Nasib TAP MPRS No.XXV /1966 (Pembubaran dan Pelarangan PKI-Komunis), Mau Dicabut PDIP, dan Ditilep Situs DPR-MPR
 

Tanggal 5 Juli 1966: Terbit TAP MPRS No.XXV th.1966 yang ditanda-tangani Ketua MPRS RI Jenderal TNI AH Nasution tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan penyebaran paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ilustrasi. Foto/ prtlislm.

***

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966

Posted on 24 Oktober 2014

by Nahimunkar.org

 

KETETAPAN MPRS DAN MPR RI BERDASARKAN KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003 PASAL 2 DAN PASAL 4
PASAL 2 KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti-hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata¬nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;
c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
Mengingat :
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3)
Mendengar :
Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966.
M E M U T U S K A N
Menetapkan:
KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/ MARXISME-LENINISME.
Pasal 1
Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijasaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.
Pasal 2
Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.
Pasal 3
Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-Universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.
Pasal 4
Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1966
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
ttd
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI.
Wakil Ketua,
ttd
(Osa Maliki)
Wakil Ketua,
ttd
(H.M Subchan Z.E.)
Wakil Ketua,
ttd
( M. Siregar )
Wakil Ketua,
ttd
( M a s h u d i )
Brig. Jen. TNI.
Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum ke – IV MPRS
ttd
(Wilujo Puspo Judo)
May. Jen. TNI.

P E N J E L A S A N
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : XXV/MPRS/1966
1. Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
2. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar¬dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
3. Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme.
https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966

https://www.nahimunkar.org/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966/

 

(nahimunkar.org)

***

Menolak Lupa! PDIP Pernah Berjuang Habis-habisan agar TAP MPRS Larangan PKI Dicabut

Posted on 26 Juni 2020

by Nahimunkar.org


  • SWARAKYAT.COM – PDI Perjuangan memiliki sejumlah rekam jejak yang berlawanan dengan arus besar umat Islam Indonesia. Salah satunya adalah upaya pencabutan TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme di Indonesia.

      
     

    Harian RAKYAT MERDEKA, pada Selasa 29 Juli 2003/29 Jumadil Awal 1424 H menurunkan sebuah laporan berjudul “PDIP Siap Berjuang Habis-habisan: Tarik-Menarik Soal Tap Komunisme” dan sebuah transkrip wawancara dengan Sekretaris Fraksi PDIP –yang saat ini menjabat sebagai Menteri PAN-RB– Tjahjo Kumolo.

      
     

    Kliping berita tersebut, hari ini beredar di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Berikut isi berita dan wawancara yang dilansir Harian Rakyat Merdeka itu selengkapnya:

      
     

    PDIP Siap Berjuang Habis-habisan Tarik-Menarik Soal Tap Komunisme

      
     

    PDIP bakal berjuang keras agar Tap soal komunisme agar dicabut di Sidang Tahunan (ST) Agustus nanti. Tapi, sejumlah fraksi DPR terutama yang berasal dari kelompok Islam menentang keras rencana tersebut. Kelompok ini kabarnya mendapat sokongan penuh dari fraksi TNI/Polri.

      
     

    ADA hal krusial yang akan dibahas dalam Sidang Tahunan (ST) MPR awal Agustus 2003 mendatang. Yakni, soal adanya keinginan dari fraksi PDI Perjuangan untuk mencabut Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 soal larangan ajaran komunis.

      
     

    Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Permadi, berjanji akan all out memperjuangankan peninjauan sejumlah Tap MPR. Antara lain, soal rehabilitasi nama Soekarno hingga pencabutan larangan ajaran komunis dan Leninisme. “Kalau perlu kami akan berjuang lewat voting,” ujar sang paranormal yang kerap berbaju hitam ini.

