Ngotot Ubah RUU HIP Jadi RUU PIP, Ka’ban: PDIP Licik, Jangan Main-main Politik dengan RUU HIP

 

Sengitnya penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sepertinya tidak membuat partai pengusung RUU ini bergeming. PDIP selaku partai pengusung justru tetap kukuh pada pendiriannya, bahkan kini PDIP bermanuver dengan mengusulkan RUU HIP dirubah menjadi RUU PIP.

Silakan simak berikut ini.

***

PDIP Usul Perubahan Nama RUU HIP Jadi PIP, MS Kaban: Suatu Kelicikan Politik

JAKARTA– Usulan fraksi PDIP untuk untuk mengubah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) diprotes sejumlah pihak.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban menyebutkan langkah PDIP ini sebagai suatu kelicikan politik.

Menurut Kaban, usulan itu juga menunjukkan pengakuan bahwa RUU HIP bertentangan dengan amanat UUD 45, yakni mengubah dasar NKRI.

“Usulan PDIP merubah RUU HIP menjadi RUU PIP suatu kelicikan politik dan itu menunjukkan pengakuan bahwa RUU HIP bertentangan dengan amanat UUD45, merobah dasar NKRI. Makar dasar negara di depan mata. NKRI dengan falsafah dasar negara Pancasila final,” tegasnya di akun Twitter @hmskaban.

Mantan menteri kehutanan era SBY ini mengingatkan Presiden RI, Ketua DPR, Ketua MPR RI untuk tidak main-main politik dengan RUU HIP.

“Mengingatkan Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI jangan main-main politik dengan RUU HIP dengarlah suara tokoh-tokoh masyarakat dan ummat Islam. Taruhannya NKRI. Memaksakan RUU HIP berarti membatalkan kesepakatan Pancasila 188 45 dan Dekrit 57 59. Panglima TNI dan Kapolri kenapa jadi pendiam. Salam NKRI,” tulis @hmskaban.

Tak hanya itu, MS Kaban juga mengkritik keberadaan lembaga Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

“BPIP bubarkan karena mendegradasi Pancasila musuh agama. Prisiden yang akan datang menjadikan Pancasila menjadi jatidiri bangsa Indonesia programnya Pemantapan Nilai Dasar Pancasila(PNDP) yakin usaha sampai dan yakin,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua PDIP Ahmad Basarah berpendapat dibutuhkan undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila alias BPIP.

Maka PDIP menginginkan nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal yakni RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) menyusul penolakan sejumlah kalangan terhadap RUU HIP.

“Materi muatan hukumnya (RUU PIP) mengatur tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP,” ujar Basarah dalam keterangan tertulis pada Sabtu lalu (27/6/2020).

Menurut Basarah, RUU PIP tidak memuat pasal-pasal yang menafsirkan falsafah sila-sila Pancasila untuk menjadi norma hukum berupa undang-undang.(msn/fajar)

***

Ngotot Ubah RUU HIP Jadi RUU PIP, PDIP Tak Peka


 

Sengitnya penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sepertinya tidak membuat partai pengusung RUU ini bergeming. PDIP selaku partai pengusung justru tetap kukuh pada pendiriannya, bahkan kini PDIP bermanuver dengan mengusulkan RUU HIP dirubah menjadi RUU PIP.

Hal ini menandakan partai berlambang Banten ini tetap menginginkan RUU ini disahkan menjadi UU. Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam, menilai sikap yang ditunjukkan partai pemenang pemilu ini kontraproduktif dan tidak peka.

“Bila menginginkan RUU HIP dirubah menjadi RUU PIP itu artinya tidak memiliki kepekaan mendengarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat sangat jelas, menuntut RUU HIP dibatalkan,” ungkap Enal di Jakarta, Rabu (8/7).

telusur.co.id – 2020-07-08 by Hamdani

(nahimunkar.org)

(Dibaca 647 kali, 1 untuk hari ini)