Pakar Hukum: Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati di Jombang Harusnya Sudah Ditahan

 

  • Muhammadiyah, MUI, dan FKUB Dukung Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Kiai Cabuli Santriwati di Jombang

Inilah beritanya

***

 

Pakar Hukum: Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati di Jombang Harusnya Sudah Ditahan


FaktualNews.co

Ilustrasi

JOMBANG, FaktualNews.co – Kasus pencabulan yang menimpa santri salah satu pondok pesantren di kawasan Ploso Jombang, dan diduga dilakukan oleh salah satu elit ponpes tersebut, merupakan ujian bagi nyali Kepolisian untuk melakukan pengusutan secara transparan dan tuntas. Pernyatan tersebut disampaikan langsung pakar hukum sekaligus dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, Dr.Sholikin Ruslie, SH, MH.

“Tidak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk tidak menegakkan hukum pada kasus ini, jangan dianggap masyarakat itu diam karena tidak tahu, diamnya masyarakat sejatinya bukan diam dan benar-benar diam tapi tetap melakukan kontrol terhadap kinerja kepolisian agar menegakkan hukum setegak-tegaknya, dengan transparan kepada siapapun. Sebab hukum itu diciptakan untuk ditegakkan dan agar dapat menciptakan keadilan,” ungkap dia panjang lebar, sabtu (7/12/2019).

Disampaikannya lebih jauh, pada titik sentrum penerapan pasal adalah hal yang sangat krusial harus dikontrol oleh publik. Karena pada aspek ini, lebih jauh dia tuturkan, kerap menjadi pintu masuk penelantaran kasus-kasus yang mandeg.

Dirinya pun mengaku sepakat dengan Ketua PCNU Jombang. Yang menyebut jika kasus ini tidak dapat mencerminkan keadilan, maka dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pesantren. “Bahkan menurut saya juga akan sangat berbahaya dalam bingkai bangunan hukum dan pranata sosial di Kabupaten Jombang. Jika hal ini sampai terjadi, Polisi adalah pihak yang paling bertanggungjawab,” tegas dia.

Pria yang juga menjabat sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jombang, ini pun membedah penerapan pasal 285 KUHP alternatif 294 (1,2 ke 2e) yang diterapkan pada tersangka. Menurut dia, ancaman hukuman Pasal 285 adalah maksimal  12 tahun. Pasal ini tentang persetubuhan, bukan pencabulan, jika info dipublik persoalannya adalah pencabulan tapi dikenakan pasal persetubuhan, maka sangat mungkin nanti tersangka akan bebas. Selain itu Pasal ini tidak mengenal ketentuan batasan hukuman minimal, artinya meskipun maksimalnya tinggi tapi tidak ada batas minimal, maka ada peluang tersangka akan dikenakan hukuman yang sangat ringan.

“Untuk pengenaan pasal alternatif 294 (1 dan 2 ke 2e) meskipun tentang pencabulan, akan tetapi pasal ini konsekuensi hukuman yang diancam lebih ringan, yaitu 7 tahun,” ulas dia.

Untuk itu, lebih jauh disampaikan Solikin, publik harus tetap melakukan kontrol terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan nantinya. Khususnya terhadap penerapan pasal dan undang-undangnya serta ditahan dan tidaknya tersangka. “Sebab perkara ini bukan delik aduan, yang konsepnya tidak dapat menghentikan perkara/kasus, misalnya karena dicabut atau terdapat kesepakatan damai.

Sebagai tokoh yang lahir dan dibesarkan di kota santri Jombang, dirinya pun menaruh harapan besar agar Kepolisian harus serius terhadap persoalan ini. Sebab jika tidak, ungkap Solikin, akan sangat menciderai keadilan dan mengganggu kondusifitas publik di Kabupaten Jombang. “Kuatir masyarakat akan beranggapan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tambah dia.

Pihaknya pun meminta pihak kepolisian segera melakukan penahanan terhadap tersangka. “Sudah memenuhi unsur penahanan. yaitu dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, karena infonya korban yang saya mendengar tidak hanya satu, kemudian menghilangkan barang bukti dan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun,”  pinta dia.

Meskipun lanjut Solikin, penilaian terhadap tiga hal tersebut merupakan penilaian subyektif penyidik. Namun perlu diingat, pesan dia sebelum mengakhiri pembicaraan, publik mempunyai obyektifitasnya sendiri. “Publik mempunyai kemampuan untuk menilai apakah penyidik serius atau tidak,” pungkas dia.