      
     

    Hal ini diakui Sekretaris Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. Menurut dia, rehabilitasi nama Soekarno dan pencabutan tap komunis tersebut akan diperjuangkan habis-habisan di ST MPR. “Saat ini sedang melakukan lobi-lobi. Tapi, belum ada keputusan resmi. Fraksi kami melihat masalah ini sangat signifikan diangkat dalam ST nanti,” ujar bekas anggota Golkar ini.

      
     

    Indikasi sikap keras PDIP ini, menurut beberapa sumber Rakyat Merdeka, sudah terlihat sejak pembahasan soal Tap larangan ajaran komunis di Panitia Ad Hoc (PAH) II MPR. Saat itu, sempat terjadi tarik menarik antar fraksi. Diungkapkan sumber itu, fraksi berlogo Banteng tersebut sangat ngotot minta agar Tap soal larangan ajaran komunis ini dicabut.

      
     

    Sedangkan fraksi-fraksi MPR lain di PAH II (seperti F-PG, F-PPP, F-KB, Fraksi Reformasi, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Utusan Golongan, F-TNI/Polri, F-PBB dan F-KKI) menolak rencana itu. “Masalah ini kini sedang deadlock sehingga kemungkinan besar akan dibawa dalam ST,” ujar sumber tadi.

      
     

    Anggota PAH II MPR dari F-KB Syafrin Romas mengakui kalau pembahasan Tap MPRS XXV/MPRS/1966 masih alot. Diungkapkan Syafrin, melalui juru bicara PDIP di PAH II, Soewarno, minta agar tap itu dicabut. Anggota PDIP Permadi juga ngotot agar Tap dicabut. Alasan PDIP, ada unsur pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tap MPRS yang pernah menjadi senjata bagi pemerintahan Orba ini. Misalnya, cucu oknum PKI terkena, maka besan dari orang yang PKI itu juga akan kena. “Itu mereka anggap melanggar HAM. Makanya PDIP ngotot minta agar Tap itu dicabut,” imbuh Romas.

      
     

    Menurut Syafrin, ada sekitar 139 Tap MPRS dan MPR dari tahun 1960 hingga 2002 yang akan ditinjau ulang dalam ST MPR mendatang. Salah satu Tap MPRS yang ditinjau itu adalah Tap MPRS XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan ajaran komunisme.

      
     

    Ditanya bagaimana reaksi fraksi-fraksi (di luar PDIP) saat pembahasan di PAH II, Syafrin mengatakan hampir semua fraksi (kecuali PDIP) menolak pencabutan Tap itu. “Mulai dari F-PG, PPP, F-UD, F-UG hingga TNI/Polri menolak pencabutan tersebut. Kalau masalah ini dibawa di ST MPR, maka PDIP akan kalah,” ujar Ketua DPW PKB Lampung ini. Lantas, bagaimana tanggapan fraksi-fraksi atas ngototnya FPDIP MPR yang ingin mencabut Tap MPRS XXV/MPRS/1966?

      
     

    Dari peta fraksi di Senayan, hampir semua fraksi akan menolak pencabutan itu. Fraksi Partai Golkar misalnya, berjanji tetap mempertahankan Tap tersebut. Anggota MPR dari F-PG Marzuki Ahmad mengungkapkan fraksinya di MPR menilai keberadaan Tap MPRS XXV soal larangan ajaran komunis, masih relevan.

      
     

    Kalaupun ada fraksi yang berkeinginan untuk mencabut, menurut Marzuki, fraksi-fraksi lain (di MPR) tentu akan menentang habis-habisan. “Saya kira bukan kita saja yang akan menolak pencabutan Tap itu, tapi fraksi-fraksi lain akan mempertahankanTap MPRS XXV itu. Tidak ada alasan untuk mencabutnya,” tegas Marzuki.

      
     

    Lebih lanjut Marzuki mengatakan, lahirnya Tap tersebut karena ada peristiwa berdarah yang membawa banyak korban. Selain itu, peristiwa tersebut melanggar konstitusi. “Kenapa kita mesti mencabutnya? Kalau dicabut, berarti sama saja, kita menghidupkan kembali ajaran tersebut,” ujar Marzuki yang juga Ketua Fraksi F-PG DPR.

