Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan Hadi Tjahjanto/Net

Kisah ‘Lebai (Modin) Malang’ rupanya mirip dengan nasib malang PBNU. Maunya mengharapkan dua keuntungan, hingga rela membela-bela junjungannya, ternyata gathung, nihil, satu pun ga’ dapat. Kosong melompong. Padahal NU sudah sampai “merasa bertugas” untuk “berkelahi” dengan 17 Ormas Islam, tapi perlakuan bosnya, kini PBNU merasa ga’ diciprati apa-apa. (Salah siapa? Salahnya, kenapa mau? he… he… emang enak jadi bemper…).

Penggalan akhir tulisan wong NU berikut ini menggambarkan nasib kecele-nya PBNU masa kini:

“PBNU dilecehkan. Rois Aam dan Ketum PBNU hanya disuruh menjaga Pancasila versi Rezim Jokowi, disuruh berkelahi dengan 17 Ormas Islam, dikandangin di UKP PIP yang derajatnya hanya unit di pemerintahan. Itu pelecehan luar biasa!” (Djoko Edhi Abdurrahman Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Berikut ini tulisan Djoko Edhi Abdurrahman selengkapnya, dikutip dari rmol.co

***

Presiden Jokowi Tipu PBNU, Itu Hebat!

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman

Tak ada lagi kue kekuasaan ke depan. Kalau kau tak kebagian di reshuffle itu, ya tak kebagian.

Tadinya, salah satu personil Wantimpres ialah KH Hasyim Muzadi. Pada rezim SBY, kursi ini ditempati KH Makruf Amin yang kini Rois Aam PBNU. Beberapa bulan lalu, Mbah Hasyim mangkat, kursi itu kosong. Maka PBNU mengajukan KH Achmad Bagja untuk menggantikan Mbah Hasyim. Sudah di-accoleh Presiden Jokowi, sudah fixed, tapi nama Achmad Bagja raib. Saya lihat di-replacedengan Agum Gumelar. Itu satu.

Kedua, Ketum Muslimat NU yang menjabat Mensos, Khofifah Indar Parawansa dan jadi Cagub Jatim, diganti Idrus Markham. Sekalipun Khofifah naik karena ia Timses Pilpres Jokowi, namun ia adalah struktur Banom PBNU. Ketika digantikan Idrus Markham yang pernah jadi pengurus IPNU dan PMII, tapi jauh beda. Idrus tak memiliki hubungan apapun dengan PBNU, melainkan dengan Golkar. Pertukaran Khofifah dengan Idrus bagi PBNU adalah menukar marmut dengan tikus.

Posisi politik Wantimpres sangat penting bagi PBNU. Saya adalah anggota Pansus RUU DPP (Dewan Pertimbangan Presiden) tahun 2004. UU DPP kemudian lebih populer dengan nama Wantimpres yang pada Orde Baru adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Ini adalah badan eksekutif garis ke samping, yang memberikan masukan kepada presiden. DPP adalah badan yang menampung masalah strategis masyarakat yang disampaikan langsung kepada presiden. Itu memastikan bahwa masalah masyarakat beroleh penanganan langsung dari Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan.

Penipu

Itu reasonnya, betapa PBNU merasa ditipu dan dimalingi ketika ia digusur dari DPP.  PBNU kalah dengan Jan Darmadi yang mewakili komunitas gambler. Sudah pesong. Keniscayaannya ke depan, PBNU mereposisi dirinya terhadap rezim Jokowi. Pertama, kepentingan strategis PBNU tak mampu dilindungi oleh Presiden Jokowi.

Kedua, komitmen PBNU dengan Presiden Jokowi wanprestasi yang mestinya take and give, minimal tidak ditipu seperti itu. Selama ini PBNU telah bersedia menjadi bemper ketika Jokowi diserang 17 ormas Islam, baik di 411 maupun 212, sehingga PBNU dimusuhi. Jokowi membalas susu dengan tuba.

Ketiga, dengan digusurnya PBNU dari Wantimpres untuk mewakili dan menyampaikan aspirasi 92 juta umat nahdliyin, menunjukkan PBNU di rezim Jokowi hanya pelengkap penderita yang sebelumnya penafsir dan penyampai wahyu rakyat.

Keempat, PBNU dilecehkan. Rois Aam dan Ketum PBNU hanya disuruh menjaga Pancasila versi Rezim Jokowi, disuruh berkelahi dengan 17 Ormas Islam, dikandangin di UKP PIP yang derajatnya hanya unit di pemerintahan. Itu pelecehan luar biasa![***]

Penulis adalah Anggota Komisi III DPR 2004 – 2009; Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU

Sumber: rmol.co

(nahimunkar.org)

(Dibaca 3.994 kali, 1 untuk hari ini)