Natalius Pigai: Bakar Bendera Tidak Boleh, Tapi Lebih Jahat yang Mengubah Pancasila



Natalius Pigai: Bakar Bendera Tidak Boleh, Tapi Lebih Jahat yang Mengubah Pancasila

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan Megawati sehari setelah pembakaran bendera PDIP oleh massa demo Tolak RUU HIP di depan gedung DPR Rabu kemarin.

“Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah harian,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan, Kamis (25/6/2020).

Surat ini ditandatangani langsung Megawati. Isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia siap siaga, dan akan menempuh proses hukum atas kasus tersebut.

Aktivis HAM, Natalius Pigai turut menyesalkan insiden pembakaran bendera PDIP saat aksi demo tolak RUU HIP.

Jelas Natalius Pigai, apapun alasannya, pembakaran bendera parpol tidak boleh dilakukan.

Namun, lanjut mantan Komisioner Komnas HAM itu, meski pembakaran bendera PDIP tidak boleh, tapi yang lebih berbahaya adalah RUU HIP karena akan mengubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila serta tidak dicantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme, sehingga dinilai akan menghidupkan kembali komunisme.

“Bakar bendera PDIP itu sesuatu yang tidak boleh, namun lebih jahat lagi adalah merubah dasar negara Pancasila dengan melanggar TAP MPR,” kata Natalis Pigai lewat akun twitternya @NataliusPigai2, Kamis (25/6).

“Rakyat pemegang kedaulatan atas simbol negara boleh melaporkan mereka yang menyusun dan memasukan draft RUU HIP sebagai pihak yang melanggar pasal makar,” tutup Natalius Pigai menambahkan.

Bakar bendera PDIP itu sesuatu yg tdk boleh, namun lebih jahat lagi adalah Merubah Dasar Negara Pancasila dgn melanggar TAP MPR. Rakyat Pemegang kedaulatan atas simbol negara boleh melaporkan mereka yg menyusun & Memasukan Draft RUU KIP sebagai pihak yg melanggar Pasal Makar. pic.twitter.com/s16Qm4WtLP

— NataliusPigai (@NataliusPigai2) June 25, 2020

[PORTAL-ISLAM.ID] Jumat, 26 Juni 2020  BERITA NASIONAL

***

PDIP marah bendera mereka dibakar, Warganet unggah video pembakaran oleh kader sendiri

 

Pembakaran puluhan bendera PDIP di halaman kantor DPD PDIP di Kota Pontianak, Juli 2019. (warganet kini: kok ga’ dipakai jalur hukum?, red NM).

Pekanbaru (Riaunews.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada seluruh kader terkait dugaan tindak pidana pembakaran bendera partai.

Pembakaran bendera PDI-P terjadi saat aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Megawati mengeluarkan surat perintah harian itu pada Kamis (25/6/2020). Dalam surat itu ia meminta aksi pembakaran bendera itu diproses secara hukum.

Menanggapi hal tersebut, warganet mengingatkan kejadian di Pontianak pada Juli 2019 silam.

“Sejak dulu bendera PDIP sudah sering dibakar bahkan oleh kader-kader nya sendiri. Jd ga usah lebay ya !! Yg kmrin di DPR itu hny satu bendera PDIP yg di bakar…Nah ini di dlm video benderanya banyak lebih dari puluhan kali. Kol ga di pk jalur hukum ??” ungkap warganet di Twitter lewat akun @Maia_Estalase, sembari melampirkan video pembakaran bendera PDIP yang berjumlah puluhan tersebut.

https://twitter.com/i/status/1276094660910309376

Dikutip dari Tribun Pontianak pada 27 Juli 2019, sejumlah massa melakukan aksi protes di Sekretariat DPD PDI Perjuangan dengan membakar bendera PDI Perjuangan.

Pembakaran tersebut tepat di halaman kantor DPD PDI Perjuangan, Jalan Sultan Abdurahman Kota Pontianak.

Sebelumnya, massa juga sempat untuk membakar baju atau kaos yang mereka gunakan. Kaos tersebut diketahui berlambang PDI Perjuangan.

/riaunews.co, 25 Juni 2020 

 

***

 

  • meski pembakaran bendera PDIP tidak boleh, tapi yang lebih berbahaya adalah RUU HIP karena akan mengubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila serta tidak dicantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme, sehingga dinilai akan menghidupkan kembali komunisme. (Natalius Pigai mantan Komisioner Komnas HAM)

RUU HIP yang diusung PDIP itu berhaluan manifesto PKI 1963.

Inilah beritanya.

***

Ditolak! RUU HIP Berhaluan Manifesto PKI Th 1963

Posted on 20 Juni 2020

by Nahimunkar.org


Ditolak! RUU HIP Berhaluan Manifesto PKI Th 1963

  • Tertulis dalam RUU HIP Pasal 6 ayat 1, bunyinya: Sendi pokok Pancasila adalah keadilan social.”
    Ini mirip persis dengan Manifesto PKI yang pernah digariskan oleh gembong PKI yaitu DN Aidit pada 1963, dimana DN Aidit menyatakan bahwa urat tunjang Pancasila (sendi pokok/intisari Pancasila) menurut PKI adalah keadilan sosial bukan Ketuhanan Yang Maha Esa.

  • RUU HIP secara terang-terangan telah mengadopsi redaksinya mirip persis dengan Manifesto PKI yang pernah disebarluaskan gembong PKI DN Aidit pada 1963. Padahal dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
  • RUU HIP telah kemasukan ideologi PKI. Jadi agenda PKI itu sudah masuk dalam RUU HIP.
    Selengkapnya ada di link berikut ini:

https://www.nahimunkar.org/ditolak-ruu-hip-berhaluan-manifesto-pki-th-1963/

(nahimunkar.org)

(Dibaca 435 kali, 1 untuk hari ini)