JAKARATA – Mantan Hakim Konstitusi Patrialis memulai membacakan Pledoi atau Nota Pembelaan di depan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan kata mulia, Bismillahirrohmaanirrohiim. Pledoi tersebut mengungkap misteri dari kasus yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Patrialis Akbar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Jalan Bungur, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017 mengungkapkan bahwa sejak dari awal, kasus yang dihadapinya penuh dengan misteri-misteri yang harus diungkapkan agar negara ini terhindar dari tindakan sewenang-wenang penegakan hukum.

Satu kejadian yang penuh misteri adalah saat penangkapan. Patrialis mengatakan, “Saya dinyatakan tertangkap tangan oleh KPK tanggal 25 Januari 2017. Padahal penangkapan terhadap diri saya tersebut sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 19 KUHAP,” kata Patrialis.

Patrialis mengatakan,ketika ditangkap, ia tidak dalam keadaan sedang melakukan tindak pidana, tidak sesaat setelah melakukan tindak pidana, tidak ada barang bukti dalam melakukan tindak pidana dan tidak adanya teriakan khlayak ramai. Penangkapan terhadap diri saya dengan cara seperti itu jelas melanggar hukum dan illegal.

Patrialis menegaskan bahwa berdasarkan dokumen yang ada dalam berkas perkara dan yang tertulis dalam Surat Tuntutan terhadap Basuki Hariman, ternyata Sprin-Lidik terhadap dirinya telah dikeluarkan sejak tanggal 7 Oktober 2016. “Namun saya baru di OTT tanggal 25 Januari 2017. Seharusnya apabila ada indikasi saya melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya saya dipanggil secara patut, apalagi KPK memiliki fungsi preventif, namun OTT tetap sengaja dilakukan agar gentar republik ini, dengan target saya berhenti dulu jadi Hakim MK berhasil dilakukan,” kata Patrialis.

Waktu itu, kata Patrialis, “Hebatnya malam itu saya sedang berlima orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus pidana yang dituduhkan kepada saya, akan tetapi KPK hanya membawa satu orang saja sehingga seakan-akan saya tertangkap dengan seorang wanita. Luar biasa,” ungkap mantan Menteri KUM-HAM era presiden SBY.

Selanjutnya, Patrialis menjelaskan bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya seperti menerapkan hukum rimba, yang penting tangkap dulu, sikat dulu, tahan dulu, bikin penderitaan dulu, masalah hukumnya urusan belakangan. Kelihatannya dengan cara-cara tersebut negara ini kembali ke alam gelap, hidup tanpa aturan, ibarat ditengah hutan belantara, siapa yang kuat dialah yang menguasai.

“Inikah wujud kecintaan bangsa ini dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai mana yang saya rasakan? Dimana HAM di negeri ini, dimana Komnas HAM, dimana pegiat HAM, dimana Perguruan Tinggi dan akademisi, dimana DPR-RI, dimana konstitusi, kenapa kalian pada diam saat dipertontonkan perampasan HAM secara terbuka ditengah-tengah bangsa ini?” Kata Patrialis.

Jangan dikira semua orang yang di OTT adalah penjahat dan koruptor, boleh jadi adalah korban kesewenang-wenangan. Dr. Chairul Huda menyatakan, penangkapan dengan cara OTT yang tidak memenuhi aturan KUHAP sama saja dengan KESEWENANG-WENANGAN YANG MERAMPAS KEMERDEKAAN SESEORANG.

Penangkapan, dilakukan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup menurut hukum, penangkapan bukan dilakukan kepada orang yang hanya baru dicurigai saja lalu kemudian ditangkap, apalagi penangkapan itu dilakukan tanpa berdasarkan barang bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menurut ahli Dr. Khairul Huda dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2017, secara singkat penangkapan yang dilakukan terhadap diri saya tidak sah, karena tidak memenuhi prosedur yang ada di dalam undang-undang. Jadi soal surat tugas, surat perintah, itu adalah prosedur.

Prosedur perdefinisi adalah mekanisme untuk melindungi hak seseorang, jadi KUHAP itu isinya dua, proses dan prosedur. Proses mengurangi hak seseorang prosedur justru melindunginya. Ketika orang ditangkap sebenarnya dia diproses tapi untuk bisa menjamin perlindungan haknya ada prosedur. “Jadi tidak ada surat perintah, ya tidak memenuhi prosedur, ya tidak sah,” kata Patrialis.
(eri/sal)

Sumber: Naskah Pembelaan yang dibacakan Patrialis Akbar pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta 21 Agustus 2017

Sumber: fokusislam.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.756 kali, 1 untuk hari ini)