Pengamat Intelijen: MUI Masih Punya 5 Video Kekerasan Oknum Elit Densus 88

  • Adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Densus 88 terhadap pelaku yang masih terduga  yang muncul di situs Youtube merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM.
  • Presiden SBY, DPR dan Kapolri diminta bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Komas HAM diminta agar berupaya membubarkan Densus 88
  • Sikap kepolisian yang tidak memasukkan kelompok separatis Papua ke dalam daftar terorisme, sikap kepolisian itu sangat diskriminatif terhadap umat Islam.
  • “Apa karena Papua itu mayoritas non Muslim jadi mereka tidak disebut teroris? Apakah teroris itu hanya untuk umat Islam?”

Inilah beritanya.

Video Kekerasan Densus88_8342653892

ilustrasi diambil dari video ‘Kekejaman Densus 88 di Poso’ (sumber: youtube)

Ormas Islam Sumbar Dukung Usulan Pembubaran Densus 88

Hidayatullah.com— Sejumlah organisasi massa Islam Islam di Sumatra Barat,  mendukung  pembubaran Satuan Elit Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri Densus 88 yang didesakkan ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam menghadap Kapolri Jenderal Timur Pradopo beberapa waktu lalu.

Ormas Islam Sumbar yang mendukung tersebut adalah Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) yang diwakili Novendri, Forum Libas Sum­bar yang diwakili Khairul Amri, dan Paga Nagari Sumbar yang diwakili Ibnu Aqil­ D Ghani dan Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) Irfianda Abidin.

Dikatakan Irfianda, adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Densus 88 terhadap pelaku yang masih terduga  yang muncul di situs Youtube merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM. [baca juga:Pengamat Intelijen: MUI Masih Punya 5 Video Kekerasan Oknum Elit Densus 88]

“Seseorang yang sudah dijadikan terduga, tidak boleh dieksekusi sebelum disidangkan,” katanya kepada para wartawan,  Selasa (05/03/2013).

Irfianda juga berpendapat, kesewenangan anggota elit Densus 88 juga terlihat dari tindakan yang menangkap warga yang sedang shalat di masjid, sedang bersama anak-anak, dan lainnya. Hal ini jelas menimbulkan efek traumatik bagi orang sekitar.

Irfianda menduga, satuan elit di bawah Polri  ini sudah membawa kepentingan Amerika yang selama ini punya kepentingan tersembunyi terhadap umat Islam. Untuk itu, Irfianda meminta Presiden SBY, DPR dan Kapolri bertanggung jawab terhadap permasalahan ini dengan  mendesak Komas HAM membubarkan Densus 88.*

Rep: D. Nurja

Red: Cholis Akbar/ Rabu, 06 Maret 2013

***

Pengamat Intelijen: MUI Masih Punya 5 Video Kekerasan Oknum Elit Densus 88

Senin, 04 Maret 2013

Hidayatullah.com—Umat Islam  Indonesia digemparkan berita video kekerasan oknum Satuan Elit Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri setelah laporan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo beberapa waktu lalu. Kabar terbaru menyebutkan, ternyata MUI masih memiliki 5 rekaman lagi dugaan kekejaman oknum Densus.

“Kita mau kroscek langsung, “  ujar Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Musthofa B. Nahrawardaya kepada hidayatullah.com, Senin (04/03/2013).

Menurut Musthofa, sejauh ini, dugaan oknum Densus 88 yang sudah beredar di Youtube.com memang sama dengan video yang diberikan MUI kepada Kapolri.

Ia juga menjelaskan bahwa MUI juga masih memiliki 5 video lain mengenai kekejian tersebut. Menurutnya video tersebut adalah bukti penting untuk menjelaskan ke umat tentang sikap Densus 88 di lapangan.

Tokoh Muda Muhammadiyah ini juga akan melakukan investigasi ke Poso dan Palu Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 hingga 11 Maret 2013. Kunjungan ke Poso dan Palu ini dinilai bertujuan untuk menemui langsung para korban yang ada di video yang sudah tersebar luas tersebut.

Mustofa menilai meski banyak pihak ada yang meminta membubarkan Densus 88, namuan perjuangan membubarkan Satuan Elit di bawah Mabes Polri ini tidaklah mudah. Menurutnya Densus 88 juga merupakan bagian produk kepentingan international terkait isu perang terhadap terorisme yang didengungkan Amerika Serikat (AS).

Pada kondisi yang sama, Musthofa juga mengkritik sikap kepolisian yang tidak memasukkan kelompok separatis papua ke dalam daftar terorisme. Menurutnya, sikap kepolisian itu sangat diskriminatif terhadap umat Islam.

Seharusnya menurut dia, sikap seseorang atau kelompok yang menyebarkan teror di masyarakat itulah definisi teroris yang sebenarnya. Dari situ Musthofa menilai, korban penembakan kelompok separatis Papua yang menewaskan 8 anggota TNI seharusnya sudah pantas disebut teroris.

“Apa karena Papua itu mayoritas non Muslim jadi mereka tidak disebut teroris? Apakah teroris itu hanya untuk umat Islam?” tandasnya.

Musthofa berharap umat Islam di Indonesia jangan berputus asa untuk mengevaluasi kinerja Densus, meski pembubaran Densus bukan pula hal yang mustahil.*

Rep: Thufail al Ghifari

Red: Cholis Akbar/ hdytllhcom

(nahimunkar.com)

(Dibaca 452 kali, 1 untuk hari ini)