• Dia dikaitkan dalam penentuan pemenang proyek pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2011.
  • Istilah-istilah Islam dijadikan sandi dalam komunikasi kasus korupsi pengadaan Al-Qur’an dengan makna lain. Di antara yang digunakan adalah lafal : santri (yang dimaksudkan kepada Dendy dan Fahd El Fouz, selaku broker lapangan), pengajian (yang bermakna pelelangan. Kosakata ini dipakai ketika Fahd selaku broker diminta menekan sejumlah pejabat di Kementerian Agama sebagai pemilik proyek), murtad (yaitu menyimpang dari kesepakatan yang sudah ada), dan lafal imam, maksudnya pimpinan.
  •  “…Adinda tolonglah yah…””… dibantu disukseskan itu dinda yah…,””…karena kan udah di tingkat para imam-imamnya kan sudah itu ya….”  Maksud imam dalam perbincangan ini adalah pimpinan.
  • Korupsi Al Quran, Zulkarnaen Djabar dan Putranya Terancam 20 Tahun Penjara

Inilah beritanya.

***

Korupsi Alquran di Kementerian Agama

Wamenag Terlibat Muluskan Korupsi Alquran

Tribunnews.com – Senin, 28 Januari 2013 23:57 WIB

Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar_8432734

Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar / tribunnews.com/yogi gustaman

JAKARTA – Kemenangan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT A3I) mendapatkan proyek pengadaan Alquran di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tahun 2011 ternyata tak luput dari peran Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Hal itu sebagaimana terungkap dalam dakwaan terdakwa Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi Al Quran dan Lab Mts di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Zakkil Fikri, Dendy pada 28 September 2011 meminta Zulkarnaen menghubungi Nasaruddin yang kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Kementerian Agama untuk menggeser posisi PT A3I dari posisi kedua ke posisi satu urutan pemenang lelang.

Dendy beralasan, perusahaan percetakan di posisi pertama adalah milik orang Nasrani.

“Zulkarnaen lalu menghubungi Nasaruddin dan mengatakan PT A3I ada di urutan dua. Tetapi, Nasaruddin meminta Zulkarnaen berbicara langsung kepada kepala Unit Layanan Pengadaan Ditjen Bimas Islam, Mashuri,” kata Jaksa.

Nasaruddin, sambung Jaksa, juga meminta orang suruhan Zulkarnaen, Fahd El Fouz, bertemu langsung Mashuri. Zulkarnaen, lanjut Jaksa juga meminta Nasaruddin mendesak Mashuri mengubah posisi pemenang lelang,

“Dan Nasaruddin mengatakan ‘iya’,” kata Jaksa.

Sebelumnnya, anggota Badan Anggaran Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar dan Direktur PT  Karya Sinergi Alam, Dendy Prasetya didakwa Jaksa KPK telah menerima uang miliaran rupiah. Uang yang diterima anak dan bapak itu terkait pengurusan anggaran proyek pengadaan kitab suci Alquran dan pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012.

“Karena terdakwa satu menyetujui anggaran di Kementerian Agama,” ucap Jaksa Zakkil Fikri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, (28/1/2013).

Dijelaskan Jaksa, terdakwa satu Zulkarnaen Djabar selaku anggota DPR RI atau bersama-sama dengan terdakwa dua, Dendy Prasetya dan Fahd Arafiq melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima uang dari Abdul Kadir Alaydrus melalui terdakwa dua, Dendy Prasetya senilai Rp 14,9 miliar.

“Terdakwa satu dibantu oleh terdakwa dua dan Fahd El Fouz telah mengupayakan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang dalam pekerjaan laboratorium komputer di Direktorat Pendidikan Islam tahun anggaran 2011. Proyek tersebut bernilai Rp 31,2 miliar,” ujarnya.

Zulkarnaen dan Dendy dibantu Fahd El Fouz juga mengupayakan PT Adhy Aksara Abadi Indonesia sebagai pelaksana proyek pengadaan kitab suci Alquran tahun anggaran 2011 senilai Rp 22 miliar. Dua terdakwa itu juga mengupayakan PT Synergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang dalam pengadaan kitab suci Alquran tahun anggaran 2012 senilai Rp 50 miliar.

“Terdakwa satu dan dua mengetahui bahwa pemberin uang itu merupakan akibat dari pengurusan anggaran pengadaan laboratorium komputer dan pengadaan kitab suci Alquran tahun anggaran 2011-2012,” ungkap Jaksa.

Kedua terdakwa disangkakan melanggar pasal subsidairitas. Yakni dakwaan primer melanggar Pasal 12 Jo Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 KUHP.

Atau subsidair Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1Jo Pasal 65 KUHP. Atau lebih subsidair Pasal 11 Jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat satu kesatu  Jo Pasal 65 KUHP.

