PA 212 Tuntut Syariat Islam Dimasukkan Kembali pada Sila Pertama Pancasila

 


 

Persaudaraan Alumni 212 menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) meski pemerintah memutuskan untuk menunda membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Keputusan menunda, alih-alih dibatalkan, itu juga menuai kritik karena sebagian kalangan menganggap pemerintah maupun DPR masih berniat untuk membahasnya di lain waktu.

 

Jika pemerintah dan DPR masih berkukuh ingin membahasnya sampai disahkan menjadi undang-undang, PA 212 menuntut agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dimasukkan lagi dalam sila kesatu Pancasila.

 

“Jika mereka memaksakan RUU HIP menjadi UU kami juga akan menuntut kembali Pancasila berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang mencantumkan kewajiban melaksanakan syariat Islam pada sila satu,” kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.

 

@geloranews

18 Juni 2020

(nahimunkar.org)

(Dibaca 824 kali, 1 untuk hari ini)