      
     

    Hal senada dikatakan, anggota DPR/MPR dari F-PPP Ahmad Muqoam. Menurut dia, masalah Tap MPRS XXV itu harus dicermati secara sungguh-sungguh. “Jangan sampai masalah Tap tersebut menimbulkan konflik baru, imbuhnya.” Ditanya apakah F-PPP akan menolak pencabutan tersebut, Muqoam menjawab,”kecenderungannya kami (F-PPP) akan menolak.” Sikap yang keras telah ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dengan lantang menyuarakan agar Tap MPRS XXV/MPRS/1966 soal larangan ajaran komunis itu, tidak dicabut.

      
     

    Menurut bekas dosen UGM ini, bangsa Indonesia sungguh bodoh apabila mengizinkan kembali ajaran komunis atau Marxisme atau Leninisme. Ditekankan, kasus PKI di Madiun (1948) dan pengkhianatan G 30 S PKI (1966), patut dijadikan pelajaran. “Kambing congek saja tidak akan membenturkan kepalanya dua kali. Kalau kita belum bisa mengambil pelajaran dari dua peristiwa bersejarah tersebut, ya kita lebih bodoh dari kambing,” kata Amien.

     
     

    Dalam sidang tahunan MPR yang dimulai 1 Agustus mendatang, ada dua Ketetapan MPR yang akan dibahas fraksi-fraksi di DPR. Yakni, soal pencabutan Tap tentang komunis serta Tap rehabilitas nama Soekarno. Lalu bagaimana persiapan yang telah dilakukan. Menurut Sekretaris F-PDIP Tjahjo Kumolo, tim yang beranggotakan politisi PDIP, gencar melakukan lobi terhadap tokoh-tokoh elit parpol. Pasalnya, dua hal tersebut memiliki tingkat sensitifitas yang sangat tinggi serta rentan dengan politisasi. Berikut petikan wawancaranya.

      
     

    Benarkah, Fraksi Anda telah mempersiapkan dua agenda utama dalam ST MPR 2003, yaitu pencabutan Tap MPR tentang komunis serta Tap Rehabilitasi Soekarno?

      
     

    Ya, betul sekali. Kami telah membentuk tim kerja yang dipimpin Arifin Panigoro. Tugas utamanya adalah menggolkan dua hal itu. Saat ini, lobi-lobi sedang gencar dilakukan guna menyamakan persepsi di antara kawan-kawan anggota MPR.

      
     

    Bagaimana suara dari kelompok Islam garis keras? Bukankah mereka yang paling keras menentang soal pencabutan Tap MPR tentang komunis?

      
     

    Uaduh, terus terang saya tidak tahu bagaimana perkembangannya, secara mendetail. Yang jelas, keputusannya memang belum ada. Saya kira, adanya perbedaan, biasa-biasa saja. Ini kan dalam kerangka demokrasi. Nggak usah dibesar-bersakanlah

      
     

    Artinya, kelompok yang tidak setuju dengan gagasan PDIP besar juga?

      
     

    Saya nggak ngomong begitu, lho. Kalau memang ada yang pro dan kontra, biasa sajalah. Marilah kita membiasakan diri dengan adanya perbedaan. Begini ya, adanya suara yang berkembang dalam pembahasan tersebut, membuat kami sadar.

      
     

    Soal usulan agar nama Soekarno direhabilitasi, apakah untuk menaikkan pamor PDIP?

      
     

    Ah, jangan dikait-kaitkanlah semuanya dengan PDIP. Kami melihat, nama baik Soekarno memang pantas untuk diperbaiki. Kita semua tahu, bagaimana kepemimpinan serta sepak terjang Bung Karno. Beliau adalah negarawan yang patut diteladani. Dan, semua rakyatpun tahu itu. Saya kira, mereka pun setuju kalau Soekarno mendapatkan rehabilitasi.

