PBNU Bersuara Keras terhadap Disahkannya UU Ciptaker, Kenapa yang Dibahas di Munas Konbes NU dan Muktamar Malah UU tentang Penodaan Agama?

Silakan simak ini.

***

 

Ketua PBNU: Memaksakan Pengesahan UU Ciptaker saat Pandemi Bentuk Kenegaraan Buruk

Jumat, 9 Oktober 2020 10:31Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyesalkan proses legislasi UU Cipta kerja yang singkat dan terburu-buru di tengah pandemi Covid-19. Seharusnya perumusan tersebut dilakukan dengan terbuka terhadap aspirasi publik.

“Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk,” kata Said dalam pesan singkat, Jumat (9/8).

Dia menjelaskan untuk membuka lapangan kerja tidak boleh dengan niatan untuk dikomersialkan yang terbuka bagi perizinan berusaha. Salah satunya sektor pendidikan kata Said yang tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni. Seba kata dia termasuk hak dasar disediakan negara.

“Nahdlatul Ulama menyesalkan munculnya Pasal 65 UU Cipta Kerja, yang memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha. Ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. Pada gilirannya pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya,” kata Said.

Sementara itu upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel yang diwujudkan dengan perluasan sistem PKWT dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja RI yang masih didominasi oleh pekerja dengan skil terbatas.

“Pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, tetapi merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja,” kata Said.

Tidak hanya itu upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Menganakemaskan sektor ekstraktif dengan sejumlah insentif dan diskresi kepada pelaku usaha tambang. Salah satunya kata Said, seperti pengenaan tarif royalti 0% sebagaimana tertuang di dalam Pasal 39 UU Cipta Kerja, mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi.

“Ini mengabaikan dimensi konservasi, daya dukung lingkungan hidup, dan ketahanan energi jangka panjang. Pemerintah bahkan mendispensasi penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang, yang jelas merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat,” ungkap Said Aqil.

Sementar itu, Said mengatakan upaya menarik investasi tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan berbasis kemandirian petani. Pasal 64 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan kata Said berpotensi menjadikan impor sebagai soko goro penyediaan pangan nasional.

“Perubahan Pasal 14 UU Pangan menyandingkan impor dan produksi dalam negeri dalam satu pasal. Ini akan menimbulkan kapitalisme pangan dan memperluas ruang perburuan rente bagi para importir pangan,” beber Said.

Sementara itu Said juga menyoroti terkait pasal 48 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu lembaga. Sentralisasi dan monopoli fatwa kata Said di tengah antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh, dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi.

Selain itu menurut Said negara mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal. Kualifikasi auditor halal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 adalah sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.

“Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri, seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas,” kata Said.

Oleh sebab itu pihaknya mendukung pihak-pihak yang akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan. Hal tersebut kata Said adalah cara terbaik saat pandemi Covid-19.

“Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Said. [rhm]

 

***

Muktamar NU untuk Pilih Pemimpin Macam Apa? Ada Upaya Mau Menggusur UU Penodaan Agama?

Posted on 8 Oktober 2021

by Nahimunkar.org


Muktamar NU mendatang di Lampung Desember 2021 adalah hasil keputusan Munas Konbes NU di Jakarta 25-26 September 2021.

Sedangkan Munas Konbes NU itu berlangsung ternyata diberitakan: Pembela Ahok Kasus Penistaan Al-Qur’an, Ahmad Ishomuddin Jadi Ketua Dewan Pengarah Munas-Konbes NU 2021

Di antara materi yang dibahas dalam Munas Konbes NU ada yang berbau membela penoda agama, yaitu membahas UU tentang Penodaan Agama yang teah dijadikan landasan di pengadilan hingga Ahok terbukti menodai agama (Islam) hingga divonis 2 tahun penjara.

Ternyata pembahasan UU Penodaan Agama (demi membela penoda agama?) di Munas Konbes NU yang lalu itu belum selesai, hingga masih akan dibawa ke Muktamar NU Desember mendaang di Lampung.

Perlu diingat, Pentolan NU Ishomuddin yang Jadi Ketua Dewan Pengarah Munas Konbes NU tersebut dalam bersaksi demi membela Ahok penoda agama, sampai Ishomuddin itu berani Membatalkan Berlakunya Ayat suci Al-Quran Surat Al Maidah 51.

