Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Panji Gumilang (peci hitam) dijerat pasal berlapis. foto:  TRIBUNNEWS.COM/MBR/ZHARFAN PRASE

INDRAMAYU – Pimpinan pondok pesantrean Al-Zaytun, Panji Gumilang terancam hukuman maksimal delapan tahun penjara.

Dalam sidang perdana di pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu hari ini, Panji Gumilang dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 264 ayat 1 ke 1 yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 263 ayat 1 yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta kedua melanggar pasal 266 ayat 1 yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tim Jaksa penuntut umum (JPU) dalam pembacaan dakwaan menilai, terdakwa dianggap memiliki peran dalam dugaan pemalsuan dokumen yayasan pesantren Indonesia (YPI).

“Terdakwa terancam hukuman maksimal delapan tahun, jika dalam persidangan terbukti memiliki peran dalam pemalsuan dokumen YPI,”kata anggota JPU,Domo Pranoto.

Tim JPU mengaku, dakwaan yang diajukan dalam persidangan didasarkan atas keterangan saksi dan bukti-bukti yang dimiliki. Sementara itu, sidang yang digelar di PN Indramayu mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Ketua majelis hakim, Muhammad Najib Shaleh dan dua hakim angggota, Haryanta dan Suhartini, meminta kepada terdakwa untuk melakukan eksepsi atas dakwaan JPU, namun Panji Gumilang dan kuasa hukumnya memilih untuk tidak melakukan eksepsi.

Kuasa Hukum Panji Gumilang, Ali Tanjung, mengatakan tidak disampaikannya eksepsi dalam sidang perdana lebih bersifat teknis. Pasalnya, seluruh dakwaan yang disampaikan JPU dinilai tidak semuanya benar.

Oleh karena itu, kuasa hukum terdakwa akan mengambil langkah lain yakni lewat pembuktian-pembuktian yang akan disampaikan dalam persidangan selanjutnya.

“Tidak mesti harus melakukan eksepsi, Kita lihat saja, bukti-bukti yang kita miliki. Soal tanda tangan yang dipalsukan dan hasil Puslabfor menyatakan tidak identik, itu juga akan menjadi bahan pembuktian kami,” ungkap Ali Tanjung.

Terkait eksepsi yang tidak akan dilakukan oleh terdakwa, JPU mengaku tidak mempermasalahkannya.

“Itu hak dari terdakwa untuk tidak melakukan eksepsi, jadi tidak ada masalah bagi kami sebagai JPU,” imbuh Bima Yudha Asmara, anggota JPU lainnya. Sementara itu, sidang lanjutan akan dilakukan pekan depan.

Sebelumnya, mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah (KW) IX, Imam Supriyanto, melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang ke Mabes Polri. Laporan tersebut atas pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Panji Gumilang.Panji dilaporkan atas tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan surat karena menghilangkan nama Imam Supriyanto dalam dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Pondok Pesantren Al-Zaytun.

(Tomi Indra Prayitno/Koran SI/kem)

sumber: okezone.com, Kamis, 3 November 2011 16:49 wib

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 1.098 kali, 1 untuk hari ini)