“Dasar dan penilaian sepihak yang digunakan oleh Kementerian Kominfo untuk melakukan blokir terhadap situs berita Islam untuk memenuhi permintaan BNPT dengan alasan apapun, bukan saja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangaan yang berlaku, termasuk di dalamnya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik serta peraturan menteri terkait,  tetapi juga telah ‘mendzalimi’ komunitas pers Islam,” kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dalam keterangannya (1/4).

 

Menurut Usamah, penutupan situs-situs ini telah mencederai hati umat Islam. Pasalnya, kata dia, situs berita itu juga berperan besar sebagai media dakwah Islam yang mengajak melakukan amar ma’ruf nahi munkar.
Usamah menjelaskan, bila memang naskah berita yang termuat pada situs berita itu dinilai bernuansa negatif, BNPT atau Menkominfo hendaknya menempuh jalur hukum. “Sehingga apapun keputusan yang diambil oleh  pengadilan merupakan produk hukum yang tidak akan merugikan pemerintahan Bapak dan atau umat Islam,” tambah dia.
Parmusi, kata Usamah, mendesak Jokowi segera turun tangan. Mantan gubernur DKI dinilai bisa menggunakan kekuasaannya untuk menormalkan pemblokiran situs-situs berita Islam.
“Sulit dipungkiri, bahwa Bapak juga terpilih sebagai Presiden RI dalam Pilpres 9 Juli 2015 atas dukungan suara terbesar dari umat Islam Indonesia,” pungkas dia.(rz) Eramuslim.co – Redaksi – Sabtu, 15 Jumadil Akhir 1436 H / 4 April 2015 09:30 WIB

 

***

Nuim Hidayat: Pemerintah Jokowi Islamofobia

 

Redaksi – Sabtu, 15 Jumadil Akhir 1436 H / 4 April 2015 06:30 WIB

 

 

Eramuslim.co -Belum genap satu semester berkuasa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah menampakkan wajah aslinya: Islamophobia.

 

Hal tersebut dikatakan pengamat politik Islam, Nuim Hidayat, Rabu (01/04) di Jakarta. Menurut alumnus magister Universitas Indonesia tersebut, kian hari rezim Jokowi kian menunjukkan kebenciannya kepada Islam.

“Ditangkapnya orang-orang yang dituduh pendukung ISIS adalah salah satu buktinya. Padahal mereka tidak melakukan kegiatan yang membahayakan negara,” ujar Nuim.

Senada dengan Nuim, pengacara senior dari Tim Pembela Muslim, Mahendradatta yang dihubungi terpisah menyatakan para pendukung ISIS tidak bisa ditangkap begitu saja.

“Apa dasar penangkapan mereka? Ini pemerintah asal main tangkap saja. Jelas-jelas membuat permusuhan dengan umat Islam,” demikian Mahendradatta.

Belum selesai urusan ISIS, kini pemerintah mencari masalah baru dengan melakukan pembredelan terhadap situs-situs berita Islam. Tercatat lebih dari 20 situs berita Islam ditutup aksesnya atas rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Ini tentu melukai perasaan umat. Pemerintah seperti menempatkan umat Islam sebagai musuh negara,” kata Nuim.

“Jokowi lupa bahwa mayoritas pemilihnya adalah umat Islam. Saya berani prediksi umur pemerintahan ini tidak akan lama,” pungkas Nuim.

Sebagaimana diketahui, selain memusuhi Islam, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat seperti diserahkannya harga BBM kepada mekanisme pasar, dibukanya keran impor beras dan gula saat petani akan memasuki musim panen, penjualan Bank Mutiara secara murah kepada asing dan diijinkannya ekspor Freeport sebelum pembangunan smelter dilakukan.(rz/voa-Islam)

(nahimunkar.com)