Partai Komunis China Undang Megawati ke Pertemuan Parpol se-Asia, Nov 2019


Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri diundang ke pertemuan partai politik se-Asia atau The International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2019. [Suara.com/Stephanus Aranditio]

Hasto menjelaskan, dalam pertemuan ICAPP, Presiden ke-5 RI itu akan berdiskusi bersama puluhan ketua umum partai pemerintah dari negara lain se-Asia.

 

Suara.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputridiundang ke pertemuan partai politik se-Asia atau The International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2019.

Undangan itu diajukan kepada Megawati setelah melakukan jamuan makan siang bersama Song Tao dari Partai Komunis Tiongkok di Restoran Li Feng, Hotel Mandarin Oriental, Bundaran HI Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam jamuan makan siang itu, Megawati sebagai ketua umum partai pemerintah diundang ke ICAPP 2019 yang akan digelar November mendatang.

“Yang Mulai Song Tao juga mengundang ibu Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri pada bulan November 2019 pertemuan dengan seluruh partai politik pemerintah di Asia,” kata Hasto saat ditemui di Hotel Mandari Oriental, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Hasto menjelaskan, dalam pertemuan ICAPP, Presiden ke-5 RI itu akan berdiskusi bersama puluhan ketua umum partai pemerintah dari negara lain se-Asia.

“Sebagaimana menjadi tradisi PDI Perjuangan, kami kembangkan termasuk dengan CPC (Partai Komunis Cina) ini. Maka dalam pertemuan itu, diangkat upaya-upaya bagaimana kerja sama antarpartai politik itu sebagai second track diplomasi dan juga akan memberikan dukungan terhadap kerjasama antara kedua bangsa,” jelasnya.

Song Tao melakukan jamuan makan siang bersama Megawati ini setelah menemui presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat pada pagi harinya.

Pantauan Suara.com di lokasi, Megawati didampingi oleh petinggi partai seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai PDIP Prananda Prabowo, dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Adapun delegasi penasihat luar negeri Presiden China antara lain Y.M Song Tao, Sun Haiyan (Direktur Jenderal Biro I IDCPC), Y.M Qiao Qian (Duta Besar China untuk Indonesia), dan anggota lainnya.

Reza Gunadha | Stephanus Aranditio

Jum’at, 20 September 2019 | 16:46 WIB/ www.suara.com

 

***

 

 

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966

Posted on 24 Oktober 2014by Nahimunkar.com

 

KETETAPAN MPRS DAN MPR RI BERDASARKAN KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003 PASAL 2 DAN PASAL 4

PASAL 2 KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti-hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;

b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata¬nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;

c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;

Mengingat :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3)

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/ MARXISME-LENINISME.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijasaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.

Pasal 3

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-Universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1966

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

ttd

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI.

Wakil Ketua,

ttd

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd

(H.M Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd

( M. Siregar )

Wakil Ketua,

ttd

( M a s h u d i )

Brig. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum ke – IV MPRS

ttd

(Wilujo Puspo Judo)

May. Jen. TNI.

 

P E N J E L A S A N

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : XXV/MPRS/1966

1. Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

2. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar¬dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.

3. Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme.

https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966

(nahimunkar.org)

 

***

Kongres Alim Ulama se Indonesia Tahun 1957 di Palembang: Meyakini Komunis Hukumnya Kafir

Posted on 1 Mei 2016

by Nahimunkar.com


Sejarah mencatat, sikap umat Islam Indonesia tegas terhadap paham komunis sudah dimulai sejak Kongres Alim Ulama se Indonesia tahun 1957 di Palembang. Ada beberapa point yang dihasilkan dalam Kongres Alim Ulama se Indonesia tersebut, antara lain:

Pertama, Ideologi atau ajaran komunis kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam menganutnya. Kedua, bagi seseorang yang menganut ideologi komunis dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk kafir dan tidak sah menikah dengan orang Islam, tidak ada waris mewarisi (ahli waris), serta jenazahnya tidak diboleh diselenggaran secara Islam.

Ketiga, bagi seseorang yang memasuki organisasi atau partai yang berideologi komunis tidak dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk orang yang sesat, dan harus diajak agar meninggalkan organisasi atau partai tersebut.
Keempat, walaupun Indonesia belum menjadi Negara Islam, namun haram bagi umat Islam mengangkat/memilih Kepala Negara/pemerintah yang berideologi komunis (di masa itu dasar Negara RI sedang dibahas dalam Konstituante berdasarkan UUD Sementara tahun 1959).

Kelima, memperingatkan kepada pemerintah agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu aksi-aksi perjuangan kaum komunis di Indonesia.

