan-lahan mereka mati. Dengan demikian tingkat angka kemiskinan di Indonesia akan semakin menurun. Karena banyak yang mati.

Berapa gaji para kuli kasar, penjaga toko, atau yang menjadi babu, di tempat-tempat  orang Cina di kota? Tak bakalan bersisa sepeser pun, yang bisa digunakan menghidupi keluarga mereka. Uang mereka hanya habis untuk ongkos membayar transportasi yang semakin mahal. Tidak terjangkau kantong mereka. Omong kosong kalau pemerintah berpihak kepada rakyat jelata. Mereka yang berkuasa sejatinya tidak pernah memikirkan nasib rakyat jelata sedikitpun.

Mengapa sarana transportasi yang menjadi kebutuhan rakyat tidak mendapatkan  perhatian secara serius. Justeru seperti KRL yang ongkosnya Rp 1500 itu, jumlah volumenya angkutan  lebih sedikit dibandingkan dengan Komuter yang ongkosnya Rp 8000. Ini sangat menyakitkan. Dibiarkan rakyat jelata harus naik diatap-atap kereta. Sudah berapa banyak pengguna KRL kelas ekonomi yang mati? Tetapi, tak membuat pemerintah tergerak, bagaimaa memperhatikan rakyat jelata.

Bandingkan dengan Presiden/Wakil Presiden,  anggota DPR, DPRD, gubernur,  Bupati, Walikota, serta pejabat di tingkat eselon, mereka mendapatkan segala kenikmatan berupa fasilitas. Mobil, rumah, dan keperluan lainnya. Lalu, rakyat jelata hidupnya dibiarkan terus-menerus menderita. Tanpa ada akhir. Berapa banyak uang rakyat yang dikeruk atau dimaling oleh para pejabat negara, anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati dan walikota?

Mereka yang menjadi pejabat publik itu, dulunya hakekatnya juga rakyat jelata, tetapi ketika mereka menjadi pejabat, watak mereka justeru sangat kapitalistik, dan sangat borju. Tidak inggat lagi jati diri mereka. Mereka semuanya berlomba-lomba menggerogoti uang milik rakyat yang membuat menderita rakyat.

Kemudian mereka berpesta-pora diatas tetesan keringat, belulang, dan cucuran air mata, rakyat jelata. Justeru mereka menikmati dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat jelata itu. Jeritan dan penderitaan rakyat jelata itu, mereka rasakan seperti nyanyian merdu dan gambar-gambar yang indah, dan mereka ingin terus menikmatinya.

Para pejabat publik itu, mereka bisa hidup dengan nikmat, dengan rumah mewah, mobil mewah, berlibur ke luar negeri dengan isteri dan anak-anaknya. Bisa berbelanja di Singapura setiap hari, tanpa merasa bersalah sedikitpun terhadap rakyat jelata. Mereka adalah manusia yang sudah mati rasa, dan hatinurani sudah tumpul.

Membayangkan kalau seperti di Turki, sektor tranportasi di subsidi, warung di subsidi, sekolah di subsidi, rumah sakit di subsidi. Nyamannya hidup di Indonesia ini, kalau pemerintah seperti Turki. Tetapi, semuanya itu hanya mimpi rakyat jelata. Justeru para pejabat publik itu mengidap penyakit kejiwaan, yang merasa menikmati ketika rakyat jelata itu hidupnya menderita dan tesiksa. Mereka menderita penyakit “masokisme”. Menikmati adanya penderitaan rakyatnya.

Mimpi rakyat jelata, anak mereka bisa sekolah dari SD sampai Universitas, mereka bisa berobat gratis ketika sakit, mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak, tidak di kolong jembatan atau bantaran kali, bisa makan di warung-warung dengan harga yang murah, bisa naik angkutan umum dan terjangkau.

Tetapi, entah kapan, dan entah siapa yang menjadi pemimpin? Mugkin juga ini tidak pernah ada di Indonesia. Wallahu a’lam.

***

DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Tarif KRL

Liputan6.com, Jakarta: Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kenaikan tarif kereta api listrik commuter line apabila PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak segera memenuhi standar pelayanan minim dan keselamatan para penumpang.

“Kalau pelayanannya masih seperti ini apalagi sampai mengabaikan faktor keselamatan, kami di Komisi V akan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kenaikan tarif CL (comuter line),”ujar anggota Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia, Jumat (5/10).

Menurut Yudi, kenaikan tarif harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Terkait insiden anjloknya kereta comuter line di Stasiun Cilebut, Bogor, Jawa Barat, Yudi sangat menyayangkan. Insiden yang sempat mengganggu jadwal kereta api tersebut, ujar Rudi, seharusnya mendapat perhatian serius dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Saya sangat menyesalkan mengapa musibah ini sampai terjadi. Apalagi diduga kecelakaan ini akibat adanya rel yang gompal distasiun Cilebut,” ujarnya.

Seharusnya, tambah Yudi, kerusakan rel bisa diketahui sejak dini sebelum timbul kecelakaan yang pada akhirnya merugikan para penumpang. Yudi juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian kepada PT KAI, termasuk perawatan dan pengoperasiannya.

Menurut Yudi, pelimpahan tanggung jawab tersebut tentunya akan menambah beban kinerja PT KAI yang seharusnya fokus pada pelayanan angkutan kereta api saja. Apalagi jika tidak diikuti dengan penambahan anggaran PSO di sektor perkeretaapian.

