Ilustrasi: Dikejar pajak.


Ibarat vampire, pajak merupakan darah bagi sistem ekonomi neoliberal. Dalam sistem ini semua hal dalam kehidupan akan dikenai pajak. Baik itu kendaraan, bangunan, tanah, transit, bahkan kini akan diberlakukan pajak bagi para YouTuber maupun selebgram. Mengingat omzet penghasilan YouTuber maupun selegram saat ini sudah mencapai jutaan, puluhan juta, bahkan hingga milliaran rupiah. Ini dikarenakan banyaknya permintaan di tengah masyarakat yang mengunakan jasa YouTuber maupun selegram, karena dianggap mudah dan tak perlu repot. Sehingga dengan melihat realitas tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara. Menurutnya, penghasilan besar yang diperoleh para YouTuber maupun selebgram akan dikenai pajak. Dan ini akan diberlakukan pada April 2019 nanti.

Hal tersebut berdasarkan dengan Peraturan Menkeu 2110/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. “Kalau mereka mendapatkan pendapatan di bawah Rp54 juta, itu tidak mendapatkan pajak. Tidak masuk di dalam pendapatan tidak kena pajajk” kata Sri Mulyani.

Tetapi, bagi selegram dan YouTuber yang sudah terkenal dan mendapatkan penghasilan sampai Rp500 juta, maka mereka akan dikenakan pajak, Suara.com, (20/01/2019).

Begitupun menurut Managing Partner dari Danny Darussalam Tax Center hal ini dilakukan guna untuk memberikan keadilan maupun kesetaraan antara pedagang offline dengan pedagang online. Karena menurutnya tidak ada perbedaannya antara pedagang offline maupun online, mereka sama-sama pengusaha, hanya perbedaannya adalah cara metode berdagang mereka adalah dengan online, oleh karena itu sudah sepantasnya bisnis yang dijalankan melalui platform e-dagang dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perpajakan secara umumnya, kompasiana.com, (15/1/2019).

Inilah salah satu fakta dari kebobrokan paradigma sistem ekonomi neoliberal yang menjadikan pajak sebagai penopang pendapatan negara. Negara menyasar seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, dan mewajibkan pajak atas segala transaksi. Seperti pajak bangunan, tanah, motor, mobil dan lain sebagainya tanpa pandang bulu, baik kaya maupun miskin akan menangung pajak tersebut. Hal ini jelas akan merugikan bahkan mendzalimi semua masyarakat. Karena masyarakat akan dibayang-banyangi dengan kewajiban pajak tersebut, dan apabila tidak membayar pajak, maka mereka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Padahal memunggut pajak tanpa alasan yang syar’i sama halnya dengan tindakan memungut cukai (al-maksu), yang telah jelas dilarang oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai”.(HR. Ahmad, ad-Darami dan Abu Ubaid).

Bila dicermati sejatinya negara Indonesia ini merupakan negara kaya akan sumber daya alam (SDA), baik itu nikel, minyak, aspal, baru bara, dan kekayaan alam lainnya. Yang bila dikelola dengan baik, maka hasilnya akan mampu mensejahterakan rakyatnya tanpa mengalakkan pajak bagi rakyaknya.

Namun apalah daya, inilah fakta bahwa negara ini telah dikuasai oleh sistem ekonomi neoliberal yang meniscayakan pengelolaan SDA kepada swasta, sehingga hasilnya akan dinikmati oleh para pemilik modal ataupun segelincir orang. Bahkan tak sedikit juga tambang-tambang yang sangat merugikan rakyat, karena mereka tidak memikirkan nasib rakyat, bahkan tega mengorbankan rakyat demi tercapaianya kepentingan mereka (para kapital).

Dalam sistem inipun negara tidak mempunyai peranan penting atau terbatas dalam pengelolaan dan pengawasan perekonomian. Sistem ini juga sangat menganut sistem ekonomi pasar, dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh swasta atau pemilik modal dengan tujuan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dalam ekonomi pasar.

Hal ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang berasas kepada syariat Allah dengan tujuan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Sistem ekonomi Islam yang tegak diatas paradigma lurus, akan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) dengan baik dan seoptimal mungkin demi kesejahteraan rakyatnya. Karena dalam Islam SDA merupakan harta milik umum (rakyat) yang tidak boleh diperjual belikan apalagi dikelola oleh Asing (swasta), sehingga hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat untuk pemenuhan kebutuhan seluruh rakyatnya.

