Menteri Agama Tolak Pengosongan Kolom Agama di KTP

270584_menteri-agama-lukman-hakim-syaifuddin-usai-umrah_663_382

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menolak rencana Kemendagri yang membolehkan dikosonginya kolom agama di KTP. Menurutnya, agama merupakan identitas setiap warga negara.
“Bagaimanapun juga agama sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam realitas kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan pemerintah,” tegas Lukman di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo itu mencederai perasaan umat beragama di Indonesia
Inilah beritanya.
***

PBNU Protes Pengosongan Agama Kolom di KTP

kantor-pusat-pbnu-ilustrasi-_120423195553-742

Jakarta ( Berita ) : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes kebijakan Menteri Dalam Negeri yang membolehkan pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) untuk sementara bagi penganut kepercayaan di luar agama resmi yang diakui pemerintah .
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo itu mencederai perasaan umat beragama di Indonesia .
“Terus terang saya kecewa dengan pernyataan (Mendagri ) tersebut, karena ini mencederai perasaan umat beragama , tidak hanya Islam, tapi tentunya juga agama lain,” kata Said Aqil di Jakarta, Jumat [07/11].
Menurut Said Aqil, penulisan agama di KTP adalah identitas seorang warga negara yang penting dan harus dihormati.
“Bukan untuk sombong-sombongan. Penulisan agama di KTP itu identitas yang menurut saya sangat penting,” katanya.
Terkait kebijakan Mendagri itu, PBNU tengah mempelajari kemungkinan melayangkan protes resmi ke Pemerintah .
“Meski sifatnya sementara , itu tidak boleh dilakukan ,” kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuaidi.
Menurut Andi, kebijakan pengosongankolom agama di KTP sama artinya Pemerintah mentolerir adanya kelompok masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Kondisi ini dikhawatirkan justru mengakibatkan gejolak sosial di masyarakat . Andi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila . Menurut dia, pengosongan kolom agama di KTP merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila .
“Yang harus diperhatikan oleh Pemerintah , semua undang-undang pasti merujuk ke Pancasila . Oleh karena itu tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila ,” katanya.
Mengenai alasan Mendagri bahwa kebijakan itu untuk menghormati hak masyarakat yang tidak menganut enam agama resmi di Indonesia , Andi menekankan hal tersebut tetap tidak boleh mengorbankan Pancasila .

“Tugas Pemerintah untuk mencari solusinya, bukan dengan jalan pintas mengorbankan Pancasila. Harus diingat, Pancasila itu dasar negara,” tegasnya.

Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo, Kamis (6/11), mengatakan warga Negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh Pemerintah boleh mengosongi kolom Agama di KTP elektronik (e-KTP). Menurut dia, pihaknya segera menemui Menteri Agama untuk membahas persoalan itu. Prinsipnya, Pemerintah tidak ingin ikut campur pada keyakinan WNI sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, WNI pemeluk keyakinan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Malim, namun di KTP tertera sebagai salah satu penganut agama resmi boleh mengoreksi kolom agama mereka. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang diakui Pemerintah . (ant ) Harian Berita Sore Sumber : beritasore.com , Saturday 08 November, 2014
***
PDIP Sudah menyuarakan untuk menghapus kolom agama di KTP sejak kampanye Pilpres. Saat itupun telah ditentang Umat Islam. Tahu-tahu setelah PDIP menang hingga pemerintahan dikuasai Jokowi yang diusung PDIP ternyata “kambuh” lagi, dengan cara Mendagrinya menyuarakan untuk bolehnya mengosongi kolom agama di KTP.
Penentangan rencana penghapusan kolom agama di KTP waktu kampanye, inilah beritanya.
***

PBNU Menentang Rencana Penghapusan Kolom Agama di KTP

20 June
17:20 2014

NU_823563245

KBRN, Jakarta : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan oleh tim pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

“Kita ambil contoh paling sederhana. Ketika terjadi kecelakaan di mana keluarga korban belum bisa dihubungi, penanganannya di rumah sakit, entah perawatan atau pemulasaran jenazah jika meninggal dunia, harus dilakukan sesuai dengan agama korban. Nah kalau keluarga korban belum bisa dihubungi, petugas mengetahui agama dari mana kalau bukan dari KTP?” tegas Sekretaris Jenderal PBNU, H. Marsudi Syuhud, di Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Dari uraian yang disampaikannya, Marsudi menegaskan pihaknya menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari KTP.

“Ini menyangkut kepentingan masyarakat pemegang KTP,” tambahnya.

Terkait alasan tim pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, jika penghapusan kolom agama di KTP untuk kepentingan menjamin kebebasan beragama di Indonesia, dengan tegas Marsudi membantahnya. Diakuinya, tidak terdapat korelasi antara kebebasan beragama dengan pencantuman agama di dalam KTP.

“Undang-undang secara tegas menjamin kebebasan beragama masyarakat, tapi tidak tidak bisa diartikan kebebasan secara liar. Masyarakat harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia, pilih mana yang sesuai dengan keyakinannya,” tandas Marsudi.

Sebelumnya, salah seorang tim pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Musda Mulia, dalam diskusi mengenai visi misi capres bertajuk “Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia” di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/214) mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama di KTP jika pasangan ini terpilih. Alasannya, keterangan agama di kartu identitas justru dapat disalahgunakan.

“Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat,” kata Musda. (Heri.F/HF)
***

Menag Tolak Pengosongan Kolom Agama di KTP

Jum’at, 7 November 2014 – 16:29 wib |
Fahmi Firdaus – Okezone

Kementerian Agama

JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menolak rencana Kemendagri yang akan menghapus kolom agama di e-KTP. Menurutnya, agama merupakan identitas setiap warga negara.

“Bagaimanapun juga agama sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam realitas kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan pemerintah,” tegas Lukman di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Kementerian Agama, kata Lukman, akan menyiapkan draft RUU Umat Beragama untuk masyarakat yang agamanya tidak terdaftar.
“Jadi pengisian kolom agama bagi penganut agama di luar yang enam agama nanti akan dimatangkan dalam RUU. Tidak hanya KTP tapi juga terkait akte, pernikahan dan banyak persoalan administrasi kependudukan,” bebernya.
Saat ini, kata dia, Kemenag juga menyerap aspirasi dari masyarakat dan ormas Islam terkait RUU tersebut sebelum dibawa ke DPR.
“Kemenag juga sedang menyerap aspirasi dari masyarakat, ormas, tokoh agama, LSM. RUU itu juga akan dibahas bersama DPR. Kami pemerintah tinggal melaksanakan apa yang menjadi perintah UU,” tukasnya.
(sus)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 631 kali, 1 untuk hari ini)