Apakah memang saksi ahli untuk Ahok, KH Ahmad Ishomuddin dosen IAIN Lampung dan Rais Syuriah PBNU ini mendapat mandat dari Allah Ta’ala untuk membatalkan keberlakuan Surat Al-Maidah 51 demi membela Ahok terdakwa penista agama?

Betapa memalukannya… saksi ahli Ahok dari NU yang juga dosen IAIN Lampung, ternyata tingkatnya sekelas dengan Lia Eden yang membatalkan ayat haramnya daging babi, hingga Lia Eden divonis penjara karena terbukti menodai agama.

Yang perlu dipertanyakan, Muktamar NU di Lampung nanti:

  1. Akan memilih ketua Umum PBNU macam apa? Apakah yang pro Yahudi (orangnya juga sudah ada dan disebut sebagai calon) agar lancar dalam soal2 membela penoda agama (Islam).
  2. Apakah dalam rangka upaya menggusur UU Penodaan Agama yang telah mengakibatkan penoda agama seperti Ahok divonis penjara?

Terserah NU mau dibawa ke mana, tetapi sebenarnya sangat kebangetan lakon NU itu. Coba saja lihat tingkah pentolan NU Ishomuddin yang masih dihargai dan dipakai secara terhormat di PBNU itu ternyata adalah pembatal berlakunya ayat suci Al-Qur’an hanya demi membela orang kafir yang terbukti menodai Islam, menista Al-Qur’an.

Simak arsip berita ini.

***

 
 

Saksi Ahli Ahok dari NU Membatalkan Berlakunya Al Maidah 51, Mirip Lia Eden yang Batalkan Ayat Haramnya Daging Babi

Posted on 22 Maret 2017

by Nahimunkar.org


KH Ahmad Ishomuddin dosen IAIN Lampung dan Rais Syuriah PBNU (kiri) saksi ahli untuk Ahok terdakwa penodaan agama dalam sidang di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa ( 21/3 2017)/ foto google.com

Apakah memang saksi ahli untuk Ahok, KH Ahmad Ishomuddin dosen IAIN Lampung dan Rais Syuriah PBNU ini mendapat mandat dari Allah Ta’ala untuk membatalkan keberlakuan Surat Al-Maidah 51 demi membela Ahok terdakwa penista agama?

Betapa memalukannya… saksi ahli Ahok dari NU yang juga dosen IAIN Lampung, ternyata tingkatnya sekelas dengan Lia Eden yang membatalkan ayat haramnya daging babi, hingga Lia Eden divonis penjara karena terbukti menodai agama.

***

Saksi ahli Ahok: Al Maidah 51 sudah tidak berlaku.

Rais Syuriah PBNU yang dihadirkan sebagai saksi ahli agama Islam oleh tim pengacara Ahok, KH Ahmad Ishomuddin, menyatakan larangan memilih pemimpin nonmuslim dalam surat Al Maidah 51 tidak berlaku lagi untuk saat ini.

“Ayat itu dulu diturunkan dalam kondisi peperangan dan sedang ramai penghianatan. Untuk kondisi damai seperti saat ini ayat itu tidak berlaku lagi,” kata dia dalam sidang yang digelar di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa ( 21/3 2017), sebagaimana diberitakan  Republik.in.

Ayat yang dibatalkan berlakunya oleh saksi ahli Ahok dari NU yang juga dosen IAIN Lampung itu sebagai berikut:

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ [سورة المائدة,٥١]

  1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim [Al Ma”idah51]

KH Ahmad Ishomuddin, saksi ahli untuk Ahok,  menyatakan larangan memilih pemimpin nonmuslim dalam surat Al Maidah 51 tidak berlaku lagi untuk saat ini.

 Pembatalan ayat dengan alasan “untuk kondisi damai seperti saat ini ayat itu tidak berlaku lagi”, yang dilontarkan saksi Ahok dari NU yang juga dosen  di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung itu mirip dengan alasan Lia Eden yang membatalkan ayat haramnya daging babi Demi Perdamaian Dunia.

