PBNU Minta Kartu Prakerja Jokowi Dibatalkan, karena Madharat dan Syubhat

 

  • Ini sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Apalagi, dikelola secara arogan dan keminter (sok pintar).
  • … program yang membutuhkan anggaran sebesar Rp20 triliun, sebanyak Rp5,6 triliun di antaranya untuk pelatihan daring ini penuh konflik kepentingan (conflict of interest).
  • Ini menelan biaya rakyat puluhan trilliun dan hanya berputar di segelintir orang, sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user. Penerima Program Prakerja dijadikan objek


Jakarta –

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah menghentikan dan mengkaji ulang program pelatihan kerja secara daring atau online yang menjadi bagian dari Program Kartu Prakerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman, mengatakan bahwa skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan kerja berbasis daring salah kaprah di masa pandemi virus corona. Karena itu, tokoh yang akrab disapa Gus Aiz ini meminta program ini harus segera dihentikan untuk dikaji ulang.

 

“Program kartu prakerja ini menjadi madharat (kerugian) dan syubhat (samar) di tangan orang-orang yang tidak tepat. Mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk ditata ulang lagi. Ini sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Apalagi, dikelola secara arogan dan keminter (sok pintar),” kata Gus Aiz, Senin (20/4/2020).

Secara teknis, Gus Aiz melanjutkan, apa yang dirancang dan digarap oleh Tim Kartu Prakerja tidak beda dengan startup, unicorn, decacorn, dan sejenisnya. Mengolah profil pengguna, memanfaatkan algortihm, dan membuat role agent antara penjual dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa. “Ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di negara ini,” tuturnya.

Menurut dia, program yang membutuhkan anggaran sebesar Rp20 triliun, sebanyak Rp5,6 triliun di antaranya untuk pelatihan daring ini penuh konflik kepentingan (conflict of interest).

“Ini menelan biaya rakyat puluhan trilliun dan hanya berputar di segelintir orang, sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user. Penerima Program Prakerja dijadikan objek,” urainya.

Dia mengatakan, jika program ini diteruskan dan makin tidak terkendali, ke depan dapat dipastikan masyarakat Indonesia bekerja secara mekanik yang dikontrol oleh mereka.

Su’udzon (dugaan) saya, Tim Kartu Prakerja ini hanya mengejar value dari bisnis teknologi saja. Belum lagi ke depan akan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jadi masyarakat harus mengawasi secara cermat,” papar cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari ini.

Menurut dia, hal ini sama halnya membayar orang untuk menjadi bodoh. “Seharusnya ada upaya yang lebih beradab. Kemanusian harus selalu hadir mengontrol kemajuan teknologi, bukan sebaliknya. Apalagi hanya dikendalikan oleh segelintir orang,” sambungnya.

Gus Aiz menegaskan pada situasi pendemi Covid-19 ini, kesulitan masyarakat makin bertambah karena adanya segelintir oknum yang tidak memiliki tanggung jawab dan rasa kemanusiaan.

“Menghadapi beratnya situasi di tengah pendemi Covid-19 hanya akan makin menjadi musibah karena ulah-ulah segelintir orang, khususnya para pemimpin pengambil kebijakan yang tidak memiliki tanggung jawab atas rakyat dan kemanusiaan,” tuturnya.

WE Online, Senin, 20 April 2020 21:31 WIB

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 191 kali, 1 untuk hari ini)