Moncong Putih Bukan Agamis Layak Dibubarkan ?

tamsh-news.com – MOTOR inisiasi dan penggerak RUU “Pro Zina” PDIP dengan memiliki 10 kursi di komisi VIII di DPR memang cukup dominan. Getol membahas untuk loloskan RUU “Pro Zina” saat ini masih dalam bentuk draf. Membuka peluang permisif terhadap perilaku seksual suka sama suka yang diperbolehkan dan aborsi sukarela rencana juga dilegalkan. Mendapat tanggapan keras dari fraksi PKS dan Gerindra, yang berupaya menutup peluang dan penolakan RUU “Pro Zina” itu.

PDIP yang meng-inisiasi seakan melakukan langkah “Subversif” melwan Pembukaan UUD 45, Pancasila dan Norma semua Agama yang diakui di Indonesia.

Tentu, PDIP sebagai inisiator harus bertanggung jawab. Jika, draf RUU “Pro Zina” sampai diundangkan. Dan, Partai yang digawangi Megawati sangat layak untuk dibubarkan oleh pemerintah, sepak terjang dari awal memang tidak butuh suara Islam.

Kini, lebih terang benderang sebagai inisiator dan partai penguasa bisa mainkan segala apa yang dikehendaki, pungkas Achmad Drajat SH.MH pakar hukum jebolan Universitas Islam Indonesia (UII) seangkatan dengan Prof. Dr. Mahfud MD. Dan juga pernah menjadi pengurus cabang Muhammadiyah termuda di Banyuwangi Jawa Timur.

Seiring dengan Drajat, Pemantau Ponpes Indonesia Gus Yasin  Sidoarjo Jawa Timur yang getol perjuangkan kepentingan ummat. Dibesarkan dari  kalangan Nadhiyin moderat. Mengungkapkan, Partai yang berkuasa selalu  mengatasnamakan jargon  NKRI harga mati.

Ternyata, tak selaras dengan perilaku dan langkah konkret dilapangkan. Bahkan, sulit dibantah empat tahun terakhir telah mengusik rasa keadilan ummat muslim, pengurus NU pusat sampai daerah diobok-obok, ulama dipersekusi, suara kidung lebih merdu dari suara Adzan oleh Si Bu Sukmawati, dan menggetarkan ummat, PDIP tidak butuh suara Islam. Semua itu, tak ada tindakan dan proses hukum sesuai konstitusi negeri. Faktanya sarat kepentingan politis gandeng Mantan Ketua MUI, sebagian ummat mudah permisif.

Oleh karena itu, tidak salah sejumlah pihak mensinyalir oknum-oknum PDIP yang duduk di DPR telah terpapar faham komunis, kian tak terelakkan. Padahal rakyat Indonesia mayoritas sangat agamis, hidup rukun dan toleran, kecuali empat tahun terakhir rakyat terluka tercabik-cabik, saling ungkapkan ekspresi kebencian selama rezim ini berkuasa, terparah dalam kehidupan jauh dari rasa ketentraman dan kenyamanan sebagai hak warga negara yang agamis.

Juga tersimpan di rekam jejak bahwa, Megawati tidak percaya pada hari akhirat. Tentu, masih terus bergulir ummat Islam  seakan sengaja dibelah dan realitanya terbelah. Sesama muslim saling curiga keluarlah diksi “Islam  Radikal vs Moderat” ujar Ma’ruf Amin Cawapres beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid setuju dengan sikap Fraksi PKS yang menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Selain itu, Hidayat Nur Wahid salah satu petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan RUU P-KS disebut RUU “Pro Zina” tersebut tidak merujuk pada nilai-nilai agama. Padahal itu merupakan amanat pembukaan UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar Negara. Kenapa PDIP sebagi inisiator terus mendorong RUU “Pro Zina” diundangkan ? Ada grand design apa dibalik RUU tersebut.

“Dalam konteks Negara ditegaskan bahwa dalam UUD Pasal 29 ditegaskan bahwa negara itu berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa atau kepada nilai agama. Harusnya itu yang jadi rujukan utama,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Kamis (14/2/2019).

Ditambahkan, Hidayat mengatakan Fraksi PKS sejak awal sudah mengusulkan sejumlah perbaikan dalam RUU itu. Termasuk memasukan ketentuan Pancasila, UUD, dan mempertimbangkan semua nilai agama yang diakui di Indonesia sebagai rujukannya. Tak ada satu Agama apapun yang melegalkan seks suka sama suka dan aborsi dilegalkan.

Usulan PKS Tak Diterima

“Tetapi itu semua kan tidak diterima,” kata dia.

Hidayat mengatakan, sedianya PKS menolak bentuk-bentuk pemerkosaan terhadap perempuan. Selain itu, PKS juga memiliki semangat untuk melindungi perempuan.

Namun, kata Hidayat, itu semua bukan berarti aturan bisa dibuat tanpa memperhatikan nilai-nilai di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga menjelaskan alasan fraksinya menolak RUU “Pro Zina”

Jazuli menilai ketentuan mengenai definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di pembukaan UUD 45, Pancasila, agama, dan budaya ketimuran.

RUU “Pro Zina” memuat hal yang tak diatur KUHP, bukan mengatur cara berpakaian perempuan Indonesia.

Bahkan, kata Jazuli, berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas (suka sama suka) dan menyimpang, seakan dilegalkan.

Adapun, definisi kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pasal itu menyatakan, “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Sementara itu, cakupan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 20.

Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari:
a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f.  pemaksaan perkawinan;
g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual; dan
i.  penyiksaan seksual.

Bunyi pasal tersebut diatas, jika saja jadi diselipkan, kalimat “kecuali bukan paksaan atau sukarela”. Maka, telah menjadi unsur bunyi tersendiri. Dan, arti dan makna sangat berpengaruh signifikan.

Sedangkan Pasal 11 ayat (2) menyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya. (al/hud).

Sumber : tamsh-news.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 759 kali, 1 untuk hari ini)