Akibat perbuatan tersebut, terdakwa Zulkarnaen dan Dendy terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Penulis: Edwin Firdaus  |  Editor: Willy Widianto/ TRIBUNNEWS.COM

***

Korupsi Alquran di Kementerian Agama

Korupsi di Kemenag Gunakan Istilah ‘Arab’

Tribunnews.com – Selasa, 29 Januari 2013 10:19 WIB

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA– Menutupi endusan dari penegak hukum pemberantasan korupsi, sejumlah pihak pelaku tindak pidana ini menggunakan sejumlah kosakata baru. Kosakata ini seakan menjadi kata sandi yang disepakati bersama dua belah pihak.

Jika dalam kasus korupsi yang melibatkan Permai Grup publik akrab dengan istilah apel Washington, atau apel Malang, korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama juga memiliki istilah baru, namun lebih akrab dengan kosakata Arab.

Kosakata Arab itu terekam dalam dakwaan jaksa untuk terdakwa suap kepengurusan anggaran proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011 dan 2012 dan laboratorium Mts tahun anggaran 2011 di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabbar dan putranya, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra.

Kosakata pertama yang dipakai adalah ‘santri,’ yang dimaksudkan kepada Dendy dan Fahd El Fouz, selaku broker lapangan yang meneruskan perintah Zulkarnaen untuk melakukan sejumlah intervensi terhadap pejabat di Kementerian Agama sebagai pemilik proyek.

Istilah ini digunakan Zulkarnaen ketika menghubungi Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Affandi Mochtar lewat ponselnya dengan menerangkan proyek pengadaan laboratorium komputer MTs TA 2011 jatah Komisi VII DPR RI dan bertindak sebagai brokernya Fahd.

“Pada September 2011, terdakwa I (Zulkarnaen) menghubungi Affandi Mochtar melalui handphone dan meminta agar kedatangan dua santrinya yaitu terdakwa II (Dendy) dan Fahd,” ujar jaksa Dzakiyul Fikri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (28/1/2013).

Kosakata Arab lainnya juga digunakan Zulkarnaen kepada Affandi setelah tahu Ketua TIM ULP Mohammad Zen yang tidak satu suara untuk menempatkan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang tender proyek pengadaan komputer MTs TA 2011.

“Terdakwa I mengirimkan sms kepada Affandi Mochtar untuk mengingatkan Mohammad Zen agar jangan sampai “murtad” yaitu menyimpang dari kesepakatan yang sudah ada,” lanjut jaksa Dzakiyul.

Untuk istilah lainnya yang digunakan dalam komunikasi Zulkarnaen dengan pihak Kemenag adalah ‘pengajian,’ yang bermakna pelelangan. Kosakata ini dipakai ketika Fahd selaku broker diminta menekan sejumlah pejabat di Kementerian Agama sebagai pemilik proyek.

“Mana katanya ada orang Ambon yang gangguin kerjaan kami? Saya suka kalau ada yang ganggu-ganggu kerjaan kita. Makanya segera umumkan ‘pengajian’ itu, nanti keburu becek,” ujar Fahd kepada Unit Layanan Pengadaan Kementerian Agama yang diketuai Zen.

Saat itu Fahd memakai ponselnya agar Undang Sumantri berbicara dengan Zulkarnaen di ujung telepon. Dalam pembicaraan itu Zulkarnaen meminta kepada Undang agar dapat membantu sesuai dengan apa yang disampaikan Fahd karena proyek itu milik orang DPR sehingga harus dimenangkan.

“…Adinda tolonglah yah…””… dibantu disukseskan itu dinda yah…,””…karena kan udah di tingkat para imam-imamnya kan sudah itu ya….” Maksud imam dalam perbincangan ini adalah pimpinan.

Lanjut jaksa, pada tanggal 18 November 2011, Fahd menghubungi Dendy dengan mengabarkan bahwa proyek pengadaan komputer MTs sudah aman dipegang untuk jatah DPR RI, lalu menghubungi Zulkarnaen dan menggunakan istilah pengajian sudah aman.

“Dan dijawab terdakwa I (Zulkarnaen) Alhamdulillah,”kata jaksa lagi.

Jaksa menyatakan Zulkarnaen bersama-sama Dendy selaku Direktur PT Karya Sinergi Alam Indonesia, dan Fahd melawan hukum dengan menerima uang senilai Rp14,9 miliar dari tiga proyek di Kementerian Agama, yakni pengadaan komputer di MTs TA 2011, pengadaan Alquran TA 2011 dan 2012.