      
     

    Bagaimana dengan pencabutan Tap MPR soal komunis?

      
     

    Kita seharusnya melihat bagaimana perjuangan yang telah dilakukan Bung Karno. Berbagai masaah dilalui serta diselesaikannya dengan damai dan aman-aman saja.

    Swarakyat Media
    Juni 25, 2020

     
     

    https://www.swarakyat.com/2020/06/menolak-lupa-pdip-pernah-berjuang-habis.html

    ***

    Tap MPRS XXV 1966 Ditilep DPR dan MPR?

    Posted on 7 Juni 2020

    by Nahimunkar.org



    Tap MPRS XXV 1966 Ditilep DPR dan MPR?

    • Tap MPRS XXV 1966 tentang ‘Larangan PKI dan Komunisme’ Ditilep DPR dan MPR?

        
       

    Wewver Ken Eddy Lapor ustadz, saya coba buka link tap MPRS di atas tapi tidak ditemukan.


     · 5 jam


    Hartono Ahmad Jaiz:  Waduh. Waktu Jokowi baru beberapa hari diangkat jadi presiden, situs nahimunkar mengutip dari link mpr.go.id, lalu oleh nahimunkar Posted on 24 Oktober 2014. Jadi jelas Tap MPRS Nomor XXV/ 1966 itu masih terpampang. linknya ini: https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966Maka dimuat di situs nahimunkar dengan link ini https://www.nahimunkar.org/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966/.


    Eh sekarang link yang di mpr.go.id itu ternyata dinyatakan ‘TIDAK DITEMUKAN Halaman Tidak Ditemukan’.


    (wahai antek2, yang di nahimunkar jangan juga dihapus ya).



    Hartono Ahmad Jaiz
     Ternyata bukan hanya di RUU HIP, ditilepnya Tap MPRS Nomor XXV/ 1966 yang melarang PKI-Komunis itu. Bahkan di situs mpr.go.id pun tampaknya kini telah ditilep. Hingga link yg saat Jokowi baru saja diangkat jadi Presiden, link itu masih memuat Tap pelarangan PKI Komunis tersebut, namun link itu kini menyatakan ‘Halaman Tidak Ditemukan’. Ini linknya: https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966.
     
     

    Hartono Ahmad Jaiz Bagaimana ini Pak HNW dll.  Waduh. Waktu Jokowi baru beberapa hari diangkat jadi presiden, situs nahimunkar mengutip dari link mpr.go.id, lalu oleh nahimunkar Posted on 24 Oktober 2014. jadi jelas Tap MPRS Nomor XXV/ 1966 itu masih terpampang. linknya ini: https://www.mpr.go.id/…/kete…/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966. Maka dimuat di situs nahimunkar dengan link ini https://www.nahimunkar.org/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966/. Eh sekarang link yg mpr.go.id itu ternyata dinyatakan ‘TIDAK DITEMUKAN
    Halaman Tidak Ditemukan’. (wahai antek2, yang di nahimunkar jangan juga dihapus ya).





    NAHIMUNKAR.ORG


    TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966


    TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966


    ***


    Ketika ditelusuri di situs MPR tersebut malah begini.


    Hasil pencarian Tap MPRS XXV di situs mpr.go.id:


    Pencarian kata kunci ‘Tap MPRS XXV’, ditemukan 4 data

      
     

    TAP MPRS XXXIII/1967 DICABUT, NEGARA HARUSNYA MEMINTA MAAF KEPADA BUNG KARNO DAN KELUARGANYA

    Presiden Soekarno adalah korban peristiwa G30S/PKI karena akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI. Dalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diserahkan tanggung jawab untuk

    Baca Selengkapnya

    Hari Kesaktian Pancasila, Ketua MPR: Jadikan Pancasila Perilaku Sehari Hari

    Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi Ketua MPR Zulkifli Hasan memiliki makna penting untuk menjadikan Pancasila sebagai perilaku sehari hari. “Hari Kesaktian Pancasila jangan hanya dimaknai seremonial belaka, yang lebih penting dari itu semua adalah menjadikan Pancasila perilaku sehari hari dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

