Presiden Joko Widodo (Foto: Merdeka)

Jakarta – Pembangunan infrastruktur gencar dilaksanakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Infrastruktur yang baik dianggap bisa meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah.

Dalam beberapa pidatonya,Jokowi mengatakan, program ini merupakan implementasi perwujudan keadilan bagi rakyat. Tapi, bagaimana realisasi program infrastruktur ini berjalan? Dan bagaimana kenyataannya di lapangan?

Ketua Tim Studi Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menilai, secara holistik, pembangunan infrastruktur di era Jokowi gagal total. Secara kualitatif, Muchtar menilai kegagalan Jokowi berdasar indikator berikut:

Pertama, mengutip laporan LIPI, Muchtar menguraikan, pembangunan infrastruktur kelistrikan,air bersih, dan transportasi publik era Jokowi buruk. Berdasar hasil survei 145 ahli di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Lalu mengutip Mantan Menkeu Chatib Basri yang dilansir detikFinance (30/10/2017), Muchtar mempersoalkan anggaran negara yang tidak cukup kuat menopang biaya pembangunan. Sehingga negara terus menambah utang.

 “Rezim Jokowi akhirnya mengakui pembangunan Infrastruktur sebabkan Indonesia kriris. Rezim ingin menunda pembangunan proyek infrastruktur,” kata Muchtar, Selasa (27/11) lansir medianseas.com.

Dalam dokumen Nawacita butir ke tiga Jokowi berjanji, akan membangun Indonesia dari pinggiran. Kalimantan, Papuam NTT, dan lainnya. Tidak Jawa sentries. Tapi, Muchtar memandang ternyata Jokowi tetap melakukan pembangunan berorientasi Jawa (Pulau Jawa).

“Konsep pinggiran kepung kota, hanya ada dalam mimpi Jokowi saat kampanye dan awal bekuasa,” kata Muchtar.

Sedikitnya, ada tujuh “kegagalan” Jokowi membangun infrastruktur, di mata Muchtar. Jokowi Gagal membangun tol laut, perumahan rakyat, Sumber Daya Air, pembenahan jalan dan jembatan, perkeretaapian, transportasi udara dan laut.

Di bidang tol laut, Jokowi disebut gagal mencapai target membangun 24 lokasi pelabuhan laut (RPJMN 2015-2019). Termasuk target penurunan harga barang kebutuhan pokok di wilayah terpencil Timur Indonesia dan Indonesia Barat.

Kemudian, Jokowi hanya mampu menyelesaikan 60 persen per tahun membangun unit perumahan rakyat dari target satu juta unit per tahun. Sumber data KemenPUPR menunjukkan, per 22 Desember 2015, realisasi pembangunan rumah MBR hanya 667.668 unit. Pada 2016, KemenPUPR mengklaim,telah merealisasikan program sejuta rumah dgn capaian 805.169 unit.

“Artinya, gagal mencapai target sejuta rumah.Pada tahun ketiga, hingga awal Desember 2017, realisasi program sejuta rumah sebanyak 765.120 unit, didominasi 619.868 unit utk MBR (81%) dan 145.252 unit utk Non MBR (19%),” uari Muchtar.

Kemudian, pembangunan jalan dan jembatan merupakan lanjutan dari pembangunan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mengutip data versi Kantor Staf Presiden (KSP), Muchtar mencatat, Jokowi hanya membangunjJalan 3.432 Km, tol 947 Km, dan jembatan 39,8 Km, yang dominan di Pulau Jawa.

Sudah 4 tahun lebih Jokowi baru membangun 388 Km jalur Kereta Api, sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 Km. SBY membangun  28 bandara, sementara Jokowi baru 15 bandara.

Jokowi menargetkan 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Jokowi baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, 2015-2017, telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Rezim Jokowi selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau hanya sekitar 50 persen.

“Rezim Jokowi telah mengalami kegagalan-kegagalan di bidang infrastruktur. Pengalaman empat tahun ini dari indikator infrastruktur, Jokowi tidak layak lanjut sebagai Presiden RI. Ia presiden gagal,” kata Muchtar. (Annisa\Editor)

Sumber: law-justice.co

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.548 kali, 1 untuk hari ini)