JAKARTA– Pancasila kembali menjadi asas tunggal yang dipaksakan bagi ormas, jika revisi  terhadap UU Ormas no. 8/1995 berhasil diresmikan sebagai Undang-undang Ormas.

Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) Abdul Malik Haramain beralasan bahwa revisi terhadap UU Nomor 8/1985 untuk menertibkan keberadaan ormas di Indonesia. “RUU Ormas nantinya akan menjadi payung hukum keberadaan ormas di Indonesia,” ujarnya seperti dilansir okezone, Jum’at (20/1/2012).

Malik mengaku telah mendengar RDPU dari berbagai ormas disepakati asas Ormas adalah empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. “Apapun bentuk ormasnya, harus berasaskan empat pilar tersebut,” lanjutnya.

Malik menduga, adanya liberalisme dan radikalisme di tanah air selama ini terjadi lantaran ormas-ormas tidak mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. “Liberalisasi dan radikalisasi dipicu karena tidak adanya keharusan bagi ormas untuk mencantumkan Pancasila di dalam asas organisasinya,” tuturnya.

Menanggapi rencana pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal ormas tersebut, Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al-Khaththath menengarai sebagai gerakan orang-orang di pemerintahan yang ingin membangkitkan kembali Orde Baru.

“Berarti masih ada unsur Orba yang ada di pemerintahan ini yang akan membangkitkan kembali Orde Baru, padahal masyarakat dulu sudah ditindas oleh Orde Baru. Ini berarti reformasi telah gagal membinasakan Orde Baru,” tegasnya.

Senada itu, pengamat politik dan pakar pergerakan Islam, Dr Amir Mahmud, SSos, MAg menilai gerakan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal adalah satu kemunduran ke zaman Orde Baru. Jika revisi RUU ormas tetap dipaksakan, berarti penguasa saat ini merupakan rezim otoriter dengan kemasan demokrasi. “Kalau ini tetap dipaksakan berarti ini rezim otoriter dengan kemasan demokrasi,” tegasnya. [Ahmed Widad] Sabtu, 21 Jan 2012 (voa-islam.com)

Ilustrasi ilunikontras

***

Asas Tunggal Pancasila Jadi Kampanye Kafirin Berkedok Perang Terorisme

Ahad, 22 Jan 2012

JAKARTA (voa-islam.com) – Usaha merevisi Undang-undang ormas yang akan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal adalah kemunduran kepada rezim otoriter Orde Baru. Ini menjadi kampanye kaum kafirin atas nama perang terhadap terorisme.

Hal itu diungkapkan Pengamat politik dan pakar pergerakan Islam, Dr Amir Mahmud menanggapi usaha revisi terhadap UU Nomor 8/1985 yang mengharuskan Pancasila sebagai asas tunggal. Menurutnya, usaha menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal adalah satu kemunduran dari zaman reformasi kepada Orde Baru.

“Kalau ini mau diberlakukan (asas tunggal Pancasila, red) maknanya ada proses yang ingin mengembalikan persoalan ideologi ini ke zaman Soeharto. Tapi menurut anilisis saya itu masih berupa wacana. Namun demikian tetap tidak benar cara Orde Baru diberlakukan di era reformasi seperti sekarang ini, dimana kalau kita melihat UUD 45 pasal 29, kebebasan beragama itu dijamin,” tuturnya kepada voa-islam.com, Jum’at (20/1/2012).

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menegaskan, jika asas tunggal Pancasila dalam revisi RUU ormas itu dipaksakan, berarti pemerintah yang berkuasa saat ini adalah rezim otoriter dengan kemasan demokrasi. “Kalau ini tetap dipaksakan berarti rezim ini rezim otoriter dengan kemasan demokrasi,” tegas tokoh FUJAMAS (Forum Ukhuwah Jama’ah Masjid Surakarta) itu.

Untuk itu, Amir Mahmud mengimbau ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad dan yang lainnya agar segera duduk bersama mencari solusi agar bencana represif orde baru tidak terulang.

