Parah! Jokowi Lebih Memilih Selamatkan Seorang Ari Kuncoro Ketimbang Universitas Indonesia

 

Ekonom senior Faisal Basri menilai Presiden Jokowi lebih memilih menyelamatkan Ari Kuncoro ketimbang Universitas Indonesia (UI).

 

Pasalnya, orang nomor satu di Indonesia itu terkesan merestui Ari Kuncoro rangkap jabatan sebagai Rektor UI dan komisaris di salah satu anak perusahaan BUMN.

 

Hal tersebut terlihat dari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta kampus UI yang sebelumnya melarang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, BUMD atau swasta.

 

“Lebih penting menyalamatkan Prof Ari Kuncoro ketimbang memajukan UI, luar biasa Presiden @Jokowi,” tulisnya diakun pribadinya @FaisalBasri dikutip Pojoksatu.id, Selasa (20/7/2021) malam.

 

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengubah isi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

 

Beleid teranyar, yakni PP nomor 75 tahun 2021 ini menggantikan PP nomor 68 tahun 2013.

Baca Juga

Luhut Ganti PPKM Darurat dengan Level, Faisal Basri: Kok Tak Kapok Obral Istilah?

Iwan Sumule: Kegilaan di Abad Milenial, Gagal Tapi Tidak Mundur, Eh Malah Istilahnya yang Diganti

Celoteh Youtuber: Rektor UI Kalau Nerobos Lampu Merah, Aturannya Langsung Diubah

Salah satu poin penting yang direvisi adalah aturan mengenai boleh-tidaknya seorang rektor dan wakil rektor rangkap jabatan.

 

Dalam salinan PP 75 tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 2 Juli 2021, Pasal 39 huruf c menyatakan bahwa seorang rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang rangkap sebagai direksi pada BUMN atau BUMD atau swasta.

 

Poin ini jelas berbeda dengan aturan pada PP 68 tahun 2013 yang tegas menyatakan rektor dan wakil rektor dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat pada BUMN atau BUMD atau swasta.

 

Dengan demikian, rangkap jabatan sebagai rektor dan komisaris BUMN kini diperbolehkan karena yang dilarang hanya sebagai direksi saja.

 

Aturan baru yang diterbitkan Jokowi ini sekaligus melanggengkan posisi Ari Kuncoro yang rangkap jabatan antara rektor UI dan wakil komisaris BRI.

 

Selain itu, huruf e Pasal 35 PP 68 tahun 2013 yang menyatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI, juga dihapus dalam aturan baru.

 

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai pihak istana mengenai beleid baru yang merevisi aturan rangkap jabatan rektor UI ini.

 

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com Rabu, Juli 21, 2021 Politik, Trending Topic

(nahimunkar.org)

(Dibaca 163 kali, 2 untuk hari ini)