Editor

Tim Redaksi FN

https://faktualnews.co/

Hukum   Sabtu, 7 Desember 2019 | 22:39 WIB   Jurnalis: Beny Hendro

 

***

 

Anak Kiai Jombang Cabuli Santriwati

Muhammadiyah, MUI, dan FKUB Dukung Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Kiai Cabuli Santriwati di Jombang

Senin, 20 Januari 2020 21:32


TRIBUNMADURA/SUTONO

Ketua MUI Jombang, KH Cholil Dahlan 

MUI, Muhammadiyah, dan FKUB Dukung Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Kiai Cabuli Santriwati yang Menjerat Putra Kiai Ternama di Jombang

TRIBUNMADURA.COM, JOMBANG – Sejumlah tokoh di Kabupaten Jombang mulai angkat bicara terkait kasus dugaan Kiai cabuli santriwati dengan tersangka MSA (39), putra Kiai ternama di Jombang.

Para tokoh masyarakat tersebut mendukung polisi sepenuhnya untuk menuntaskan kasus dugaan Kiai cabuli santriwati tersebut.

Dengan begitu, citra Jombang sebagai Kota Santri tidak tercoreng.

Salah satunya ditegaskan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang, KH Cholil Dahlan.

“Saya atas nama MUI Jombang mendukung polri untuk menuntaskan dugaan pidana pencabulan yang dilakukan salah satu anak seorang tokoh pesantren di Jombang, berinisial MSA,” ujar Kiai Cholil, Senin (20/1/2020).

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Peterongan Jombang ini berharap, dengan penuntasan kasus tersebut, tidak ada stigma buruk bagi komunitas pondok pesantren di Kabupaten Jombang.

“Selain itu, juga memberikan keteduhan dan ketentraman bagi umat, khususnya di lingkungan pondok pesantren,” tegas KH Cholil.

Dukungan senada disuarakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang, Dr Ir Abdul Malik.

“Saya selaku Ketua Muhammadiyah Jombang mendukung penuh polisi, dalam hal ini Polda Jatim untuk mengusut tuntas kasus pencabulan di bawah umur.

Agar tidak terjadi stigma buruk terhadap Jombang sebagai Kota Santri,” tegas Abdul Malik.

Terpisah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Kabupaten Jombang, KH Isrofil Amar juga ikut menyuarakan dukungannya.

“Besar harapan kami, demi keadilan dan kewibawaan, Polda Jatim segera menuntaskan perkara tersebut,” ujar Kiai Isrofil yang juga mantan Ketua PCNU Jombang.

Diketahui, mulai Rabu (15/1/2020), penanganan perkara dugaan tindak pidana asusila yang melibatkan putra kiai terkenal di Jombang, berinisial MSA (39), ditangani Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

Wakapolres Jombang, Kompol Budi Setiono mengatakan, meski penanganan kasusnya diambilalih oleh Polda Jatim, polisi memastikan proses tersebut tak akan mempengaruhi status hukum MSA sebagai tersangka pencabulan terhadap NA, santriwati MSA.

Menurut Budi, pelimpahan kasus MSA ini sebelumnya telah diawali gelar perkara oleh Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangie bersama sejumlah pejabat Kepolisian lainya di Polres Jombang.

Penulis: Sutono

Editor: Mujib Anwar

Sumber: TribunMadura.com/ Tribunmadura.com

***

Oknum Pesantren Tarekat Shiddiqiyyah, Produser Film ‘Wage’

Berdasarkan surat pemberitahuan penyidikan yang dikirim Polres Jombang ke Kejaksaan Negeri Jombang pada November 2019, inisial MSAT tertulis Mochamad Subchi Azal Tsani, pengurus ponpes Shiddiqiyah, Ploso, Jombang.

Lembaran surat tersebut sendiri sudah tersebar pada media sosial Twitter. Dari informasi yang dihimpun, Subchi merupakan salah satu putra KH Mochamad Muchtar Muthi, pimpinan pondok Pesantren Majmaal Bahrain Shiddiqiyyah (PMBS) di Jalan Raya Ploso-Babat, Desa Losari, Kecamatan Ploso.

AyoSurabaya.com Selasa, 21 Januari 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata

***


Selain dikenal sebagai anak kyai sepuh di ponpes tersebut,  M Subchi Azal Tsani juga dikenal sebagai seorang Produser film ” WAGE”/
gelorabangsa

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 628 kali, 2 untuk hari ini)