Begitupun dengan pemungutan pajak, dalam sistem ekonomi Islam pajak pada dasarnya merupakan harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, namun ini diwajibkan bila kondisi Baitul Mal mengalami kekosongan harta.

Baitul Mal sendiri memiliki pos-pos pemasukan yang berasal dari fai, kharaj, ‘usyur, dan harta milik umum atau pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dialihkan menjadi milik negara. Sehingga Negara boleh memunggut pajak jika tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana negara tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban. Sehingga pajak tersebut menjadi wajib. Namun negara tidak bisa semena-mena dalam memunggut pajak dari kaum muslimin, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara diantaranya sebagai berikut:

Pertama, negara komitmen dalam penerapan syariat Islam. Kedua, negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan kemaslahatan umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrong oleh musuh. Ketiga, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara (Baitul Mal) betul-betul kosong.

Keempat, pemungutan pajak hanya diberlakukan oleh orang-orang kaya saja atau orang yang mempunyai kelebihan harta, tidak boleh diberlakukan oleh rakyat miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah, “Dan siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta, maka pajak tidak diambil dari yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: Sebaik-baiknya shadaqah adalah yang berasal dari orang-orang kaya.” (HR. Bukhari melalui jalur Abu Hurairah).

Kelima, pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting. Keenam, besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. Sehingga pemungutan pajak tidak dilakukan secara massif tanpa pandang bulu yang mengakibatkan rakyat terdzalimi.

Inilah indahnya sistem ekonomi Islam yang menjadikan syariat Allah sebagai asas untuk berpijak. Yang memiliki tujuan dan paradigma yang lurus dan jelas, dan berpedoman akan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Sehingga tidak ada jalan lain untuk membunuh para vampire-vampire pajak, kecuali dengan cara menganti sistem ekomoni neoliberal yang nyata-nyata rusak dengan sistem ekonomi Islam yang akan mewujudkan kemaslahatan yang hakiki. Wallahu A’alam Bisshawab.

Siti Komariah, S. Pd. I 
(Komunitas Peduli Umat, Konda, Konawe Selatan)

***

Pajak dan Pungutan di Era Jokowi Lebih Sadis Dibandingkan Zaman Kolonial Belanda

Posted on 23 Oktober 2016 – by Nahimunkar.com

Ilustrasi – Ist

Kebijakan Rezim Joko Widodo (Jokowi) dalam memungut pajak dan berbagai pungutan yang sifatnya memaksa melebihi era kolonial Belanda.

“Pajak tanah, pajak bumi dan bangunan terus meningkat, cukai membumbung tinggi. Bahkan setiap orang pribadi rakyat Indonesia harus bayar pajak karena tinggal dan bernafas di Indonesia,” kata Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno Salamuddin Daeng kepada suaranasional, Sabtu (22/10).

Kata Salamuddin, praktek pajak dan pungutan pemerintahan Jokowi, ditambah dengan pengerukan kekayaan alam habis habisan oleh investor asing, disertai dengan penguasan pasar infrastruktur dan industri oleh modal asing, ditambah dengan penumpukan utang ugal-ugalan, telah menempatkan pemerintahan sebagai penghisab rakyat yang lebih sadis dan lebih permanen dibandingkan skala yang dilakukan pemerintahan kolonial.

“Itulah mengapa pemerintah menggajang pungutan liar (pungli) karena mengurangi jatah pemerintah yang tengah mempersiapkan berbagai jenis pajak dan pungutan memaksa secara lebih luas, intensif dan kepada seluruh rakyat pada tahun tahun mendatang. Untuk apa? Untuk membayar bunga utang pemerintah yang ditumpuk besar dalam 2 tahun terakhir,” ungkap Salamuddin.

Salamuddin mengatakan segala jenis pajak dan pungutan tak ada yang dapat dikembalikan kepada rakyat karena sebagian besar harus digunakan untuk menggaji aparatur pemerintahan, membayar utang luar negeri, dan selebihnya dikorupsi.

“Bagaimana dengan pembangunan yang diterjemahkan Pemerintahan Jokowi dengan membangun mega proyek infrastruktur? Semua dibiayai dengan utang dan dikerjakan oleh investor swasta dan asing,” pungkas Salamuddin.*/suaranasional.com – 23/10/2016

(nahimunkar.org)

(Dibaca 540 kali, 1 untuk hari ini)