Namun, lanjut Amir, jika ormas-ormas besar tersebut justru sepakat diberlakukannya revisi RUU ormas yang mengharuskan Pancasila sebagai asas maka akan terjadi pertarungan ideologi. Lebih dari pada itu, jika nanti revisi RUU ormas itu digolkan, ini merupakan pertanda bahwa kampanye kaum kafirin atas nama perang terhadap terorisme dengan berbagai pressure seperti tidak dihentikannya aliran dana, tidak diizinkan berdirinya lembaga pendidikan dan yang lainnya, telah berhasil memberikan rasa takut terhadap ormas-ormas Islam. [Ahmed Widad]

***

FUI: Jangan Agamakan Pancasila dengan Asas Tunggalkan Pancasila!

JAKARTA– Forum Umat Islam (FUI) mengecam usaha revisi undang-undang ormas yang akan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal ormas. Karena menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bisa menyebabkan kemurtadan.

Hal itu diungkapkan Sekjen FUI, KH Muhammad Al-Khaththath menanggapi usaha revisi terhadap UU Nomor 8/1985 yang salah satu isinya adalah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal ormas. FUI mensinyalir adanya pihak-pihak yang ingin mengembalikan RI kepada rezim Orde Baru, di balik usaha revisi terhadap UU Nomor 8/1985.

“Berarti masih ada unsur-unsur Orba yang ada di pemerintahan yang akan membangkitkan kembali orde baru, padahal masyarakat dulu sudah ditindas oleh orde baru. Dalam hal ini berarti reformasi telah gagal membinasakan  orde baru karena unsur-unsurnya masih hidup untuk berkuasa lagi menindas masyarakat,” ungkapnya kepada voa-islam.com, Jum’at (20/1/2012).

Sebagai Sekjen FUI yang memayungi berbagai Ormas Islam di seluruh Indonesia, Al-Khaththath mengimbau kepada seluruh ormas Islam untuk melakukan perlawanan terhadap bangkitnya Orde Baru yang sangat zalim.

“Oleh karena itu seluruh kekuatan bangsa ini khususnya ormas-ormas Islam harus bangkit melawan bangkitnya orde baru di negeri ini karena sudah terbukti dulu itu luar biasa represifnya dan kezalimannya. Jangan lagi bangsa ini terulang lagi dipimpin oleh orang-orang orde baru yang sangat zalim kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Al-Khaththath, FUI tidak menyoal bila ada ormas Islam yang berasaskan Pancasila, namun jika revisi RUU Ormas itu memaksakan Pancasila sebagai asas, berarti menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini bertentangan dengan akidah Islam karena asas tunggal Pancasila menjadikan Pancasila sebagai agama.

“Sebenarnya kalau ada organisasi yang berasaskan Pancasila ya biarin saja, tapi jangan semua dipaksakan harus asas tunggal Pancasila. Nah kalau begitu kan menjadikan Pancasila sebagai agama, sehingga kalau yang tidak beragama Pancasila dianggap murtad, kafir, nah ini tidak boleh terjadi lagi,” jelasnya.

Ia juga menilai  meski ormas Islam tidak berasaskan Pancasila namun komitmen ormas Islam terhadap NKRI tidak perlu dipertanyakan lagi, justru sebaliknya komitmen itu harusnya ditujukan kepada gerakan separatis non Islam, misalnya OPM dan RMS. Lebih-lebih jika pemerintah tidak memerangi OPM dan RMS itu menunjukkan bahwa pemerintah itu sendiri yang sebenarnya tidak komitmen terhadap NKRI.

“Komitmen terhadap NKRI itu mestinya bukan ditujukan kepada ormas Islam, tujukan kepada OPM, tujukan kepada RMS. Kalau mereka tidak memerangi OPM dan RMS berarti pemerintah itulah justru yang tidak komit terhadap NKRI, mereka ini yang menjerumuskan bangsa ini dengan perpecahan. Kalau ormas-ormas Islam itu sudah komit dan komitmen itu tidak perlu ditunjukkan dengan asas,” pungkasnya. [Ahmed Widad] Ahad, 22 Jan 2012 (voa-islam.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.662 kali, 1 untuk hari ini)