Oh Indonesiaku… Jilbab Dilarang Diterapkan di Sekolah Negeri, eh Pabrik Arak hingga Tuak Disahkan

Oh Indonesiaku…

Di tengah ramainya SKB 3 Menteri berisi larangan pihak sekolah dan pemda menerapkan pakaian sekolah berdasarkan agama (di antaranya jilbab bagi siswi muslimah, tak boleh sekolah menerapkannya), eh malah ternyata pabrik arak hingga tuak disahkan.

Protes mengenai SKB yang tampaknya alergi agama dan dinilai bertentangn dengan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional itu telah bermunculan di mana-mana. Agar SKB 3 Menteri yang bertabrakan dengan konstitusi itu dicabut. Bahkan Mendikbud Nadiem disoroti lagi soal istri dan anaknya yang bukan Muslim, dikaitkan dengan buat peraturan yang urusi seragam sekolah dengan melarang pakaian serta atribut dilarang berlandaskan agama. Padahal tujuan pendidikan menurut undang2 kan membentuk manusia agar beriman dan bertaqwa…

Nadiem Rajin Ngurusi Seragam Sekolah, tetapi Nol Visi Pendidikan

Posted on 6 Februari 2021

by Nahimunkar.org


Ilustrasi. SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah dinilai sekuler, sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, dan melemahkan keimanan dan ketaqwaan, padahal iman dan taqwa itu jadi tujuan pendidikan di Indonesia dalam UU. Jadi SKB 3 Menteri soal ‘Pakaian Seragam di Sekolah Negeri’ Menabrak UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Foto/ytb

  • Bermasalahnya Nadiem Makarim ini sebenernya sudah dimulai sejak 2020 silam, ketika tiga lembaga besar: PGRI, NU dan Muhammadiyah, menyatakan mundur dari program POP.

  • Awalnya Nadiem Makarim berjanji menunda POP ini ke bulan Januari 2021, namun hari ini malah terlibat polemik tidak penting dengan mengurusi seragam sekolah.

  • Mungkin publik terheran-heran, kenapa saat presiden Jokowi meresufle kabinet kemarin Mendikbud tidak masuk di dalamnya, padahal saat itu banyak publik mengira Nadiem akan di resufle, karena tidak ada prestasi membanggakan, bahkan tidak bisa memberi solusi teknologi saat pandemi menghantam dunia pendidikan.

***

*Nadiem Rajin Ngurusi Seragam Sekolah, tetapi Nol Visi Pendidikan (?)*

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., m.A*

https://www.nahimunkar.org/nadiem-rajin-ngurusi-seragam-sekolah-tetapi-nol-visi-pendidikan/

Sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kini ada pengesahan pabrik arak hingga tuak.

Silakan simak ini.

***

Industri Arak hingga Tuak Disahkan, Gubernur Bali Terima Kasih Kepada Presiden Jokowi


Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa sejumlah minuman tradisional beralkohol merupakan merupakan komoditi usaha yang legal untuk diproduksi.

 

Minuman tersebut antara lain adalah arak Bali, brem Bali dan tuak Bali. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

 

“Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata Koster dilansir dari ANTARA, Senin (22/2/2021).

 

Koster mengatakan, sebelumnya terdapat Perpres Nomor 39 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa industri minuman beralkohol merupakan bidang usaha tertutup.

 

Namun, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan minuman beralkohol tidak merupakan bidang usaha tertutup penanaman modal.

 

Pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu, ditetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

 

“Atas nama pemerintah dan krama (masyarakat) Bali, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021,” kata Koster.

 

Perpres tersebut, memperkuat keberadaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

 

Koster menambahkan, industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt sebagai bidang usaha terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali juga merupakan respons atas upaya Gubernur Bali melalui Surat Gubernur Bali Nomor 530/2520/Ind/Disdagperin, tertanggal 24 April 2019.

 

Dalam surat tersebut berisi permohonan fasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres Nomor 39 Tahun 2014.

 

“Terhadap permohonan Surat Gubernur Bali itu, Menteri Perindustrian RI melalui Dirjen Industri Agro merespons untuk memfasilitasi revisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dan sambil menunggu perubahan Perpres mengusulkan pengaturan dalam produk hukum daerah guna menata minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali,” kata Koster. []

@geloranews

22 Februari 2021

(nahimunkar.org)

(Dibaca 876 kali, 1 untuk hari ini)