.

SOLO, An-najah.net- Pada diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One dengan tema “TERORIS: MALAM TAHUN BARU BERDARAH”, edisi Selasa 7 Januari 2014, A. M. Hendropriyono mengatakan jika penculikan dan pembunuhan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror (baca; anti Islam) selama ini terhadap sejumlah orang yang dituduh teroris sudah benar.

Terakhir, dalam kasus pembantaian Densus 88 terhadap enam muslim disebuah rumah kontrakan di Perumahan Graha Raya, Jl KH Dewantoro, Gang H Hasan, RT04/07, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (31/12/2013) malam hingga Rabu (1/1/2014) pagi yang lalu juga benar. Bahkan, mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) ini mengkritik dengan pedas  dan arogan mengecam masyarakat, para tokoh masyarakat, alim ulama, para pengamat hukum dan juga LSM-LSM HAM seperti KontraS, Komnas HAM, dan lainnya yang menyalahkan perbuatan Densus 88 tersebut.

Alasan Hendro, kinerja Densus 88 sudah benar menurut hukum yang ada didalam pikirannya karena dalam Densus 88 sat itu dalam kondisi dan situasi darurat. Sebab, lanjutnya, kondisi psikologis tim Densus 88 juga harus diperhatikan. Karena kalau Densus 88 tidak membunuh, maka Densus 88 yang akan dibunuh. Untuk itu, ia mengultimatum para pengamat yang menyalah-nyalahkan kinerja Densus 88.

Selain itu, dalam acara diskusi yang dipandu oleh Karni Ilyas yang juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan petinggi Densus 88 dan juga Gories Merre, salah satu Jenderal polisi beragama Kristen fanatik yang disebut-sebut terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88, Hendro menyarankan media tak perlu menyematkan kata “terduga” bagi teroris. Karena –menurutnya- mereka sudah jelas teroris, walau belum ada bukti yang meyakinkan hal itu.

Mantan Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam Lampung yang diduga kuat terlibat aksi pembantaian dalam “Peristiwa Talangsari” pada 7 Februari 1989 yang merenggut ratusan korban jiwa ini beralasan, orang yang selama ini diculik dan dibunuh Densus 88 itu sudah jelas seorang teroris.

Jadi, menurut pria kelahiran Yogyakarta 7 Mei 1945 ini, tak perlu  lagi ada kata-kata “terduga” didepan kata “teroris”. Ia dengan arogannya dalam acara ILC TV One tersebut juga menggurui media massa sekuler untuk menyebut teroris saja tanpa ada embel-embel terduga didepannya.

Menanggapi statemen tersebut, Pakar Hukum Konstitusi, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH, M.H menegaskan jika pernyataan Hendropriyono sebagai sebuah pemikiran yang ngawur dan statemen yang gegabah dan salah besar. Aidul juga menyarankan Hendro untuk belajar hukum sebelum berbicara soal hukum.

Dosen Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum dan Program Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini menjelaskan jika Hendro jangan sok berbicara soal hukum, jika dirinya tidak memahami hukum yang ada di Indonesia dan hukum internasional. “Prinsip negara hukum, yakni Rule of Law atau Rechtsstaat itu, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah dan mengikat. Dasarnya UUD 1945, Deklarasi HAM Universal dan Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 yang suddh diratifikasi dengan UU No. 12/2005 serta KUHAP Presumption of Innocence (asas praduga tak bersalah –red) itu prinsip universal yang harus ditegakkan oleh aparat hukum tanpa diskriminasi,” tegasnya. [Akrom/Khalid/ kompasislam]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.073 kali, 1 untuk hari ini)