Padahal, seperti dijelaskan pada Peraturan Presiden nomor 53/2012 pasal 28 yang menerangkan, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum milik negara tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian sampai dengan terbentuknya badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

Sementara undang-undang nomor 23/2007 pasal 17 tentang Perkeretaapian, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perkeretaapian umum terdiri atas penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan/atau sarana perkeretaapian.

“Tapi mengapa pemerintah justeru sampai sekarang belum juga membentuk badan penyelenggara prasarana. Sebaliknya, semakin membebani PT KAI dengan menyerahkan kewenangan itu kepada PT KAI. Kalau seperti ini terus, bagaimana perkeretaapian kita bisa lebih baik,” paparnya. (Ant/ARI)  oleh Apriyanti

Posted: 05/10/2012 10:20

***

Reporter: Lia Harahap Selasa, 3 Juli 2012 05:35:00  

Naikkan tarif KRL, ide konyol yang cekik kantong rakyat

PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera menaikkan tarif KRL commuter line. Rencananya, kebijakan itu mulai diterapkan per 1 Oktober mendatang.

Jika semula tarif KRL commuter line Jakarta/Kota-Bogor Rp 7.000, akan menjadi Rp 9.000. Artinya, tarif untuk semua rute nantinya akan dinaikkan Rp 2.000.

Kebijakan PT KAI ini sepertinya di luar rencana yang selama ini mereka umbar. Sebab, untuk kenaikan tarif sendiri rasa-rasanya baru saja diberlakukan pada pertengahan tahun 2011.

Dalam beberapa kesempatan PT KAI selalu mengklaim akan meningkatkan pelayanan. Salah satunya perlahan-lahan menghapus KRL non-AC atau kereta kelas ekonomi untuk kemudian beralih ke commuter line. Namun yang terjadi adalah, KRL ekonomi belum juga dihapus, pelayanan belum membaik tapi sudah mewacanakan kenaikan tarif.

Sebenarnya sah-sah saja PT KAI menaikkan tarif KRL jika disertai perbaikan di segala lini. Sayang, perbaikan-perbaikan itu justru tak kunjung sempurna. Berbagai masalah masih saja terjadi seperti jadwal tiba yang tidak menentu, persinyalan yang sering terganggu, penumpang atap, pintu yang kadang tak bisa ditutup, AC yang tak dingin dan sejumlah permasalahan lainnya. Bahkan ada satu masalah yang kerap terjadi adalah penumpang yang terlalu berjejalan di dalam kereta terlebih saat jam pergi dan pulang kerja.

Kebijakan itu memang masih beberapa bulan lagi diberlakukan. Namun, meskipun baru sebatas wacana, penolakan kenaikan tarif sudah diteriakkan para pecinta KRL.

“Kalau masih suka terlambat dan kereta mogok, saya nggak setuju tarifnya dinaikkan,” kata Emma, warga Depok yang sehari-hari menaiki KRL commuter line untuk sampai ke tempat kerjanya.

PT KAI diminta memberikan jaminan akan adanya perbaikan setelah tarif dinaikkan. Selain itu, PT KAI juga harus bisa memastikan bahwa dengan membayar Rp 9.000 penumpang bisa merasakan keamanan dan kenyamanan menggunakan transportasi berbasis rel itu.

Protes kenaikan tarif juga diserukan oleh komunitas pengguna kereta api Jabodetabek, KRL mania. Kebijakan itu dinilai sebagai hal yang licik. Sebab, saat menaikkan tarif sebelumnya dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.000 untuk rute Jakarta/Kota-Bogor, PT KAI sempat berjanji akan menghilangkan KRL Ekonomi dengan catatan tidak menaikkan tarif commuter line.

“Kalau statemen ini kan jadi kontradiksi. Katanya saat KRL ekonomi dikurangi, tarif tidak akan naik. Mana janjinya? ini kan namanya licik?” kata moderator KRL Mania, Nurcahyo, saat berbincang dengan merdeka.com, Senin kemarin.

Kenaikan tarif ini juga dianggap mencekik kantong rakyat. Apalagi jika mereka yang sehari-harinya menggunakan KRL ekonomi kemudian mau tidak mau harus beralih ke commuter line AC.

“Yang terpenting itu perbaiki dan menambah jumlah armada. Cukup,” tegasnya.

PT KAI sendiri belum menjelaskan secara rinci perihal rencana kenaikan tarif ini. Hanya saja, jika kenaikan tarif tidak dibarengi perbaikan dan peningkatan pelayanan maka sama saja dengan mimpi konyol yang mencekik kantong rakyat.

Berikut daftar kenaikan tiket KRL Commuter Line per 1 Oktober 2012:

  1. Rp 9.000,- untuk Relasi Bogor-Jakarta/Jatinegara.
  2. RP 8.000,- untuk Relasi Depok-Bogor.
  3. Rp 8.000,- untuk Relasi Depok-Jakarta/Jatinegara.
  4. Rp 8.500,- untuk Relasi Bekasi-Jakarta/Stasiun Transit.
  5. Rp 8.000,- untuk Relasi Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang/Stasiun Transit.
  6. Rp 7.500,- untuk Relasi Tangerang-Duri/Stasiun Transit.

Tarif berlaku untuk arah sebaliknya.

[ren] merdeka.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 269 kali, 1 untuk hari ini)