Keenam, mendesak kepada Presiden RI (Soekarno ketika itu) untuk mengeluarkan dekrit yang menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai partai terlarang di Indonesia. (Selasa, 20 Zulhijjah 1435 H / 1 Oktober 2013 07:07 wib Ingat! Banyak Kiai dan Santri yang Syahid Dibunuh PKI Secara Keji voa-islam.com/nahimunkar.com)

(nahimunkar.org)

***

Ingat! Banyak Kiai dan Santri yang Syahid Dibunuh PKI Secara Keji

Selasa, 9 Safar 1441 H / 1 Oktober 2013 07:07 wib

JAKARTA (voa-islam.com) – Setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia akan terus diingatkan oleh peristiwa pemberontakan 30 S PKI. Kebiadaban komunis di masa lalu menyegarkan ingatan kembali agar sejarah yang kelam itu tak terulang di masa yang akan datang.

Sejarah mencatat, sikap umat Islam Indonesia tegas terhadap paham komunis sudah dimulai sejak Kongres Alim Ulama se Indonesia tahun 1957 di Palembang. Ada beberapa point yang dihasilkan dalam Kongres Alim Ulama se Indonesia tersebut, antara lain:

Pertama, Ideologi atau ajaran komunis kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam menganutnya. Kedua, bagi seseorang yang menganut ideology komunis dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk kafir dan tidak sah menikah dengan orang Islam, tidak ada waris mewarisi (ahli waris), serta jenazahnya tidak diboleh diselenggaran secara Islam.

Ketiga, bagi seseorang yang memasuki organisasi atau partai yang berideologi komunis tidak dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk orang yang sesat, dan harus diajak agar meninggalkan organisasi atau partai tersebut.

Keempat, walaupun Indonesia belum menjadi Negara Islam, namun haram bagi umat Islam mengangkat/memilih Kepala Negara/pemerintah yang berideologi komunis (dimasa itu dasar Negara RI sedang dibahas dalam Konstituante berdasarkan UUD Sementara tahun 1959).

Kelima, memperingatkan kepada pemerintah agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu aksi-aksi perjuangan kaum komunis di Indonesia.

Keenam, mendesak kepada Presiden RI (Soekarno ketika itu) untuk mengeluarkan dekrit yang menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai partai terlarang di Indonesia.

Sejarah mencatat, komunis melalui partainya PKI secara kolosal telah dua kali melakukan kup berdarah atas pemerintahan yang sah di Indonesia. Kup pertama dilakukan pada 18 September 1948 yang dikenal dengan peristiwa “Madiun Affair” atau Pemberontakan Madiun. Padahal waktu itu, bangsa Indonesia sedang berjuang melawan agresi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Di bawah Muso pemberontakan dilakukan hingga menelan korban jiwa. Banyak para kyai, ulama dan santri yang syahid dibunuh oleh orang-orang Komunis dari belakang.

Kup kedua terjadi pada tanggal 30 September 1965, PKI dan organisasi sayapnya (Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra dll) melakukan pemberontakan yang sangat biadab, tujuh jenderal mati terbunuh. Belum lagi di daerah-daerah, lagi-lagi umat Islam jadi sasaran pembantaian.

Di bawah kendali tokoh utamanya DN Aidit, PKI berhasil menyusun kekuatan sebagai Angkatan kelima, setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Selama masa Orde Lama (1959-1965), PKI sukses mempengaruhi dan menguasai alam fikiran Presiden Soekarno beserta anggota kabinetnya, juga ABRI, anggota legislative dan yudikatif serta lembaga-lembaga lainnya.

Presiden Soekarno akhirnya ternina-bobokan, terbuai oleh rayuan PKI dan antek-anteknya, sehingga ia bertindak dictator. Partai dan ormas-ormas yang tidak mengikuti kehendaknya dibubarkan. Tak sedikit tokoh-tokoh Islam dan nasional yang dijebloskan dalam penjara, sebut saja seperti: Mohamad Natsir, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Boerhanoeddin Harahap. Mr Kasman Singodimedjo, M. Yunan Nasution, KH. Ghozali Sjahlan, Buya Hamka, KH. Hasan Basri, E.Z Muttaqien dan sebagainya.

Suasana perpolitikan menjadi panas oleh berbagai isu, teror dan intimidasi. Kebebasan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat ditutup rapat. Penerbitan pers yang menyuarakan keadilan dan kebenaran dibredel. Kehidupan social ekonomi juga tidak menentu, harga-harga kebutuh pokok terus melambung, rakyatpun menjerit. Sementara kegiatan dakwah  sudah lebih dahulu dimatikan, sehingga umat pun terbelenggu dalam tahayul, khurafat dan bid’ah.

Dari catatan sejarah ringkas itu, hendaknya sebagai generasi muda Islam, belajar dari sejarah. Jangan sampai sejarah yang kelam bangsa Indonesia terulang kembali. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi PKI, paham komunis maupun ajarannya mengotori akidah Islam dan Tanah Air tercinta ini.[desastian]/ https://www.voa-islam.com

(nahimunkar.org)