Penulis: Yogi Gustaman  |  Editor: Rachmat Hidayat/ TRIBUNNEWS.COM

***

Korupsi Al Quran

Zulkarnaen Djabar dan Putranya Terancam 20 Tahun Penjara

Penulis : Icha Rastika | Senin, 28 Januari 2013 | 19:14 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar, bersama putranya, Dendy Prasetya, didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan karena menerima hadiah berupa uang Rp 14,3 miliar dari pihak swasta terkait proyek pengadaan laboratorium Madrasah Tsanawiyah tahun anggaran 2011, pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011, serta pengadaan Al Quran tahun anggaran 2012 di Kementerian Agama.

Surat dakwaan tersebut dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terdiri dari Dzakiyul Fikri, M Wiraksajaya, dan Rusdi Amin, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/1/2013).

Dalam dakwaan primer, jaksa menyebutkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 12 Huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 junctoPasal 65 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Kemudian dakwaan subsider adalah terdakwa melanggar Pasal 5 Ayat 2 juncto Pasal 5 Ayat 1 Huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 juncto Pasal 65 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan lebih subsider yang memuat Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 juncto Pasal 65 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Dengan semua dakwaan ini, Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup ditambah denda paling besar Rp 1 miliar.

Menurut jaksa, Zulkarnaen selaku anggota DPR 2009-2014, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Dendy dan Fahd El Fouz (Fahd A Rafiq), menerima uang Rp 14,9 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus selaku pihak swasta.

Uang dari Abdul Kadir diterima Zulkarnaen melalui Dendy, yang ditransfer ke rekening perusahaan keluarga.

“Padahal patut diketahui atau patut diduga uang itu bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata jaksa Dzakiyul Fikri. Dalam kasus ini, Fahd dan Abdul Kadir masih berstatus saksi.

Jaksa mengatakan, uang itu diberikan kepada Zulkarnaen karena selaku anggota Banggar DPR, dia menyetujui anggaran di Kementerian Agama dan mengupayakan tiga perusahaan memenangi tender proyek di Kemenag.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Batu Karya Mas sebagai pemenang tender proyek pengadaan laboratorium komputer Kemenag 2011, PT Adhi Aksara Abadi sebagai pemenang tender pengadaan Al Quran 2011, dan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang lelang proyek Al Quran tahun anggaran 2012.

“Hal ini bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota DPR dan selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme,” kata jaksa.

Lebih jauh jaksa menguraikan, perbuatan ini berawal saat Zulkarnaen mengadakan pertemuan dengan Dendy dan Fahd di ruang kerjanya, September 2011.

Dalam pertemuan tersebut, Zulkarnaen menginformasikan pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa di Kemenag.

“Selanjutnya terdakwa 1 (Zulkarnaen) memerintahkan terdakwa 2 (Dendy) dan Fahd untuk mengecek ke Ditjen Pendidikan Islam dan Bimas Islam,” kata jaksa.

Zulkarnaen juga meminta Fahd dan Dendy menjadi perantara dalam mengurus tiga proyek tersebut. Fahd kemudian mengajak rekannya, yakni Vasco Ruseimy, Syamsul Rahman, dan Rizky Moelyo Putro, untuk menjadi perantara.

Pertemuan itu dilanjutkan dengan pertemuan kedua di ruangan Zulkarnaen yang bertujuan mengatur pembagian fee yang akan diperoleh dari pengadaan barang dan jasa di Kemenag tersebut.

“Karena terdakwa 1 (Zulkarnaen) berkontribusi dalam pembahasan anggaran dan persetujuan anggaran di banggar atas paket pekerjaan tersebut, terdakwa 1 (Zulkarnaen) juga mengatakan bahwa yang mengatur pembagian fee adalah terdakwa 2 (Dendy),” ucap jaksa Dzakiyul.

Atas perintah Zulkarnaen ini, Dendy dan Fahd melakukan penghitungan rencana pembagian fee didasarkan pada nilai pekerjaan di Kemenag tahun anggaran 2011-2012 tersebut.

Pembagian fee itu ditulis Fahd pada lembaran kertas, yang intinya senilai Rp 31,2 miliar terkait proyek pengadaan laboratorium, Rp 22 miliar untuk proyek Al Quran 2011, dan Rp 50 miliar untuk pengadan Al Quran 2012.

Fee miliaran rupiah itu, menurut jaksa, dibagi-bagikan ke Senayan, termasuk Zulkarnaen, Vasco, Syamsu, perusahaan, Fahd, Dendy, dan Priyo Budi Santoso.

Setelah fee disepakati, kata jaksa, dimulailah proses pengadaan di Kemenag. Dalam hal ini, Zulkarnaen bersama Dendy dan Fahd memengaruhi dan mengintervensi pejabat Kemenag untuk memenangkan perusahaan yang sudah direncanakan.

Atas dakwaan jaksa ini, Zulkarnaen dan Dendy akan mengajukan nota pembelaan atau eksepsi yang akan dibacakan dalam persidangan selanjutnya.

Editor :

Ervan Hardoko/kps.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 473 kali, 1 untuk hari ini)