Foto Presiden NFRPB, Forkorus Yuboi, kredit “West Papua Media”..


Pertama, di Papua Barat dikenal ada Presiden Papua Barat “Negara” yang telah menyurati Istana, dengan tembusan 40 surat ke badan Pemerintah lainnya dan Kedutaan Besar negara lain (April 2017, Jawa Pos). Negara tersebut Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) – Presidennya bernama Forkorus Yaboi Sembut.

Namun tidak pernah disebut MAKAR atau RADIKAL, 2 tahun terakhir ini.

Papua Barat memiliki Presiden, Bendera, Kepolisian, dan wilayah tersendiri. Telah medeklarasikan dirinya – Negara dalam Negara.

Forkorus Yoboisembut, Ketua Dewan Adat Papua DAP, mengklaim, memiliki 35 pengacara dalam negeri dan 6 pengacara internasional di Brussel, Belgia. “Enam pengacara internasional ini akan mendaftarkan Negara Federal Republik Papua Barat di Perserikatan Bangsa Bangsa PBB. Ini surat mereka,” ujar Forkorus sambil menunjukan surat dari 6 pengacara Internasional tersebut kepada pers – Februari, tahun 2015 (Radarbaru Riau.com)..

“West Papua Media”, corong Papua Baratpun tidak diblok oleh Jakarta.

Dengan demikian – di media sosial – Presiden di NKRI ada dua. Tidak ada tindakan hukum terakhir ini atau pernyataan ANTI PANCASILA dari Pusat maupun masyarakat kepada kelompok Papua Barat.

Ataukah karena Forkorus Ketua Dewan Adat ?

Kedua, ketika terjadi insiden pembakaran sebuah Masjid di Tolikara tahun 2015. Pihak yang atau diduga melakukan atau organisasi dibelakangnya, diundang makan siang di Istana.(15 Juli 2015, Tempo Nasional). Versi Tempo untuk menyatukan pandangan tentang kehidupan beragama di Papua Barat. Namun versi BIN (Badan Intelijen Nasional) sebelumnya yang diketuai Sutiyoso, menyebut ada kemungkinan keterlibatan asing di Papua saat konflik. Menurut Ismael dari media Umat.com – memang fakta demikian – “Ada simbol-simbol Israel, ada tulisan-tulisan Israel, ada foto, ada dokumen kerja sama dengan Israel “ (.27/7/2015, mediaumat.com). Walaupun pernyataan Ketua BIN tersebut dibantah oleh organisasi setempat.

Sutiyoso mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada aparat setempat untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Informasi intelijen itu sudah diberikan pada 11 Juli atau sepekan sebelum penyerangan terjadi. Informasi ini kemudian direspons oleh Kepolisian setempat dengan menggelar rapat musyawarah pimpinan daerah yang melibatkan Bupati dan tokoh agama setempat (JP).

Namun terjadi juga, insiden pembakaran masjid di Tolikara.

Kita bisa paham – selanjutnya – jika Sutiyoso diganti oleh BG

Ketiga, insiden serangan ratusan orang warga Tolikara terhadap Kementrian Dalam Negeri baru-baru ini.

Jakarta maupun Kepolisian TIDAK pernah mengatakan RADIKAL atau KRIMinal. Malahan bisa MEMAHAMI !

Media utamapun bisa MEMAHAMI , karena tidak pernah melanjutkan beritanya lagi. Seolah-olah mereka – mengerti – bahwa serangan terhadap Kementrian Dalam Negeri yang mengakibatkan kepanikan dan kerusakan isi kantor PEMERINTAHAN adalah WAJAR saja.

Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya ‎memastikan konflik akibat Pilkada serentak 2017 di Papua tidak hanya terjadi di Tolikara saja tapi juga di JAKARTA. Ia meminta, agar tahanan dibebaskan saja (OKzonenews, 13/10/17).

“Terus yang ditahan (massa yang merusak Kemendagri) ini dipulangkan saja, keluarkan saja, jangan diproses dulu. Ini takutnya bikin massa seperti begitu, nanti keluarganya ribut tahan di dalam bikin ribut lagi,” tandasnya. Seperti diketahui, ‎Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3, sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017.

Calon dari Partai Penguasa kalah tipis.

Apa yang bisa disimpulkan sementara ?.

Di Dunia kata Radikal dan Teroris hanya dikenakan bagi kelompok atau warga Muslim saja, kita bisa paham, karena politik Global negara-negara besar yang menciptakan Islamofobia.

Tetapi – ternyata – kata RADIKAL dan MAKAR di NKRI yang mayoritas Muslimpun, sama saja. Tidak berlaku bagi warga Indonesia, hanya khusus berlaku bagi kelompok tertentu saja – Muslim.

Via FB Abu Darda

(nahimunkar.org)