Ilustrasi: scribd.com

  1. DPR RI
  2. Kantor Pajak
  3. Kepolisian
  4. Partai Politik
  5. Kejaksaan Agung.

Itulah lima lembaga terkorup di Indonesia menurut Survey SSS (Soegeng Sarjadi Syndicate).

  • DPR adalah lembaga paling korup di antara 15 lembaga-lembaga  eksekutif, legislatif dan judikatif yang disebut dalam pilihan survei  Soegeng Sarjadi Syndicate tersebut.
  •  Empat lembaga lain yang masuk lima besar dalam kategori lembaga terkorup adalah Kantor Pajak, Kepolisian, Partai Politik, dan Kejaksaan Agung.

Inilah beritanya.

***

Survei SSS Sebut DPR Lembaga Terkorup

Rabu, 06 Juni 2012 | 16:10

Angka korupsi tertinggi juga terjadi, di antaranya, di Kantor Pajak, Polri, dan Kejagung.

Publik yang terjaring dalam survei preferensi masyarakat terhadap calon presiden dan calon wakil presiden berpendapat bahwa DPR adalah lembaga paling korup di antara 15 lembaga-lembaga  eksekutif, legislatif dan judikatif yang disebut dalam pilihan survei  tersebut.

“Sebanyak 1030 atau 47 persen dari 2192 responden berpendapat bahwa DPR  adalah lembaga paling korup,” ujar koordinator survei, Muhammad Dahlan, dalam peluncuran hasil survei itu, hari ini.

Survei  yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate itu dilakukan di  33 provinsi pada tanggal 14-24 Mei 2012 dengan wawancara tatap muka  terhadap 2192 responden yang terdiri dari 54,1 persen laki-laki dan perempuan 45,9  persen.

Empat lembaga lain yang masuk lima besar dalam kategori lembaga terkorup adalah Kantor Pajak, Kepolisian, Partai Politik dan Kejaksaan Agung.

Sementara itu, DPD, KPKi,  Kepresidenan, MA, dan TNI menduduki deretan lima terbawah dari 15 lembaga yang dianggap korup dengan  masing-masing persentase di bawah 1 persen. Temuan itu berkorelasi dengan pertanyaan lain dalam survei mengenai  masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan di Indonesia.

Dahlan mengatakan, dari total responden, 1044 atau 47,6 persen  menjawab korupsi dan suap adalah masalah paling mendesak diselesaikan di  Indonesia.

Responden juga menilai, dalam masalah kinerja, pemerintah gagal  dalam menangani masalah korupsi dengan index penilaian 0,604 atau berada  di urutan ketiga dari enam masalah yang gagal ditangani oleh  pemerintah, setelah perekonomian rakyat dan penegakan hukum dan hak  asasi manusia.
Penulis: Ismira Lutfia/ Ratna Nuraini/  beritasatu.com

***

Dicap Sebagai Lembaga Terkorup

Kepercayaan Publik Pada DPR Menurun

WAKIL Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, DPR RI harus terus melakukan pembenahan dan koreksi ke dalam guna meningkatkan kepercayaan publik, menyusul ahasil survei yang menyatakan DPR sebagai lembaga paling korup.

“Saya bisa memahami hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen yang menyimpulkan DPR sebagai lembaga paling korup,” kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu 6 Juni 2012.

Menurut Pramono, hasil survei dari lembaga survei independen tersebut harus menjadi koreksi bagi DPR RI untuk memperbaiki diri. “Apapun kesimpulan dari hasil survei tersebut, menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR RI menurun,” tukasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dalam 10 bulan terakhir pemberitaan DPR RI yang terkait kasus dugaan korupsi terus bergulir. Ia mencontohkan, kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan wisma atlet untuk SEA Games, dan kasus dugaan korupsi pada pembangunan pusat olahraga di Hambalang yang terkait dengan anggota DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Pramono mengimbau seluruh anggota DPR RI untuk bisa melakukan pembenahan dan koreksi diri serta fokus bekerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI. “Jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI terus menurun, sangat menyedihkan. Harus ada perbaikan dari internal DPR RI,” ucapnya.

Menurut dia, di negara demokrasi seperti Indonesia DPR RI harus mendapat tempat yang baik di mata publik.(ant/hms) Headlines | Wed, Jun 6, 2012 at 18:07 | Jakarta, matanews.com

 (nahimunkar.com)

 

(Dibaca 983 kali, 1 untuk hari ini)