Lia Eden itu dipenjara selama 2 tahun, karena telah memutar balikkan ajaran Islam, sampai daging babi pun dihalalkan. Lia baru bebas dari penjara akhir Oktober 2007. Bulan berikutnya, nabi palsu dari kelompok Lia Eden ini, Abdul Rahman alumni IAIN Jakarta 1997, dimasukkan ke penjara atas vonis Mahkamah Agung, tiga tahun penjara, karena telah menodai agama (Islam). (Lailatul Qadr, Jibril, dan Lia Eden Posted on 23 September 2008 by Nahimunkar.com).

Pembatalan ayat tentang haramnya daging babi oleh Lia Eden dapat disimak di situs komunitaseden.com:

Penghalalan Daging Babi Demi Perdamaian Dunia dan Penyatuan Semua Agama

“Adapun memakan daging babi kini telah Kuhalalkan bagi umat Islam. Karena semua umat agama yang lain tak mengharamkan daging babi, sehingga bilamana babi masih diharamkan di kalangan umat Islam, maka tetap akan ada persoalan terkait dengan keharaman daging babi di antara semua umat beragama./ https://komunitaseden.com/2015/07/31

Lia Eden telah divonis penjara dan menjalaninya sampai 2 tahun, karena terbukti menodai agama. Merujuk pada kasus Lia Eden, tampaknya saksi ahli Ahok dari NU yang juga dosen IAIN Lampung itu layak pula untuk diadukan ke polisi untuk diproses hukum. Karena telah membatalkan larangan dalam ayat 51 Al-Maidah dengan alasan yang justru bernilai menodai agama, sebagaimana yang dilakukan Lia Eden.

Saksi ahli Ahok dari NU/IAIN Lampung itu jelas menodai agama, karena ayat Al-Maidah 51 itu tetap berlaku abadi. Karena Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam telah menegaskan:

تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِيْ

“Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku” (Diriwayatkan Imam Malik dan yang lainnya, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani).

عَنْ جُبَـيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اَبـْشِرُوْا فَاِنَّ هذَا اْلقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَ طَرَفُهُ بِـاَيـْدِيْكُمْ. فَـتَـمَسَّكُـوْا بِهِ، فَاِنَّـكُمْ لَنْ تَـهْـلَـكُـوْا وَ لَنْ تَضِلُّـوْا بَـعْدَهُ اَبـَدًا. البزار و الطبرانى

Dari Jubair bin Muth’im RA, ia berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda : “Hendaklah kamu sekalian bergembira, karena sesungguhnya Al-Qur’an ini ujungnya berada di tangan Allah sedang ujungnya yang lain di tangan kamu sekalian. Oleh sebab itu hendaklah kalian berpegang teguh kepadanya, maka  sungguh kamu sekalian tidak akan binasa dan tidak pula akan sesat sesudah itu selama-lamanya”. [HR. Al-Bazzar dan Ath-Thabarani dishahihkan Al-Albani dalam Shahihal-Jami’ 34]

عَنْ اَبِى مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اِنَّمَا مَـثَـلِى وَ مَـثَـلُ مَا بَـعَثَنِيَ اللهُ بِهِ كَـمَـثَـلِ رَجُلٍ اَتـَى قَـوْمًا فَقَالَ: يَا قَـوْمـِى اِنــِّى رَأَيـْتُ اْلجَيْشَ بِـعَيْـنِى وَ اِنــِّى اَنـَا النَّذِيـْرُ اْلعُرْيـَانُ فَالنَّجَاءَ فَـأَطَاعَهُ طَائِـفَةٌ مِنْ قَـوْمـِهِ فَأَدْلَجُوْا فَانْـطَـلَـقُـوْا عَلَى مَهْـلـِهِمْ فَنَجَوْا. وَ كَـذَّبـَتْ طَائِـفَةٌ مِنْـهُمْ فَـاَصَابـُوْا مَكَانـَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ اْلجَيْشُ فَـاَهْلَكَـهُمْ وَ اجْتَاحَهُمْ. فَذلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِى فَاتَّـبَـعَ مَا جـِئْتُ بِهِ. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَ كَـذَّبَ مَا جـِئْتُ بِهِ مِنَ اْلحَـقِّ. مسلم

