Dengan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), seorang suami bisa “dimejahijaukan” jika melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan isterinya.

“Di dalam UU PKDRT, pelaku kekerasan seksual dihukum selama 12 tahun. Sedangkan hukuman berzina di KUHP hanya sembilan bulan. Jadi, lebih ringan berzina ketimbang kekerasan di rumah tangga,” ucap Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI), Neng Djubaedah.

UU ini secara tidak langsung juga menggugat norma-norma agama.

Gencarnya serangan terhadap norma agama perlu dihadapi dengan merujuk kepada Petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam kasus ini di antaranya perlu kita hayati ayat-ayat ini.

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٣٢)

“Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus[1186]. dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.” (QS Luqman/31: 32)

[1186] Yang dimaksud dengan jalan yang lurus ialah: mengakui ke-esaan Allah.

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ (٤٧)

“Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir.” (QS Al-Ankabut/29:47)

الُمنَافِقُوْنَ وَاْلمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيْهِمْ نَسُوْا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ اْلمُنَافِقِيْنَ هُمُ اْلفَاسِقُوْنَ

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[648]. mereka Telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS At-Taubah: 67).

 [648]  Maksudnya: berlaku kikir

 وَالَّذِيْنَ كَفَروُا بَعْضُهُمْ أَوْلِياَءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فيِ اْلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu[625], niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS Al-Anfal: 73)

[625]  yang dimaksud dengan apa yang telah diperintahkan Allah itu: keharusan adanya persaudaraan yang teguh antara kaum muslimin.

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 61]

“Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.” (QS An-Nisaa’: 61).

Orang-orang munafik itu adalah musuh.

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)? (QS Al-Munafiqun/ 63: 4).

Inilah beritanya.

***

UU PDKRT Berpotensi Timpang dan Menggugat Norma Agama

Rabu, 17 September 2014 – 10:42 WIB

Hidayatullah.com–Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Pusat yang juga Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI), Neng Djubaedah Neng melihat ada ketimpangan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap harmonisasi keluarga.

Dengan UU PKDRT, seorang suami bisa “dimejahijaukan” jika melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan isterinya.

Selain itu, UU ini secara tidak langsung juga menggugat norma-norma agama.

“Di dalam UU PKDRT, pelaku kekerasan seksual dihukum selama 12 tahun. Sedangkan hukuman berzina di KUHP hanya sembilan bulan. Jadi, lebih ringan berzina ketimbang kekerasan di rumah tangga,” ucapnya tak habis pikir.

Menurutnya ada empat kekerasan yang disoroti UU PKDRT: fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Diantara bunyi salah satu pasalnya: a. Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi: -Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan  pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Karena itu, lolosnya UU PKDRT dinilai sebagai salah satu keberhasilan aktivis liberal yang telah masuk dalam ranah undang-undang.

“Karena itu Undang-Undang ini (PKDRT) oleh kaum liberal dianggap salah satu keberhasilan mereka,”tukas Neng.*

Rep: Rias Andriati

Editor: Cholis Akbar/hdytllh.

(nahimunkar.com)