    Baca Selengkapnya

    Tak Perlu Khawatirkan RUU HIP, Ahmad Basarah Pastikan Tidak Ada Ruang Bagi Kebangkitan PKI

      JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah memastikan tidak ada ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk kembali bangkit. Dia berharap pihak-pihak tertentu, baik kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk tidak khawatir dan membesar-besarkan isu kebangkitan partai terlarang ini di Indonesia. Peryataan Basarah itu disampa

    Baca Selengkapnya

    Ketua MPR : RUU HIP Tak Beri Ruang Bagi Komunisme di Indonesia

    JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan tak ada ruang bagi ajaran komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali hidup di Indonesia. Mengingat dari segi regulasi hukum ketatanegaraan, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta pernyataan sebagai organisasi terlara

    Baca Selengkapnya

    https://v1.mpr.go.id/halaman/cari?q=Tap+MPRS+XXV

    ***

    Kesimpulannya, bukan hanya RUU HIP yang menilep Tap MPRS XXV/ 1966 tentang larangan PKI dan ajaran komunisme itu, tapi situs MPR pun menilepnya. Bahkan Ketika dicari, yang muncul justru artikel2 ‘berbau’ begitulah…

    Na’udzubilhi min dzalik. Mereka pun mayoritas mungkin mengaku Islam.

    https://www.nahimunkar.org/tap-mprs-xxv-1966-ditilep-dpr-dan-mpr/

    (nahimunkar.org)

    ***

    Pengamat: Polisi Harus Menindak Inisiator RUU HIP, karena Berbuat Makar Mau Ganti Pancasila dengan Ideologi Komunis

    Posted on 26 Juni 2020

    by Nahimunkar.org



    • Amir Hamzah (IST)

      Pengamat: Polisi Harus Menindak Inisiator RUU HIP, karena Berbuat Makar Mau Ganti Pancasila dengan Ideologi Komunis

      • Menurut Amir, para inisiator, konseptor dan pendukung RUU HIP merupakan tindakan makar terhadap Pancasila, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

        • “Mereka akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan akan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan ideologi komunis,” ungkap Amir.

        • Amir mengatakan, RUU HIP telah melanggar UUD 1945 dan tiga aturan perundang-undangan yang lain.


      Polisi harus menindak inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) karena melanggar UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang larangan penyebaran Komunisme/Marxisme/Lenimisme.

       “Jika polisi tidak menindak pelanggar UU Nomor 27 Tahun 1999, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mencari jalannya sendiri,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Rabu (24/6/2020).

       Menurut Amir, para inisiator, konseptor dan pendukung RUU HIP merupakan tindakan makar terhadap Pancasila, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

       “Mereka akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan akan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan ideologi komunis,” ungkap Amir.

       Amir mengatakan, RUU HIP telah melanggar UUD 1945 dan tiga aturan perundang-undangan yang lain.

      Ketiga aturan perundang-undangan dimaksud adalah TAP MPRS Nomor XXV /MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme; TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghayatan Pancasila; dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Negara.
       

      Ia mencurigai otak penyusunan RUU itu adalah PDIP, karena selain ketua Panja RUU HIP merupakan politisi partai ini, visi misi partai berlambang Banteng Moncong Putih menyebut tentang Trisila dan Ekasila sebagaimana tercantum pada pasal 7 RUU HIP.

      suaranasional.com, 24/06/2020By Ibnu Maksum
      https://www.nahimunkar.org/pengamat-polisi-harus-menindak-inisiator-ruu-hip-karena-berbuat-makar-mau-ganti-pancasila-dengan-ideologi-komunis/
      https://www.nahimunkar.org/menolak-lupa-pdip-pernah-berjuang-habis-habisan-agar-tap-mprs-larangan-pki-dicabut/

       

      (nahimunkar.org)