Dari Abu Musa, dari Nabi SAW beliau bersabda : “Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya adalah seperti seorang laki-laki yang datang kepada suatu kaum. Lalu laki-laki itu berkata : “Hai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat dengan mata kepalaku ada pasukan (musuh yang akan menghancurkan kita). Dan aku betul-betul memberikan peringatan kepadamu, maka mengungsilah agar selamat”. Segolongan kaum itu ada yang tha’at, lalu di malam hari itu mereka pergi mengungsi dengan hati-hati, maka mereka selamat. Dan ada pula segolongan dari kaum itu yang tidak percaya, mereka tetap di tempatnya, maka diwaktu pagi tentara musuh itu datang menyerbu mereka, menghancurkan dan memporak-porandakan mereka. Demikianlah perumpamaan orang yang tha’at kepadaku lalu mau mengikuti apa (wahyu) yang aku datang dengannya dan perumpamaan orang yang bermakshiyat kepadaku dan mendustakan apa (wahyu) yang aku datang dengannya berupa Al-Haqq (kebenaran)[HR. Muslim]

Sebenarnya pembatalan berlakunya ayat itu penentangan terhadap ayat secara nyata, dan menodai agama hingga diancam neraka

Firman Allah Ta’ala,

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. (Q.S an-Nisaa` : 115).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Sesungguhnya, keduanya itu (yaitu menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Pen.) saling berkaitan. Semua orang yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, berarti dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Dan semua orang yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, berarti dia menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya.” (Majmu’ Fatawa, 7/38). https://muslim.or.id/6966-kaedah-penting-dalam-memahami-al-quran-dan-hadits.html

Berikut ini berita tentang saksi Ahok yang membatalkan berlakunya ayat 51 Surat Al-Maidah.

***

Saksi ahli Ahok: Al Maidah 51 sudah tidak berlaku

Republik.in ~ Rais Syuriah PBNU yang dihadirkan sebagai saksi ahli agama Islam oleh tim pengacara Ahok, KH Ahmad Ishomuddin, menyatakan larangan memilih pemimpin nonmuslim dalam surat Al Maidah 51 tidak berlaku lagi untuk saat ini.

“Ayat itu dulu diturunkan dalam kondisi peperangan dan sedang ramai penghianatan. Untuk kondisi damai seperti saat ini ayat itu tidak berlaku lagi,” kata dia dalam sidang yang digelar di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, hari ini.

Ahmad Ishomuddin dihadirkan sebagai ahli agama oleh tim pengacara Ahok beserta dua saksi lainnya, yakni ahli bahasa yang merupakan guru besar Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, UI, Rahayu Sutiarti, serta C. Djisman Samosir, seorang ahli hukum pidana yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam perkara ini Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Dalam keterangannya, Ahmad menjelaskan, perlu analisis mendalam ketika menggunakan ilmu tafsir sesuai dengan keahliannya sebagai Rais Syuariah PBNU dan juga dosen di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung. Melihat arti surat Al Maidah ayat 51 diterapkan pada zaman yang berbeda, maka kata dia hukumnya untuk saat ini pun berbeda.

“Karena ketika itu untuk teman setia saja tidak boleh, apalagi pemimpin karena ketika itu situasi sedng berjaga-jaga dari para pembocor rahasia,” ungkap dia.

www.republik.in Selasa, 21 Maret 2017  Sidang Ahok ke 15

***

Pertanyaan (dari blog ini) untuk Saksi Ahli dari NU Itu

Apakah sebelum sekarang ini belum pernah ada masa damai, hingga belum pernah ada ulama yang berpendapat mentidak berlakukan Al-Maidah 51 seperti sang ahli dari NU ini?

Bukankah dalam sejarah sangat terkenal namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 Hijriyah) yang keadaan kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmurannya sangat terkenal dalam sejarah? Hingga untuk memberikan zakat saja sulit mencari orang yang berhak menerima, karena sejahtera dan damai?

Kenapa para ulama tidak mengumumkan tidak berlakunya al-Maidah 51 di saat begitu sejahtera dan damai itu?

Atau, apakah memang KH Ahmad Ishomuddin dosen IAIN Lampung dan Rais Syuriah PBNU ini mendapat mandat dari Allah Ta’ala untuk membatalkan keberlakuan Surat Al-Maidah 51 demi membela Ahok terdakwa penista agama?

Betapa memalukannya… saksi ahli Ahok dari NU yang juga dosen IAIN Lampung, ternyata sekelas dengan Lia Eden yang membatalkan ayat haramnya daging babi, hingga Lia Eden divonis penjara karena terbukti menodai agama.

(nahimunkar.org)

 

(Dibaca 77 kali, 1 untuk hari ini)