mesir-dai-pro-mursy

Hidayatullah.com—Partai Salafy An-Nur mengecam tindakan pemerintah sementara Mesir hasil kudeta yang mengontrol para imam dan masjid-masjid.

Hari Ahad (8/9/2013) Menteri Urusan Agama dan Wakaf Muhammad Mokhtar Gomaa mengatakan, kementerian akan membatasi penyelenggaraan shalat hanya di masjid-masjid yang berada dibawah kendali pemerintah, hanya memperbolehkan imam yang berkualifikasi Al-Azhar berceramah di masjid-masjid, menutup masjid-masjid kecil yang kebanyakan memiliki imam independen, serta melarang donasi yang diberikan di dalam masjid.

Gomaa berdalih, tindakan itu akan meningkatkan toleransi dan nilai-nilai moderat Islam.

Jurubicara An-Nur Sherif Taha menyampaikan kecamannya atas tindakan pemerintah itu. Dia mengatakan, masjid-masjid saat ini sudah padat saat shalat Jumat dan keadaannya akan semakin penuh sesak jika masjid-masjid kecil ditutup dan dilarang menyelenggarakan shalat jamaah.

An-Nur juga menentang keputusan pemerintah yang membatasi imam, karena banyak para da’i terkemuka yang disegani bukan lulusan Al-Azhar, lembaga pendidikan Islam tertinggi di Mesir.

“Kriteria ilmiah, bukan loyalitas terhadap penguasa atau pertimbangan keamanan, yang seharusnya dipakai untuk memutuskan kelayakan para da’i,” tegas Taha, dikutip Al-Ahram (12/9/2013).

Hari Selasa (10/9/2013) Menteri Urusan Agama dan Wakaf Muhammad Gomaa mengatakan akan melarang sekitar 55.000 da’i yang tidak mengantongi izin dari pemerintah berdakwah di masjid-masjid.*

(nahimunkar.com)

(Dibaca 186 kali, 1 untuk hari ini)